Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam Pandangan Fikih Maqashid

2
571

BincangSyariah.Com – Berdasar data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia terjerembab ke skala minus 5.32% di kuartal II, pada akhir Juli lalu. Sebenarnya data ini juga masih perlu disangsikan, mengingat normalnya pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah ada pada skala positif 5.02% di akhir tahun 2019. Kesangsian ini berangkat dari data bahwa sebelum paruh Maret 2019, ekonomi Indonesia masih berlangsung normal.

Ekonomi mulai melambat dan berangsur mengalami defisit penurunan adalah Pasca ditetapkannya Coronavirus deaseas sebagai wabah nasional. Itupun,tidak semua sektor ekonomi mengalami penutupan dan mandeg. Dengan demikian, seharusnya income / pemasukan bagi kas negara juga masih tetap harus ada yang mengalir kendati tidak sebesar normalnya. Alhasil, ada faktor X yang tidak terdeteksi sehingga menyebabkan macetnya aliran tersebut. (Baca: Permasalahan Resesi dan Kemaslahatan Ekonomi Indonesia)

Terjerembabnya Gross Domestic Product (GDP), lebih dalam dari skala normal, dengan selisih 0.30%, menandakan bahwa seolah ekonomi nasional mengalami macet sama sekali. Bahkan andaikata tidak ada sektor ekonomi yang masih dibiarkan beroperasi, maka jurang keterjerembaban itu bahkan lebih dalam lagi. Jadi, pertanyaannya adalah mengapa income dari sektor yang masih berjalan itu tidak mampu mengesankan adanya penahanan terhadap penurunan? Inilah pasal uniknya.

Semestinya, jika masih ada sektor yang dibiarkan terbuka, katakanlah 50%  dari normalnya, maka pertumbuhan ekonomi itu paling tidak akan mampu bertahan dalam skala pertumbuhan di kisaran 0%. Sebut misalnya 10% yang masih terbuka, maka sektor itu setidaknya mampu menahan pertumbuhan di kisaran minus 3-4%. Sementara itu, yang terjadi sekarang ini, adalah justru kebalikannya. Bahkan terkesan tidak ada sektor ekonomi yang dibuka sama sekali untuk bertahan di tengah Pandemi Covid-19? Kita patut bertanya, ada apa ini?

Sebab, sesuai dengan normalnya pertumbuhan, maka di tengah kondisi macetnya ekonomi, paling tidak minus itu harusnya juga terjadi di kisaran 5.2%. Namun, kondisi sekarang justru lebih besar 5.32% bahkan disinyalir meningkat ke 5.7% atau bahkan 6.7%. Apa gerangan yang terjadi?

Baca Juga :  Peran Penting “Nama” dalam Ekonomi Syariah

Inilah pentingnya kita mengkaji fikih maqashid, sebab dengan kajian ini, dapat diketahui ke mana sebuah tindakan itu hendaknya diterapkan. Menurut tinjauan aspek maqashid syariah, ada beberapa kemungkinan bagi terjun bebasnya GDP tersebut dalam konteks Indonesia. Dalam hal ini, kita mengenyampingkan beberapa kemungkinan penyelewengan yang mungkin terjadi pada dana negara, seperti: macetnya penyetoran sektor pajak dan cukai, atau penyalahgunaan anggaran tidak sebagaimana peruntukannya (akibat kebocoran atau korupsi).

Data Penanganan Covid-19 oleh Pemerintah

Berdasarkan data  yang dilansir oleh berbagai media yang melaporkan, setidaknya ada dua fokus kerja yang dilakukan oleh pemerintah untuk kasus penanganan Covid-19 saat ini, yaitu: a) penanganan berkaitan dengan aspek kesehatan, dan b) penanganan berkaitan dengan aspek penjagaan sektor konsumsi dan produksi masyarakat.

Penanganan berkaitan dengan aspek kesehatan, adalah meliputi sosialisasi penanganan wabah Covid-19, tindakan preventif, serta tindakan kuratif bagi masyarakat yang sudah terdampak, yang dikemas dalam 2 sasaran program, yaitu: a) anggaran kesehatan (87,55 Trilliun rupiah), dan b) anggaran jaminan sosial (203,9 Trilliun rupiah). Dua hal ini telah menyedot besarnya anggaran yang dikeluarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 yang kemudian ditengarai sebagai defisit APBN sebesar 5,32%. Dari total anggaran sebesar 695,2 Trilliun, anggaran untuk kesehatan ini ada pada total 291,45 Trilliun rupiah, atau memiliki alokasi sebesar 41.92%. Sisanya adalah anggaran untuk sektor ekonomi.

Terakhir, dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), telah diajukan sebuah anggaran per 20 Juni 2020 sebesar 695,2 Trilliun rupiah, naik sebesar 2,65% dari anggaran yang ditegaskan sebelumnya oleh Kementerian Keuangan per 4 Juni 2020, yaitu sebesar 677,2 Trilliun rupiah. Berangkat dari sini, maka defisit APBN secara tidak langsung juga menjadi terpengaruh, yaitu menjadi pada kisaran 5,7%, lebih tinggi dari pertumbuhan normal ekonomi nasional terakhir 2019 sebesar 0,53%. Mungkin lebih pasnya, kita menyebutnya sebagai lebih besar pasak daripada tiang, sebab antara pertumbuhan dan penurunan, lebih besar jurangan penurunannya.

