Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) dalam Perspektif Hukum Islam

0
265

BincangSyariah.Com – Di dalam hukum Islam, hak pokok berkaitan dengan harta dan yang harus dikeluarkan oleh umat Islam adalah zakat. Hukum wajibnya zakat ini merupakan perintah Allah Swt. secara langsung dan bersifat melekat pada individu mukallaf (badan) dan harta (mal) yang dimilikinya. Karena langsung berkorelai dengan individu mukallaf, maka sifat wajibnya mengeluarkan zakat adalah bersifat fardlu ‘ain, dengan kadar yang sudah ditetapkan oleh syara’. Hukum yang mengatur relasi semacam ini dikenal sebagai hukum taklifi.

Namun, di sisi lain, ada kewajiban yang berkaitan dengan harta, yang mana pengeluarannya menjadi wajib disebabkan karena relasi antara individu satu dengan individu lainnya.  Hukum pengeluarannya adalah menjadi wajib disebabkan tetapnya sifat relasi itu (luzum). Ketiadaan relasi, menjadikannya tidak bersifat wajib lagi untuk mengeluarkan, sebagai contoh adalah nafkah dan pelunasan utang. (Baca: Pajak dalam Pandangan Hukum Islam)

Ketiadaan utang menjadi sebab bagi tidak adanya kewajiban membayar utang. Ketiadaan seseorang menjadi anggota keluarga yang wajib dinafkahi, menjadikan ketiadaan kewajiban nafkah dikeluarkan. Relasi-relasi semacam contoh terakhir ini merupakan buah dari hukum sebab-akibat (hukum kausalitas), atau yang dikenal dengan istilah hukum wadl’i (hukum positif).

Kaidah fikih yang berlaku atas relasi kausalitas seperti ini, adalah:

الأصل هو العدم

“Ketiadaan relasi merupakan pondasi ketiadaan hukum”

Kaidah lainnya yang sering digunakan:

الأصل برائة الذمة

“Ketiadaan relasi merupakan pondasi bebasnya tanggung jawab yang harus ditunaikan.”

Itu sebabnya, dalam setiap akad muamalah, hal pertama yang selalu ditanyakan bagi penggali hukum di bidang ini, adalah ada atau tidaknya relasi sehingga seseorang ada dalam kondisi terikat (in’iqad). Jika ada, berarti orang tersebut sedang ada dalam suatu transaksi / akad (aqdun). Akad sendiri secara bahasa maknanya adalah ikatan.

Baca Juga :  Setelah Bayar Zakat Masihkah Wajib Membayar Pajak?

Lantas, kaitannya dengan pajak, relasi apa yang berlaku antara individu warga negara dengan negara yang dihuninya? Para ahli tata negara menjelaskan bahwa negara adalah suatu kumpulan yang besar di antara individu masyarakat pembentuknya yang ditandai dengan adanya kesepakatan (kompromi) untuk hidup bersama-sama dalam iklim yang damai, di bawah kendali seorang pemimpin yang ditaati. Kompromi semacam dalam fikih adalah masuk komponen akad syirkah (kemitraan).

Indonesia sendiri ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 45 sebagai negara yang berdiri di atas akad kebersamaan (kemitraan). Istilah akad kebersamaan semacam ini, nama lainnya adalah akad syirkah. Jika penduduk indonesia adalah komponen penyusun akad syirkah itu, maka itu berarti setiap penduduk Indonesia dan relasinya dengan penduduk lainnya adalah selaku syarik (mitra). Alhasil, Indonesia dan seluruh tumpah darahnya adalah termasuk mal musytarak (harta bersama) bagi warganya.

Pertanyaan selanjutnya, adalah jika negara merupakan sebuah bentukan dari akad syirkah, maka termasuk syirkah apa? Jika ditilik dari pembukaan UUD 45, di sana dinyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang dihidupi oleh relasi dengan sesama warga negara Indonesia dan dengan masyarakat negara lain secara berdamai. Dengan kata lain, tidak ada peperangan. Jika tidak ada peperangan, maka tidak ada istilah kharraj, ghanimah atau fai’ (harta rampasan perang) yang dinyatakan secara manshush di dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits, bahkan kitab-kitab para ulama’ klasik. Jika demikian yang berlaku, maka itu berarti bahwa setiap warga negara merupakan pihak yang ikut andil di dalamnya dan memiliki saham. Alhasil, syirkah yang berlaku adalah termasuk syirkah musahamah. Tapi, apa bentuk saham bagi masyarakat itu? Dan apa korelasinya dengan pajak?

Aturan yang berlaku dalam UU Perpajakan, menyebutkan bahwa besaran pajak ditentukan berdasarkan kepemilikan barang atau jasa individu warga negara Indonesia. Semakin besar kepemilikannya, semakin besar pajak yang harus dikeluarkannya. Jika besaran nilai obyek pajak itu merupakan landasan penyerahan harta kepada negara dalam bentuk pajak, maka itu artinya adalah bahwa ‘obyek pajak’ merupakan yang berkedudukan dalam fikih sebagai saham (andil).

Baca Juga :  Empat Surah Ini Diakhiri dengan Kalimat Doa

Penyerahan sebagian harta hasil pengelolaan ‘obyek pajak’ (saham) kepada negara dalam bingkai akad syirkah semacam ini hukumnya menjadi wajib disebabkan relasi akad syirkahnya. Harta penyerahan ini kedudukannya adalah menempati derajat nafaqah organisasi. Sebab, Allah SWT berfirman dalam sebuah hadits qudsi:

أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود والبيهقي والدارقطني

“Sesungguhnya Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selagi salah satu dari kedunya tidak mengkhianati saudaranya. Namun, bila salah satunya berkhianat, maka Aku keluar dari keduanya.” HR. Abu Dawud, Baihaqy dan Al-Daraquthny.

Alhasil, berdasarkan hadits ini, menghindar dari keikutsertaan dalam penyerahan pajak atau melakukan pengaturan agar terhindar dari kewajiban membayar pajak seta pengurangannya (tax avoidance), adalah merupakan bagian dari perilaku khianat terhadap kesepakatan bersama (syirkah) yang sangat dicela oleh syariat karena merupakan bagian dari tanda-tanda kemunafikan. Dan Allah SWT telah menyampaikan ancaman tentang ketidakberkahan kehidupan orang munafik sebagaimana yang dapat dipahami dari hadits qudsy di atas. Wallahu a’lam bi al-shawab

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here