Peniadaan Shalat Jumat di Tengah Wabah Virus Corona Tinjauan Maqasid asy-Syari‘ah

6
2631

BincangSyariah.Com – Pandemi wabah virus Corona (Coronavirus Disease 2019/Covid-19) akhir-akhir ini menjadi makhluk mengerikan bagi kehidupan manusia hampir di seluruh dunia. Ia menghentikan secara paksa aktivitas-aktivitas sosial yang biasa dikerjakan di luar rumah dan melibatkan khalayak ramai. Sebab, apabila beberapa aktivitas sosial tersebut tetap dilaksanakan, maka nyawa menjadi taruhannya. (Baca: Hukum Merenggangkan Shaf Shalat karena Antisipasi Penyebaran Virus Corona)

Di Indonesia sendiri beberapa instansi pendidikan meliburkan sementara kegiatan belajar-mengajar yang biasa diselenggarakan secara massal, baik di sekolah maupun di universitas. Begitu pula dengan beberapa tempat wisata, hiburan, dan makam keramat yang biasa diziarahi sementara waktu juga ikut ditutup. Bahkan kegiatan shalat Jumat dan berjemaah di beberapa masjid tertentu juga ikut dihentikan dalam beberapa waktu. Semua ini dilakukan dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona yang begitu masif, cepat, dan mematikan.

Kenyataan ini menandakan bahwa makhluk gaib bernama virus Corona tidak hanya memengaruhi kesehatan, mental, pikiran, iman, pendidikan, olahraga, ekonomi, politik, kebijakan, tetapi juga memengaruhi ajaran agama (Islam). Dalam hal ini, shalat Jumat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim akil-balig menjadi tidak boleh dilaksanakan karena alasan darurat dan keselamatan jiwa.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2020, misalnya, melarang umat Islam melaksanakan kegiatan shalat Jumat di sebuah kawasan yang mengalami tingkat penyebaran virus Corona tidak terkendali. Mereka harus melaksankan shalat Zuhur di rumah masing-masing sebagai ganti dari shalat Jumat. Adapun apabila berada di kawasan yang memiliki tingkat penyebaran tinggi, maka mereka boleh meninggalkan shalat Jumat dan menggantinya dengan shalat Zuhur. Namun, apabila berada di kawasan yang memiliki tingkat penyebaran rendah, maka mereka tetap wajib melaksanakan shalat Jumat dengan tetap berhati-hati dan menjaga diri.

Dalam hal ini, MUI mendasarkan fatwanya kepada beberapa dalil, baik al-Qur’an, hadis, kaidah fiqhiyyah, maupun pendapat para ulama fikih klasik. Dalam al-Muqaddimah al-Hadhramiyyah (karya ‘Abdullah Balhaj Bafadhal) disebutkan, sebagaimana dikutip oleh MUI, bahwa salah satu uzur shalat Jumat yang dibenarkan oleh syariat Islam adalah hujan lebat, sakit keras, dan takut (khawatir) akan keselamatan jiwa dan harta, angin kencang, kelaparan, dan gempa. Artinya, dalam beberapa kondisi tersebut seorang Muslim boleh meninggalkan shalat Jumat dan menggantinya dengan shalat Zuhur.

Dalam kesempatan lain, Pengurus Pusat Muhammadiyah juga memberikan imbauan agar umat Islam tidak melaksanakan shalat Jumat dan menggantinya dengan shalat Zuhur di rumah masing-masing. Hal ini dilakukan berdasarkan prinsip kedaruratan yang sesuai dengan ajaran al-Qur’an dan hadis karena adanya penyebaran wabah virus Corona yang mematikan.

Imbauan senada juga dikeluarkan Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU). Disebutkan bahwa Muslim yang secara nyata terkena virus Corona boleh meninggalkan shalat Jumat dan tidak boleh (dilarang) menghadiri shalat Jumat. Adapun apabila umat Islam berada di daerah zona merah Covid-19, maka mereka tidak boleh (dilarang) melaksanakan shalat Jumat. Sementara apabila berada di zona kuning, maka mereka boleh meninggalkan shalat Jumat. Sehingga mereka harus melaksanakan shalat Zuhur di rumah masing-masing sebagai ganti dari shalat Jumat.

