Pemisahan Peran Ulama dan Umara Pasca Khilafah Rasyidah

0
557

BincangSyariah.Com – Telah dijelaskan dalam artikel Struktur Negara Khilafah dan Negara Kerajaan bahwa pemisahan identitas ulama dan umara sebenarnya terjadi di masa negara kerajaan, yakni di masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Adapun sebelum masa kerajaan, yakni di masa khilafah rasyidah, peranan para pemimpin umat saat itu bersifat ganda; peranan sebagai umara sekaligus sebagai ulama. Sosok pemimpin negara seperti Abu Bakar, Umar bin al-Khattab, Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib ialah sosok yang dalam dirinya terkandung dua hal sekaligus: negarawan (umara) dan agamawan (ulama).

Di masa kerajaan Bani Umayyah, potret struktur sosialnya berubah secara drastis. Pemimpin atau pejabat negara di masa ini tidak lagi harus memiliki kecakapan berijtihad soal agama. Pengisi posisi pemerintahan di masa ini hanyalah orang-orang yang memiliki kemampuan manajerial yang bagus dan tak mesti harus mampu berijtihad dalam soal agama.  Karena itu, di masa inilah, mulai ada keterpisahan antara peranan berijtihad yang diserahkan kepada ulama dan peranan kepemimpinan yang diserahkan kepada umara.

Karena itu, dibanding sahabat-sahabat lain seperti Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan lain-lain, Muawiyah lebih tepat disebut sebagai umara yang tidak memiliki predikat kemampuan berijtihad soal agama (kemampuan keulamaan).

Simpulnya, Muawiyah tidak seperti pemimpin sebelumnya yang memiliki peranan ganda sebagai umara sekaligus sebagai ulama. Di masa Muawiyah, peranan seperti itu dipisahkan secara lebih jelas: Muawiyah hanya berperan sebagai umara saja bukan sebagai ahli ijtihad seperti para sahabat-ulama lainnya. Kebijakan ini kemudian diikuti oleh para raja-raja penggantinya dari Bani Umayyah.

Kenyataan demikian tentu lahir dari perubahan yang mengatur sistem sosial dan prasyarat objektif lainnya yang terjadi di masanya.

Jika kita melihat perkembangan ini dari aspek politik semata, akan ditemukan bahwa pemisahan peranan ulama dan umara sebenarnya merupakan dampak dari kebijakan politik Muawiyah sendiri secara sadar ketika ia mengumumkan secara terang terangan mengenai landasan utama  sistem pemerintahan yang dirancangnya. Muawiyah mendatangi kota Madinah di tahun pertama pemerintahannya (am al-jamaah). Seperti yang disebut dalam al-Iqd al-Farid karya Ibnu Abd Rabihi, dikisahkan demikian:

Baca Juga :  Liberalisme Politik dan Ideologi Jabariyyah Bani Umayyah

“Ketika mendatangi kota Madinah di tahun persatuan, Muawiyah ditemui oleh para pembesar Quraisy dan mereka menyambutnya dengan berkata: ‘Semoga Allah selalu memperkuat kekuasaanmu dan menolong pemerintahanmu. Namun Muawiyah tidak menjawab sedikitpun sampai kemudian ia naik mimbar untuk berpidato dan setelah memuji Allah, ia berkata:

Amma ba’du, demi Allah sesungguhnya aku mendapatkan tampuk kekuasaan ini bukan atas dasar cinta yang kuketahui dari kalian dan bukan atas dasar kesukaan kalian atas pemerintahanku. Aku mendapatkan kekuasaan ini melalui pedangku. Sebenarnya aku ingin mendasarkan pemerintahanku ini di atas sunnah Abu Bakar, Umar bin al-Khattab dan Uthman bin Affan namun aku enggan melakukannya. Karena itu, aku tawarkan sistem lain di mana aku dan kalian mendapatkan manfaatnya: muwakalah hasanah wa musyarabah jamilah. Memang aku bukanlah orang yang paling utama di antara kalian tapi aku adalah orang yang paling mampu mengurusi pemerintahan. Aku tidak akan menghunuskan pedangku kepada orang yang tidak menghunuskan pedangnya untuk menyerang pemerintahanku sekeras apapun kritiknya. Jika kalian menemukanku tidak memberikan hak kalian sepenuhnya, maka terimalah sebagiannya. Jika kalian mendapat kebaikan dariku, cukupkanlah kalian dari itu. Hindarilah perpecahan karena perpecahan dapat menghancurkan kehidupan dan mempersedikit pendapatan.’”

Dalam pidato yang disampaikan Muawiyah ini kita menemukan arah baru dalam sistem politik Islam. Sebelumnya, prasyarat kepemimpinan umat harus didasarkan kepada legitimasi “berpedoman pada al-Quran, sunnah Nabi, Abu Bakar dan Umar bin al-Khattab.” Terpilihnya Uthman bin Affan dan bukan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah ketiga  karena yang pertama akan berkomitmen untuk tetap berpegang kepada al-Quran, sunnah Nabi, Abu Bakar, dan Umar, sementara yang kedua tidak.

