Ini Pandangan Fikih Maqashid Tinjau Pembebasan Biaya Pendidikan di Masa Resesi

1
674

BincangSyariah.Com – Secara konstitusi, Indonesia telah menegaskan di dalam UUD Negara RI 1945, Pasal 34 Ayat 1, bahwasannya fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Karena pemeliharaan ini dicantumkan dalam konsepsi Undang-Undang Dasar, maka bagaimanapun juga, konsepsi ini secara tidak langsung menjadi bagian dari amanat konstitusional bagi pemerintah pusat dan semua elemen penyelenggara negara. Oleh karena itu, maka terbit  aturan pelaksana mengenai tata cara pemeliharaan Fakir Miskin dan Anak-Anak terlantar tersebut, lewat UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Nah, di sini, kita  akan mencoba mendiskusikan mengenai korelasi antara APBN, Pembebasan Biaya Pendidikan dan Amanat konstitusi tersebut dari sudut  pandang fikih maqashid.

Mengapa hal ini menjadi sebuah hal yang penting untuk dianalisa kembali?

Pertama, Pasal 34 ayat 1 UUD 1945, memberikan amanat secara khusus, yaitu fokus pemeliharaan dilakukan terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar. Anak-anak terlantar dalam konteks fikih, dikenal dengan istilah laqith.

Kedua, kecenderungan kebijakan beberapa Pemilukada dewasa ini acap menjanjikan pembebasan biaya pendidikan kepada anak-anak pra sekolah (PAUD/RA/TK), anak-anak usia sekolah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA) tanpa pandang bulu. Permasalahannya, apakah semua yang dicakup dalam pembebasan ini termasuk yang dicakup dalam amanat UU atau tidak?

Ketiga, kebijakan penerapan pembelajaran secara online, menjadi jurang baru di dunia pendidikan, sebab antara anak terlantar yang berhak mendapat subsidi dengan anak yang tidak terlantar, menjadi terbedakan oleh hanya faktor biaya dan fasilitas di luar ruang sekolah. (Baca: Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam Pandangan Fikih Maqashid)

Fasilitas ruang guru untuk pembelajaran berbasis media, dan sejenisnya, hanya bisa dinikmati oleh mereka yang berduit dan mampu membeli perangkat pembelajaran. Sementara anak terlantar yang kesehariannya tidak dapat mengakses gawai, handphone, apalagi laptop atau komputer, mereka kembali menjadi anak yang tidak terurus sebab akses dunia pendidikan menjadi tersekat kembali oleh keberadaan alat-alat itu.

Biaya gratis pendidikan sudah sama-sama dinikmati antara yang terlantar dan tidak terlantar, sama rata dan tidak ada beda. Padahal, kedua kondisi ekonomi kedua anak yang  berlatar belakang beda itu, dibedakan oleh ekonomi ketika sudah berada di luar rumah.

Jadi, penyamaan kondisi keduanya ini dalam dunia pendidikan, justru merupakan ketidakadilan, sebab anak-anak terlantar merupakan yang diamanatkan secara langsung oleh Undang-Undang, sementara anak yang masih memiliki hak hadlanah (pengasuhan) dan nafkah dari keluarganya, mereka bukan pihak yang diamanatkan secara langsung oleh Undang-Undang. Sebagai akibatnya, fakir miskin dan anak terlantar, tetap dalam posisi keterlantarannya ketika berada di luar ruang belajar-mengajar (KBM) di sekolah.

Akibat fatalnya, nilai dan prestasi pendidikan seolah hanya berlaku bagi mereka yang berduit saja, sebab bisa mengikuti kelas-kelas online. Adapun mereka yang tidak berduit, nilai dan prestasi mereka jatuh karena tidak sanggup mengikuti kelas online. Sementara tenaga pengajar, kadang tidak mahu tahu dengan realitas peserta didiknya. Repotnya, kadang ada yang beralasan bahwa biaya pendidikan para anak ini sudah dibebaskan. Ironisnya, para pendidik kadang tidak memandang bahwa keragaman kondisi ekonomi peserta didik tidak memungkinkan membeli gawai, handphone atau laptop sebagai media pembelajaran. Buntutnya, anak terlantar yang tidak bisa mengikuti kelas online mereka, nilainya jatuh dan dianggap alpha (abstein) dari ruang KBM (Kegiatan Belajar Mengajar).