Baca Juga :  BincangSyariah Salah Satu Inisiasi Acara Temu Pengelola Website Keislaman

Jika dirielkan dalam bentuk rupiah, maka angka sebesar 0,53% itu setara dengan angka 4,51 trilliun rupiah dari total defisit sebesar 852 trilliun yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2020. Angka ini masih diperkirakan akan naik, seiring diprediksi akan lahir angka defisit baru sebesar 6,7%, yang bila dirielkan adalah setara dengan 1.647,1 trillliun rupiah.

Adapun penanganan dalam sektor ekonomi, pemerintah telah menetapkan sasaran alokasi anggaran pada sektor a) insentif usaha (120,61 Trilliun), b) UMKM (123,46 Trilliun), c) pembiayaan korporasi (53,57 Trilliun), d) dukungan untuk sektor Kementerian dan Lembaga (K/L) serta Pemda (106,11 Trilliun). Total anggaran, mencapai 403,75 untuk sektor ekonomi, atau menempati alokasi sebesar 58,08% dari total 695,2 Trilliun yang dianggarkan.

Analisis Kemaslahatan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menurut Kacamata Maqashid Syariah

Pada intinya, tidak mungkin kita akan memasukkan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini ke dalam bagian dari maslahah dlaruriyah, sebab suatu keadaan darurat, adalah hanya bisa dinyatakan apabila ada indikasi yang mengarah pada potensi terjadinya halak (kehancuran yang besar) sehingga mengancam eksisten agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Meskipun kondisi resesi itu telah mengisyaratkan penurunan GDP selama 2 kuartal berturut-turut. Penurunan itu tidak mampu menempatkannya ke arah darurat yang berpotensi halak. Sebab, masyarakat  kelas menengah ke bawah, masih dalam kondisi baik-baik saja.

Sektor pertanian dan industri rumah  tangga (UMKM) masih terus berjalan. Demikian juga dengan beberapa sektor lainnya. Bahkan pertanian masih menempati sumber pendapatan terbesar ketiga (GDP) selama Kuartal Pertama (Q1) tahun 2020 sebesar 12.84%. Berdasar data dari BPS, bersama dengan sektor industri pengolahan dan perdagangan, sektor pertanian mampu menyumbang 56.72% dari total GDP di Quartal I dan diprediksi terus meningkat selama Quartal II yang berakhir di bulan Juni 2020.

Jika sektor konsumsi menunjukkan indikasi ketiadaan masalah, maka memasukkan PEN itu sebagai bagian dari upaya mewujudkan maslahah hajiyah, adalah juga tidak mungkin, kecuali pada aspek kesehatan. Kita belum mendengar adanya sejumlah pihak dari masyarakat yang melaporkan adanya kelaparan akibat kekurangan bahan makanan, tidak mampu berpakaian layak semenjak ditetapkannya Pandemi Covid-19 hingga dibukanya kebijakan new normal. Jadi, apa sumber resesi itu?

Baca Juga :  Bolehkah Kampanye Politik di Mimbar Khutbah?

Jika langkah PEN itu tidak bisa dikategorikan pada upaya mewujudkan maslahah hajiyah yang ada hubungannya dengan sektor sandang, pangan dan papan masyarakat, melainkan konsentrasi utama pada aspek kesehatan yang berarti fokus pada penanganan covid-19, maka secara tidak langsung, sumber masalah pokok terjadinya resesi ini sebenarnya adalah terletak pada mewujudkan maslahah tahsiniyah.

Maslahah tahsiniyah dalam konteks masyarakat, memiliki arti ada kesinambungannya dengan aspek gaya hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, standar yang dipergunakan dalam kerangka maslahah tahsiniyah ini merupakan standart yang bersifat relatif, yaitu soal kepuasan (satisfaction).

Jika memang hal ini yang terjadi, maka semestinya beberapa uraian PEN terkait dengan upaya membangkitkan ekonomi dengan memberi alokasi anggaran a) insentif usaha (120,61 Trilliun), b) UMKM (123,46 Trilliun), c) pembiayaan korporasi (53,57 Trilliun), d) dukungan untuk sektor Kementerian dan Lembaga (K/L) serta Pemda (106,11 Trilliun) menandakan perlu adanya evaluasi kembali. Bisa-bisa ini adalah bagian dari inefisiensi anggaran sehingga menyedot dana APBN untuk disalurkan tidak sebagaimana mestinya, sebab hal itu hanya akan memuaskan sebagian kalangan saja, sementara masyarakat kalangan menengah  ke bawah terancam perekonomiannya akibat dampak dari resesi.

Angka insentif sebesar 120,61 Trilliun itu bisa dianggap sebagai pembakaran APBN secara cuma-cuma tanpa adanya imbal produktif berupa income terhadap negara dalam jangka pendek. Demikian juga dengan dana dukungan yang dialokasikan untuk korporasi, K/L serta PEMDA. Apa masalah mereka sehingga harus menyedot anggaran APBN dalam rangka mewujudkan maslahah tersier bagi negara? Semestinya negara fokus pada penanganan kesehatan yang jelas-jelas masuk unsur maslahah hajiyah. Namun, inilah masalahnya, yang memang terkadang kita sulit untuk memahaminya.

2 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here