Pembebasan Napi Korupsi Perspektif Hukum Islam

0
1198

BincangSyariah.Com – Minggu lalu, publik dihebohkan dengan wacana pembebasan napi korupsi yang dilontarkan oleh Menkumham, Yasonna Laoly. Melansir tempo.com (5/4), Yasonna ingin mengajukan rencana pembebasan napi korupsi lansia yang telah menghabiskan 3/2 masa tahanan, atas dasar kemanusiaan. Tak ayal, wacana ini menuai banyak kritik. Pasalnya, alasan Yasonna dinilai tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Napi korupsi dipenjarakan dalam ruangan yang longgar, bahkan satu napi mendapat satu kamar, seperti yang ada di Lapas Sukamiskin.

Tulisan ini tidak akan mengulik polemik itu lebih dalam dan bagaimana kelanjutan duduk perkaranya. Tetapi, hanya meneropongnya dari kacamata fiqh, karena dalam fiqh, upaya preventif ini tidak dibenarkan.

Korupsi Bagian dari Tindakan Luar Biasa

Korupsi yang menjamur sejak lama dan menelan kerugian begitu besar menjadi salah satu penyebabnya masuk kategori kasus pidana luar biasa. NU, dalam muktamar ke 33 di Jombang, juga telah mengklaim bahwa korupsi merupakan pidana luar biasa karena kerusakan yang ditimbulkan berdampak pada elemen masyarakat, hukum, negara, bahkan dunia, sehingga sanksinya pun harus berat.

Dalam muktamar tersebut, korupsi disetarakan dengan ghulul (suap) nahb (perampokan), sariqah (pencurian), dan khiyanatul amanah (menghianati amanat). Ulama NU kemudian merekomendasikan pemerintah agar menindak tegas napi korupsi. Sanksi yang diberikan tidak hanya penjara, tetapi juga sanksi sosial & moral, pemiskinan, dan hukuman mati sebagai sanksi terberat. (Hifdzil Alim dkk: 2017)

Oleh karena NU merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia, mari kita sepakati jumhur ulama di Indonesia menyatakan demikian.

Bila kita mengulas kembali ketentuan sanksi tindak pidana dalam Islam, sebenarnya hukuman mati masuk dalam naungan had, yang notabene sudah paten sebab bertendensi pada nass sarih (jelas), sehingga hanya kasus yang tersebut dalam nass itu yang dapat memberlakukan sanksi model ini. Misalnya, hukuman mati bagi pelaku pembunuhan (Q.S. al-Baqarah [2]: 178), atau potong tangan bagi pencuri (Q.S. al-Maidah [5]: 38).

Baca Juga :  Tujuh Penyebab Keringanan Hukum dalam Agama

Dan, karena korupsi tergolong kasus baru, maka bentuk sanksi masuk kategori ta’zir, yang diatur oleh hakim atau pemerintah, sebab tidak ada nass yang jelas. Sehingga, meski korupsi berkait-berkelindan dengan ghulul, sariqah dan semisalnya, tetap saja sanksinya tergantung dengan pemerintah.

Lalu, mengapa jumhur bisa mengeluarkan fatwa hukuman mati bagi napi koruptor?, pertanyaan ini dapat dijawab dengan melihat tujuan dari keduanya –had dan ta’zir- yang relatif sama, yakni, untuk memberikan efek jera (al-zajru/al-man’u). (Qulyubi wa ‘Umayrah & al-Fadani:1997). Atas dasar itu, ta’zir bisa saja berupa hukuman mati, asal efek jera hanya dapat tecapai dengan itu.

Fatwa penyerataan ta’zir dengan had juga terjadi dalam sanksi meminum miras, dengan alasan berpotensi besar menimbulkan tindak kriminal lain. Dan bahkan, pendapat ini menjadi qaul al-ashah, pendapat paling unggul dari setidaknya 2 pendapat lain yang juga memiliki argumentasi kuat. Tentang kasus isi bisa dirujuk di Hasyiah al-Bayjuri jilid 2 dalam bab had bagi peminum miras.