Kenyataan ini semakin menegaskan kaidah tagayyur al-ahkam bi tagayyur al-azman wa al-amkan wa al-ahwal (berubahnya hukum karena berubahnya waktu, tempat, dan kondisi). Selain itu, menurut Wahbah az-Zuhaili, sebagian ulama fikih memperbolehkan perubahan hukum karena darurat atau kebutuhan, baik dalam rangka menolak kesukaran maupun menolak kerusakan dari manusia. Dengan syarat darurat dan kebutuhan tersebut harus sesuai dengan aturan syariat Islam. Sebab, kedaruratan tidak bersifat bebas, tetapi masih dibatasi sesuai kadarnya (al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1985: 26).

Darurat di sini adalah sesuatu yang mengancam keselamatan jiwa, atau keturunan, atau harta-benda, atau akal apabila tidak didahului dengan melakukan atau mengkonsumsi sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam. Contoh sederhananya adalah keselamatan jiwa akan terancam virus Corona yang mematikan apabila tidak meninggalkan shalat Jumat atau berjemaah dalam situasi penyebaran yang tidak terkendali. Sedangkan kebutuhan adalah sesuatu yang masih memungkinkan menggunakan perkara lain yang tidak dilarang meskipun dalam keadaan sukar, baik menyangkut jiwa, keturunan, harta-benda, maupun akal (hlm. 26-27).

Menurut Wahbah az-Zuḥailî, kaidah “berubahnya hukum karena berubahnya waktu, tempat, dan kondisi” hanya berlaku dalam urusan muamalah semata dan tidak berlaku dalam urusan akidah dan ibadah. Dalam hal ini, muamalah yang ditetapkan berdasarkan analogi (qiyas), kemaslahatan, dan kebiasaan atau adat tertentu. Adapun muamalah yang bersifat prinsipiil dan abadi, seperti saling rela dalam masalah kontrak, bertanggungjawab terhadap kerusakan, kerugian, atau kesalahan, mengendalikan tindakan kriminal, memelihara hak-hak manusia, dan tanggungjawab pribadi adalah bersifat tetap atau tidak bisa berubah (hlm. 25).

Namun, apabila melihat fatwa MUI dan imbauan Muhammadiyah dan PBNU tersebut, maka kaidah “berubahnya hukum karena berubahnya waktu, tempat, dan kondisi” ini dalam kondisi tertentu juga berlaku dalam urusan ibadah. Dalam hal ini, shalat Jumat yang wajib dilaksanakan setiap Muslim akil-balig berubah menjadi tidak boleh dilaksanakan karena berada dalam kondisi penyebaran virus Corona yang mengerikan dan mematikan.

Di sisi lain, para ulama maqasidi berbeda pendapat ketika hifzh ad-din (memelihara agama) berhadapan dengan hifzh an-nafs (memelihara jiwa). Kelompok pertama (meliputi al-Gazali, al-Amidi, as-Subki, asy-Syathibi, Ibn al-Hajib, Ibn Farhun, ar-Raisuni, dan Wahbah az-Zuhaili) lebih mendahulukan hifzh ad-din atas hifzh an-nafs ketika saling berhadapan (lihat Nasrullah Ainul Yaqin, Diskursus Kebebasan Beragama dalam Nalar Maqasidi, 2018).

Sebab, tujuan tertinggi penciptaan makhluk adalah beribadah kepada Allah, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur’an surat adz-Dzariyat (51): 56. Hal ini menegaskan pentingnya agama atas yang lain. Tujuan-tujuan yang lain, seperti hifzh an-nafs, hifzh al-‘aql, hifzh an-nasl,dan hifzh al-mal sejatinya merupakan tujuan agama itu sendiri. Selain itu, terdapat hadis Nabi saw. yang mengindikasikan secara jelas bahwa hak Allah harus lebih didahulukan atas hak hamba.

