Pengadilan Membatalkan Talak Suami, Adakah Implikasinya?

0
2656

BincangSyariah.Com – Di dalam kitab fikih dinyatakan bahwa ketika suami menalak istrinya, maka jatuhlah talak. Tetapi, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Pengadilan Agama tidak membenarkan talak yang dijatuhkan di hadapan saksi dan hakim Pengadilan Agama. Lalu, pertanyaan yang muncul, apakah bisa hakim Pengadilan Agama membatalkan talak yang sah dan sharih sesuai dengan al-Quran dan hadis tersebut? Kalau memang itu merupakan kewenangan Pengadilan Agama, kira-kira dalil apa yang dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak mengakui talak suami kepada istrinya?

Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Authar menyebutkan bahwa tidak harus ada saksi saat menjatuhkan talak, ini adalah ijma’ ulama:

وقد ورد الإجْماع على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق، واتَّفقوا على الاستحباب"؛ أي: في الطَّلاق

“Telah ada ijma’ tentang tidak wajib keberadaan saksi dalam masalah talak. Para ulama sepakat hukumnya adalah istihbab saja, yaitu dalam talak.”

Namun belakangan ada beberapa tokoh ulama kontemporer yang tidak bermazhab mencoba untuk menggagas pemikiran baru, yaitu mensyaratkan adanya saksi untuk talak yang dijatuhkan suami. Kalau tidak ada saksi, maka talak itu dianggap tidak sah. Oleh para tokoh agama di Indonesia, pemikiran ini kemudian diwujudkan menjadi keharusan talak dilakukan di Pengadilan Agama.

Kajian ini akan semakin menarik manakala mereka menggunakan dalil zahir nash al-Quran sebagai argumentasi. Yaitu surah at-Talaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. (Q.S. at-Talaq: 2)

Di sini  ada dua pendapat ulama yang menyatakan bahwa talak sah jika dilakukan di hadapan saksi dan pendapat yang kedua bahwa talak dinyatakan sah meski tanpa adanya saksi. Pengadilan Agama berpegang kepada pendapat yang menerangkan bahwa sahnya talak itu jika diucapkan di hadapan saksi. Bila suami mengucapkan talak tanpa saksi, maka dianggap belum sah. Oleh karena itu, Pengadilan Agama menetapkan bahwa talak harus diucapkan di depan sidang pengadilan agar mendapatkan keabsahan secara hukum. Hal ini dengan tujuan agar tidak berdampak kepada persoalan hukum selanjutnya. Seperti mendapatkan hak asuh dan lain sebagainya.

Baca Juga :  Sering Dilupakan, Ada Juga Riba Selain di Komoditas Ekonomi

Pendapat ini sebenarnya tidak mewakili mayoritas ulama, meskipun tetap ada tokoh tertentu yang mendukungnya. Di antaranya ada Ibnu Hazm, Syiah Imamiyah dan beberapa ulama kontemporer:

Ibnu Hazm adalah tokoh mazhab Zahiri yang terkenal kontroversial. Karena hampir semua pendapatnya berbeda pendapat dengan jumhur ulama. Pada kasus talak ini, Ibnu Hazm menggunakan makna zahir dari ayat kedua Surat At-Thalaq tersebut.

Jika dilihat secara lahiriyah ayat ini memang ada perintah “persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil.” Kalimat inilah yang digunakan Ibnu Hazm sebagai syarat sah talak di dalam kitabnya al-Muhalla bil Atsar.

وكان مَن طلَّق ولم يُشْهِد ذَوَي عدل أو راجَعَ ولم يُشْهِد ذوي عدل - متعدِّيًا لحدود الله تعالى وقال رسول الله صلَّى الله عليْه وسلَّم: "مَن عمِل عملاً ليْس عليه أمرُنا فهو رد

“Orang yang menalak istri atau merujuk istri tanpa disaksikan dua orang saksi yang adil termasuk menentang ketentuan Allah. Padahal Rasulullah saw. bersabda, siapa yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan kami, maka perbuatannya tertolak.”