Sebenarnya masih banyak fenomena lain yang bisa disajikan, namun kiranya tiga hal di atas, merupakan poin penting yang harus dicermati oleh semua pihak pemegang kebijakan (stakeholder pendidikaan) sebab ketiga hal tersebut merupakan yang riel terjadi di negara kita tercinta, yang di Tanggal 17 Agustus 2020 ini sudah memasuki usia 75 tahun.

Fakir, Miskin dan Anak Terlantar dalam Konsepsi Fikih

Secara fikih, fakir dan miskin diilustrasikan sebagai orang yang memiliki kebutuhan 10, namun ia hanya memiliki 2 (untuk faqir), atau hanya memiliki 8 (untuk miskin). Konsepsi ini rupanya sejalan dengan definisi yang disampaikan dalam UU Nomor 3 Tahun 2011, Pasal 1 Angka 1, yang menyatakan bahwa: “orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Terminologi lain yang diperkenalkan oleh fikih terhadap status fakir miskin adalah mu’sir, yaitu orang  atau pihak yang kesulitan dalam memenuhi hajat nafkah hidupnya dan keluarganya.

Adapun terminologi mengenai anak terlantar, dalam fikih, diistilah dengan laqith. Imam Al-Mawardi di al-Iqna li al Mawardi, menjelaskan:

وَإِذا نبذ طِفْل بقارعة الطَّرِيق فعلى كل من علم بِحَالهِ حفظ نَفسه وَالْقِيَام بكفالته فَإِذا انْفَرد بِهِ مِنْهُم ذُو أَمَانَة عَلَيْهِ وَقيام بِهِ سقط فَرْضه عَن البَاقِينَ

“Ketika ada seorang anak kecil yang terlantar di tepi jalan, maka wajib bagi setiap orang yang mengetahui keberadaannya untuk menjaga diri anak tesebut, berdiri selaku penanggung  jawab terhadapnya. Dan apabila yang tahu hanya seorang diri, namun ia memiliki  jiwa amanah untuk menjaga anak tersebut, dan bertanggung jawab dalam mengurusnya, maka gugur kewajiban bagi pihak masyarakat lainnya.” (Al-Iqna li al-Mawardi, Juz 1, halaman 122).

Lebih jauh, Imam Al-Mawardi menjelaskan:

فَإِن وجد مَعَه مَالا اسْتَأْذن فِيهِ الْحَاكِم ليقدر لَهُ مَا يُنْفِقهُ عَلَيْهِ فَإِن أنْفق مِنْهُ بِغَيْر إِذن ضمن وَإِن لم يجد مَعَه مَالا وتبرع بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ من مَاله كَانَ محسنا وَإِن أَبى أَو عجز أنْفق عَلَيْهِ من بَيت المَال وَكَانَ حرا مُسلما فِي الظَّاهِر حَتَّى يبين مَا سواهُ

“Bila ditemukan bersama anak tersebut adanya sebuah harta, maka ia harus meminta idzin kepada hakim bila hendak digunakan sebagai sekedar nafkah bagi anak tersebut, dan bila ia menggunakan harta  itu tanpa idzin terlebih dulu kepada hakim, maka ia harus menggantinya kelak. Namun, bila tidak ditemukan adanya harta bersama anak itu, lalu ia dengan sukarela menafkahinya yang diambil dari hartanya sendiri, maka itu adalah tindakan yang baik (ihsan). Akan tetapi, jika ia menolak hal itu dan menyatakan tidak sanggung menafkahinya dari harta sendiri, maka nafkah bagi anak itu diambilkan dari baitu al-mal. Status hukum anak itu adalah merdeka dan musllim secara dhahir sampai kemudian ditemukan adanya bukti yang menjelaskan kebalikannya.” (Al-Iqna li al-Mawardi, Juz 1, halaman 122).

Berangkat  dari konsep ini, maka sejatinya, hal yang berlaku pada anak terlantar (laqith) dan relasinya dengan negara adalah: semua hak nafkahnya dipenuhi oleh negara. Hak ini tidak hanya menyangkut hak nafkah keseharian, akan tetapi juga hak nafkah pendidikan. Menggenai hak pendidikan ini, Syeikh Muhammad Bin Qasim al-Ghazy menyampaikan secara tegas:

(وإذا وُجِد لقيطٌ) بمعنى ملقوط (بقارعة الطريق فأَخْذُه) منها (وتربيته وكفالتُه واجبةٌ على الكفاية)

“Ketika ada seseorang mendapati adanya laqithlaqith artinya sama dengan barang yang terlantar dan ditemukan – di tengah jalan, maka orang itu wajib memungutnya, lalu mendidiknya, dan berperan selaku pihak yang bertanggung jawab atasnya, secara wajib kifayah.” (Fathu al-Qarib al-Mujib, Juz 1, halaman 211).