Namun demikian, mendahulukan hifzh ad-din atas hifzh an-nafs tidak berlaku secara mutlak. Ia hanya berkaitan dengan pokok (ushul) agama saja, seperti adanya ketentuan jihad sebagai salah satu pokok Islam menegaskan pentingnya mendahulukan agama atas jiwa.

Sementara ketika berkaitan dengan persoalan furu‘ (bagian/cabang) agama, maka jiwa lebih didahulukan atas agama. Hal ini dipahami dari ketentuan rukhshah (keringanan), baik mengenai qashar shalat bagi musafir, maupun mengenai kebolehan shalat duduk bagi orang yang tidak mampu berdiri. Selain itu, menurut al-Gazali, hifzh an-nafs juga boleh didahulukan atas hifzh ad-din ketika dalam keadaan darurat, seperti mengatakan keluar dari Islam (kafir), minum khamar, dan mengambil harta orang lain.

Kelompok kedua (meliputi ar-Razi, al-Qarafi, al-Baidhawi, Ibn Taymiyyah, al-Isnawi, az-Zarkasyi) lebih mendahulukan hifzh an-nafs atas hifzh ad-din ketika saling berhadapan. Sebab, hifzh an-nafs adalah hak hamba dan hifzh ad-din adalah hak Allah. Oleh karena itu, ketika hak Allah dan hak hamba saling berhadapan dan tidak mungkin dipenuhi secara bersamaan, maka tentu yang lebih didahulukan adalah hak hamba itu sendiri.

Hal ini karena Allah dan manusia merupakan dua hal yang sangat berbeda. Allah sebagai khalik tidak akan bermasalah sedikitpun ketika hak-Nya tidak terpenuhi. Berbeda dengan manusia sebagai makhluk yang akan mengalami masalah dan kerugian ketika haknya terabaikan. Oleh karena itu, memelihara hak makhluk yang akan memberikan kerugian apabila tidak terpenuhi lebih utama daripada memelihara hak Allah yang tidak akan memberikan mudarat sedikitpun apabila terabaikan.

Bekalangan, Abdul Mustaqim mengajukan “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi sebagai Basis Moderasi Islam” dalam Pidato Pengukuhan Guru Besarnya di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 16 Desember 2019.

Dalam kesempatan ini, dia menawarkan perlunya pergeseran maqâṣid dari teosentris ke antroposentris. Artinya, adanya pergeseran nalar maqasidi yang ditujukan untuk membela kepentingan dan kemaslahatan Tuhan (Maqasid Teosentris) ke nalar maqasidi yang ditujukan untuk membela kepentingan dan kemaslahatan manusia (Maqasid Antroposentris). Sehingga dia mengajukan kaidah: Iza ta‘aradha bain hifzh ad-din wa hifzh an-nafs quddimat hifzh an-nafs, yaitu ketika hifzh ad-din (memelihara agama) dan hifzh an-nafs (memelihara jiwa) saling berhadapan, maka hifzh an-nafs harus didahulukan atas hifzh ad-din.

Dalam hal ini, melaksanakan shalat berjemaah dan Jumat merupakan bagian dari hifzh ad-din (memelihara agama). Sedangkan menyelematkan jiwa dari penyakit-penyakit menular  seperti virus Corona merupakan bagian dari hifzh an-nafs. Oleh karena itu, kalau memaksakan diri melaksanakan shalat berjemaah dan Jumat, maka keselamatan jiwa menjadi terancam. Namun, apabila menyelamatkan jiwa, maka shalat berjemaah atau Jumat menjadi tertinggal.