Selain itu, Ibnu Hazm juga menggunakan hadis Nabawi dalam hujjahnya:

سئل عن الرجُل يطلِّقُ المرأة ثمَّ يقع بِها ولَم يُشْهِد على طلاقِها ولا على رجْعَتِها فقال: طلَّقت لغير سنَّة ورجعتَ لغيْرِ سنَّة أشهِدْ على طلاقِها وعلى رجْعَتِها ولا تعُدْ

“Rasulullah saw. ditanya oleh seseorang yang menalak istri lalu menyetubuhinya tanpa ada saksi, kemudian merujuknya tanpa ada saksi. Beliau saw. menjawab, kamu menalak tidak sesuai sunah, kamu merujuk tidak sesuai sunah. Datangkan saksi kalau kamu menalak atau merujuk dan jangan ulangi.” (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah)

Syiah Imamiyah juga tercatat sebagai kalangan yang mensyaratkan bahwa perceraian itu harus disaksikan agar menjadi sah dan mengikat secara hukum. Tidak cukup hanya diucapkan oleh suami tanpa ada saksi.

Baca Juga :  Orang Menikah Mengaku Jomlo, Apakah Otomatis Jatuh Talak?

Ibnu Asyur salah satu ulama kontemporer dan termasyhur berkebangsaan Tunisia dalam kitab tafsirnya at-Tahrir wa at-Tanwir cenderung mensyaratkan adanya saksi dalam talak.

وظاهر صيغة الأمر: الدلالة على الوجوب، فيتركب من هذين أن يكون الإشهاد على المراجعة وعلى بت الطلاق واجباً على الأزواج

“Zhahirnya adalah shighat amr menunjukkan pada kewajiban. Maka adanya saksi pada rujuk dan juga pada talak merupakan kewajiban bagi suami.”

Syeikh Abu Zarhar adalah salah satu tokoh ulama Mesir ternama yang pernah menjadi pimpinan Universitas Al-Azhar di masanya, juga termasuk salah satu tokoh yang mewajibkan saksi dalam perceraian. Dalam kitabnya Ahwal Asy-Syakhisiyah, beliau menuliskan sebagai berikut:

وإنه لو كان لنا أن نختار للمعمول به في مصر لاخترنا ذلك الرأي، فيشترط لوقوع الطلاق حضور شاهدين عدلين، يمكنهما مراجعة الزوجين فيضيِّقان الدائرة، ولكيلا يكون الزوج فريسة لهواه

“Kalau kami diminta memilih untuk dipraktikkan di Mesir, maka kami memilih pendapat ini, yaitu disyaratkan agar talak itu jatuh harus dihadiri dua orang saksi yang adil, yang memungkinkan bagi keduanya untuk muraja’ah pasangan suami istri, sehingga syaratnya diperketat. Tujuannya agar suami tidak jadi korban keganasannya sendiri.”

Sementara itu, jumhur ulama empat mazhab umumnya sepakat bahwa talak tetap jatuh meski tidak ada saksi.

Jika dilihat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan sahnya talak jika dilakukan di pengadilan. Hal ini terdapat dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatakan bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

 Hal ini kembali ditegaskan dalam pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

 Jadi, talak yang diakui secara hukum negara adalah yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama.

Jika talak diucapkan suami di luar Pengadilan Agama hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi tidak sah menurut hukum yang berlaku di negara Indonesia. Akibat dari talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami istri tersebut belum putus secara hukum.

Oleh karena itu, menurut hemat penulis, segala aturan dalam hukum Islam sudah sejalan dengan hukum positif yang mengatur mengenai talak, yakni peraturan dalam KHI. Hal ini karena KHI bersumber dari hukum Islam. Hanya saja, tidak adanya legalitas berupa bukti perceraian (dengan tidak dijatuhkannya talak di pengadilan) memang akan berdampak pada permasalahan status perkawinan dan masalah-masalah hukum lain yang mungkin timbul sehingga umat Islam juga perlu tunduk pada hukum negara, yakni hukum positif.

Baca Juga :  Istri Haid, Bolehkah Menceraikannya?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here