Jika diteliti lebih jauh, ciri anak terlantar (laqith) dalam konsepsi fuqaha, adalah meliputi:

  1. Seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya
  2. Terdiri dari seseorang yang masih usia anak / usia pendidikan,
  3. Jika tidak ada seorang muslim yang bertanggung  jawab atasnya, maka dikhawatirkan ia jatuh di tangan pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga  kelak justru membuat resah masyarakat
  4. Bila anak itu ditemukan di wilayah yang banyak dihuni oleh umat Islam, maka statusnya adalah muslim dan merdeka.
  5. Biaya nafkah, pendidikan, dan sejenisnya, secara tegas diamanatkan pada kas negara (baitu al-mal) atau hasil pengelolaan tanah wakaf yang ada di sekitar lingkungan tempat tingggal si anak. 

(وإن لم يوجد معه) أي اللقيط (مال فنفقته) كائنة (في بيت المال) إن لم يكن له مال عام كالوقف على اللقطاء.

“Jika tidak ditemukan adanya harta bersama bocah terlantar ini, maka 1) nafkahnya diambilkan dari baitu al-mal, dengan catatan 2) bila tidak ada kas umum lainnya, seperti harta wakaf yang dikelola oleh perawat orang-orang terlantar (semacam panti).” (Fathu al-Qarib al-Mujib, Juz 1, halaman 211).

Dengan menyimak penjelasan ini, sebenarnya bisa ditarik benang merah bahwa, hak wajib perawatan oleh negara dan dapat diambilkan dari kas negara atau semua sumber kas umum lain seumpama harta wakaf, adalah hanya diperuntukkan bagi pihak-pihak yang masuk kategori laqith. Namun, pertanyaannya adalah, mengapa pihak yang tidak masuk laqith juga mendapatkan penggratisan biaya pendidikan? Ini menariknya. Bukankah ini merupakan indikasi bahwa telah terjadi penggelembungan yang melebihi nilai equilibrum dari yang dibutuhkan dalam bingkai mewujudkan maslahah hajiyah? Sebab undang-undang (qanun asasi) tidak menegaskan secara manthuq (tekstual). Undang-Undang hanya menyiratkan saja (mafhum), melalui diksi “mencerdaskan kehidupan bangsa.”

Bagaimanapun juga, naik dari posisi equilibrum (amanat manthuq), adalah sudah masuk dalam ranah maslahah tahsiniyah (tersier).

Menurut kacamata ekonomi konvensional, maslahah tersier ini dapat berubah menjadi kebutuhan jika standarnya adalah kepuasan (satisfaction). Namun, dalam bingkai ekonomi syariah, maslahah tersier ini bukan termasuk kebutuhan (hajat) mendasar dan tidak ada keharusan mewujudkannya sehingga kemudian pantas dimasukkan dalam ranah darurat li al-hajat.

Berlebih-lebihan dalam mewujudkan maslahah tersier, justru dapat menggiring pada tindakan israf (berlebih-lebihan), tabdzir (pemborosan), dan berlomba-lomba dalam menyerap anggaran (takatsur). Sikap seperti ini, justru merupakan yang dibenci oleh syara’, apalagi dalam kondisi negara harus melakukan efisiensi. Semestinya, anggaran tetap mengacu pada amanat dasar yang bersifat manthuq dan menyasar pada mereka yang masuk kelompok fakir, miskin dan anak terlantar. Wallahu a’lam bi alshawab

Baca Juga :  Hukum Mencium Tangan Paus bagi Muslim

1 KOMENTAR

  1. […] Selanjutnya OECD memprediksi, bahwa jika hal ini terus berlangsung, maka akan terjadi suatu gejala penurunan pada output produksi dari banyak negara secara massal sebesar ⅕ s.d. ¼ yang ditandai dengan gejala umum berupa penurunan daya beli masyarakat pada kisaran ⅓ dari normalnya. (Baca: Ini Pandangan Fikih Maqashid Tinjau Pembebasan Biaya Pendidikan di Masa Resesi) […]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here