Dalam kondisi darurat seperti ini, apabila menggunakan kerangka berpikir maqasid asy-syari‘ah (baik perspektif kelompok pertama maupun kelompok kedua), maka keselamatan jiwa (hifzh an-nafs) harus tetap didahulukan atas agama (hifz ad-din), yaitu melaksanakan shalat Jumat atau berjemaah. Dengan demikian, ijtihad para ulama Nusantara, baik MUI, Muhammadiyah, maupun NU, tentang ketidakbolehan melaksanakan shalat Jumat atau berjemaah dalam kondisi penyebaran wabah virus Corona tidak terkendali sangat sesuai dengan kerangka berpikir maqasid asy-syari‘ah (nalar maqasidi).

Selain itu, fatwa dan imbauan para ulama Nusantara ini semakin menegaskan humanisme hukum Islam dan Islam yang rahmatan lil ‘alamin. Menurut Wahbah az-Zuhaili, semua hukum yang ditetapkan Allah adalah semata-mata untuk kebaikan manusia. Allah sama sekali tidak butuh terhadap hukum-hukum tersebut. Mengingat Dia sudah Mahakaya yang tidak butuh kepada apapun dari kehidupan ini. Bagaimanapun kebaikan (manfaat) dan keburukan (mudarat) selamanya tidak bisamemengaruhikeagungan Allah (Ijtihad at-Tabi‘in, 2000: 26).

Apalagi dalam masalah ini umat Islam tidak meninggalkan ibadah kepada Allah. Mereka hanya mengganti shalat Jumat dengan shalat Zuhur (yang secara substansial sama-sama ibadah kepada Allah) karena alasan darurat yang merupakan istilah lain dari kemanusiaan.

Oleh karena itu, umat Islam Indonesia sepatutnya mendukung dan mengindahkan imbauan pemerintah dalam menghadapi wabah virus Corona yang semakin hari semakin memprihatinkan. Salah satunya tetap di rumah masing-masing selama beberapa waktu, sebagaimana ditentukan pemerintah, sembari melakukan langkah-langkah spiritual (baik memperbanyak istigfar, salawat, sedekah, membaca al-Qur’an, maupun zikir) agar mendapat pertolongan “langit”. Sehingga wabah virus Corona segera berlalu dari kehidupan masyarakat Nusantara. Wa Allah A‘lam wa A‘la wa Ahkam…

6 KOMENTAR

  1. Assalamualaikum wr wb,Kami didaerah zona hijau tp tetap tk boleh melaksanakan shalat jumat shalat jamaah 5waktu kami bingung kenapa tolong bantu jwb

  2. […] Berbagai tanggapan dan respon pun bermunculan, ada yang positif dan tidak sedikit juga yang negatif serta menganggap bahwa imbauan pemerintah serta fatwa MUI tersebut merupakan upaya menjauhkan umat Islam dari masjid dan ajaran agama mereka. Menurut mereka, bagaimana mungkin agama yang merupakan tujuan utama kehidupan manusia dinomorduakan daripada wabah yang notabenenya hanyalah makhluk yang sama bahkan lebih kecil dari manusia. Mereka justru bersikeras untuk tetap melaksanakan shalat berjamaah dan shalat Jumat secara beramai-ramai di masjid. Muncul pertanyaan, kenapa para ulama itu seolah-olah mendahulukan kepentingan nyawa manusia daripada ajaran baku agama? (Baca: Peniadaan Shalat Jumat di Tengah Wabah Virus Corona Tinjauan Maqasid asy-Syari‘ah) […]

  3. Assalamu’alaikum wr wb,
    sekilas saya menjawab,
    yang di larang itu bukan Ibadahnya,
    tetapi Mudharatnya (ketika seseorang terkena Virus, dia akan menularkan penyakitnya kepada Saudara Muslim yang sehat).

    itu yang di di Cegah
    jangan terpaku saat kita sehat (belom terkena virus.

  4. islam itu adalah agama cinta yaitu cinta kepada Allah S.W.T dan kepada sesama manusia apalagi sesama muslim, jika kita menjerumuskan saudara kita yg seagama berarti kita tidak mencintai mereka ,itu ekstremisme namanya.agama tidak boleh dijadikan beban.

    wassalamualaikum wr.wb,
    ustadz sayyid habib yahya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here