Selaras dengan Hukum Islam, PBB sudah jauh hari menetapkan Korupsi sebagai tindak kejahatan transnasional, lewat UNCAC (United Nations Convention against Corruption) sebagai basis hukumnya. Merespons putusan itu, sistem hukum di Indonesia, menjadikan korupsi sebagai tindak kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), yang itu artinya, sanksinya berat dan bahkan pemerintah juga mengamini hukuman mati bila masyarakat menghendaki. Keputusan ini maklum diambil oleh pemerintah, mengingat menjamurnya kaum elit yang tersandung kasus korupsi. Motif yang kompleks, perencanaan yang sistematik, dan tentu saja, kerugian negara yang maha besar, jadi rentetan alasan mengapa korupsi masuk nominasi extra ordinary crime.

Corona bukan Alasan Pembebasan Koruptor

Wacana pembebasan napi korupsi di tengah wabah ini sebenarnya memiliki tujuan positif, yakni  sebagai upaya preventif  terhadap penularan covid-19 pada lansia, salah satu orang yang rentan terinfeksi virus. Dalam tinjauan maqashid al-syari’ah, upaya preventif ini diistilahkan dengan sadd al-dzari’ah, dan menjadi landasan hukum independen bagi madzhab Hanbali.

Baca Juga :  Habib Ahmad bin Jindan: Indonesia bagai Kota Madinah bagi Para Habaib Nusantara

Upaya preventif juga pernah diberlakukan dalam persoalan zina. Seperti firman Allah dalam Q.S. al-Isra’[17]: 32,

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗوَسَاۤءَ سَبِيْلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina, sungguh, itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

Ayat di atas menjelaskan larangan Allah terhadap tindakan yang berpotensi mendekatkan pada zina. Sehingga, dalam fiqh, yang dilarang tidak hanya zina, tetapi berduaan dengan lawan jenis (khalwat) dan berbusana tidak senonoh juga, karena kedua hal itu berpotensi besar mengantarkan orang untuk berbuat zina.

Akan tetapi, dalam penerapannya, sadd al-dzari’ah harus memerhatikan dua perkara. Pertama, tidak justru memperparah keadaan. Kedua, harus lebih efektif daripada tidak memberlakukannya (Auda:2015).

Dua hal itu dapat dipastikan bila memang objek yang hendak dicegah sudah terbukti memperparah keadaan. Misalnya, berkerumun di tengah wabah covid-19, yang telah terbukti berdasarkan pengalaman negara lain yang terjangkit covid-19 sebelumnya. Fakta ini yang selanjutnya mengakibatkan pemerintah mengambil kebijakan physical distancing sebagai upaya preventif (sadd al-dzari’ah) penyebaran virus.

Atau bisa juga melalui pertimbangan objek yang akan dicegah itu beresiko besar dapat memperparah keadaan. (Abu Zahrah: 1958). Misalnya, menjual senjata tajam saat terjadi kerusuhan global.

Selain dua cara itu, tidak dapat memenuhi kriteria pemberlakuan sadd al-dzari’ah. Sehingga, pembebasan napi koruptor, atas dasar antisipasi penyebaran covid-19 di lapas tidak dapat dibenarkan secara hukum Islam. Karena, tidak ada indikasi yang kuat bahwa bembebasan napi koruptor bisa meredam penyebaran virus. Pada kenyataannya mereka tinggal satu kamar sendiri, sehingga tanpa dibebaskan pun tetap bisa jaga jarak.

Sejalan dengan itu, pemerintah akhirnya tidak menyetujui wacana tersebut. Dan, maslahatnya juga demikian, karena berdasarkan kaidah fiqh, kebijakan pemerintah harus searah-setujuan dengan kemaslahatan umum. Wallahu a’lam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here