Ali bin Abi Thalib menolak syarat yang ditawarkan Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang memimpin jalannya syura, untuk berpedoman pada al-Kitab dan as-Sunnah secara apa adanya. Selain itu, Ali juga memandang bahwa mengikuti sunnah Abu Bakar itu tidak perlu dilakukan. Dengan pandangannya ini, akibatnya Ali tidak terpilih sebagai khalifah pengganti Umar. Sedangkan Uthman bin Affan menerima syarat tersebut secara apa adanya sehingga yang terakhir ini dipilih dan dibaiat untuk menjadi khalifah ketika setelah Umar.

Baca Juga :  Siasat Umar Bin Abdul Aziz Membersihkan Caci Maki di Mimbar Khotbah

Kelak ketika terjadi revolusi di masa fitnah, kesalahan terbesar yang dilakukan Uthman bin Affan dan yang menjadi objek ketidakpuasan hampir semua sahabat Nabi terhadapnya ialah karena yang terakhir ini dipandang telah melenceng dari berpedoman kepada al-Kitab dan as-Sunnah dan tidak mengikuti sunnah Abu Bakar dan Umar bin al-Khattab dalam kepemimpinan khilafah.

Dengan kata lain, dalam pandangan sebagian besar sahabat kala itu, Uthman telah melenceng dari sunnah Abu Bakar dan Umar dan karenanya melenceng pula dari al-Kitab dan as-Sunnah.

Dari sini kita dapat melihat bahwa sunnah Abu Bakar dan Umar di masa itu selalu dikaitkan secara erat dengan al-Kitab dan as-Sunnah. Karena itu, di masa ini, untuk mendapatkan dukungan dan sokongan politik yang kuat diperlukan komitmen dari pemimpinnya untuk mengikuti sunnah Abu Bakar dan Umar.

Namun, Muawiyah bin Abi Sufyan dalam pidatonya tersebut telah mengambil jalan lain yang baru. Dalam pidatonya, Muawiyah justru menegaskan bahwa dirinya dalam menjalankan roda pemerintahan tidak ingin mengikuti gaya kepemimpinan Abu Bakar dan Umar. Kendati demikian, tidak berarti bahwa Muawiyah telah berpaling dari al-Kitab dan as-Sunnah.

Tidak mengikuti sunnah Abu Bakar dan Umar dalam kepemimpinan politik dan agama tidak dapat diartikan bahwa Muawiyah memandang remeh gaya kepemimpinan dua sahabat besar ini. Muawiyah hanya sekedar menegaskan apa yang mungkin dapat dilakukan dan diwujudkannya ke depan selama menjalankan roda pemerintahan dan tidak mesti harus berkomitmen kepada hal yang tidak disanggupinya untuk dilaksanakan.

Hal demikian dilakukan Muawiyah karena berkaca dari kasus Uthman bin Affan yang di awalnya  menegaskan berkomitmen untuk mengikuti Abu Bakar dan Umar namun di tengah perjalanan pemerintahannya malah dirongrong sayap revolusioner untuk turun dari jabatan khalifah dengan slogan bahwa sang khalifah ‘telah melenceng dari sunnah Abu Bakar dan Umar’ dan karena itu berhak diturunkan dan dibunuh.

Baca Juga :  Empat Permintaan Ahli Neraka kepada Allah Swt.

Kendati tidak mengikuti sunnah Abu Bakar dan Umar, Muawiyah kemudian menawarkan kontrak politik baru yang didasarkan kepada prinsip manfaat dan prinsip berbagi. Yang dimaksud berbagi bukanlah berbagi kekuasaan tapi berbagi buah kekuasaan, yakni ghanimah atau uang politik. Inilah yang dimaksud dalam redaksi muwakalah hasanah wa musyarabah jamilah dalam pidatonya di atas.

Bahkan lebih dari itu. Tidak hanya berbagi ghanimah atau uang politik, Muawiyah juga dalam kontrak politiknya menawarkan semacam “liberalisme politik”: menoleransi semua jenis kebebasan berekspresi dan berpendapat selagi tidak menjurus ke arah penggunaan senjata. Kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat ini sangat ditoleransi di masa Bani Umayyah ini. Allahu A’lam.



BincangSyariah.Com dikelola oleh jaringan penulis dan tim redaksi yang butuh dukungan untuk bisa menulis secara rutin. Jika kamu merasa kehadiran Bincangsyariah bermanfaat, dukung kami dengan cara download aplikasi Sahabat Berkah. Klik di sini untuk download aplikasinya. Semoga berkah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here