Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Ulama Empat Mazhab

1
1981

BincangSyariah.Com – Utang dalam literasi hukum Islam dikenal sebagai akad qardl. Prinsip pelaksanaannya adalah tabarru’, yaitu semata karena niat memberi pertolongan kepada sesama dalam bentuk materi. Dalam akad ini, kondisi orang yang ditolong (mustaqridl) sedang ada dalam kesusahan. Agar ia bisa bangkit dari keterpurukan atau kesusahannya, maka dibantu dengan diberikan pinjaman kepadanya, dengan kewajiban mengembalikan sesuai jumlah dana yang dipinjamkan. Utang yang disertai dengan adanya pendampingan usaha selanjutnya disebut dengan akad qiradl yang disertai adanya prinsip bagi hasil sesuai kesepakatan.

Suatu ketika, adakalanya pihak yang diutangi (muqridl) tidak bisa melakukan pendampingan terhadap peminjam (mustaqridl). Akan tetapi, melihat kondisi pihak yang mencari utangan (mustaqridl/muqtaridl) yang sedang ditimpa keterpurukan, memang dia menghendaki dibantu. Di sisi yang lain, pihak yang mengutangi (muqridl) butuh dana itu tetap bisa kembali, karena bila tidak, ia sendiri yang justru akan tertimpa keterpurukan. Membiarkan diri sendiri berada dalam posisi bisa tertimpa keterpurukan adalah tidak dibenarkan oleh syariat, seiring adanya dalil:

ولاتلقوا أيديكم إلى التهلكة

“Jangan membiarkan (mentolerir) dirimu jatuh dalam kerusakan.”

Itulah sebabnya, pihak muqridl membutuhkan sebuah “jaminan” dari peminjam agar dana talangan yang ia sampaikan bisa kembali. Sudah barang tentu, bila ternyata benar bahwa pihak peminjam tidak bisa melunasi pinjamannya pada waktu yang telah ditentukan (waktu hulul), maka “barang jaminan ini” bisa dijadikan sebagai penyangga utang. Dengan kata lain, barang itu bisa dilelang oleh muqridl guna mendapatkan hak hartanya kembali yang telah dipinjamkan kepada peminjam (muqtaridl atau mustaqridl).

Bila pinjaman yang dikucurkan adalah sebesar 10 juta, dan dalam proses lelang ternyata barang “jaminan” itu laku 12 juta, maka yang diambil oleh muqridl adalah sebesar 10 juta, dan sisanya sebesar 2 juta harus dikembalikan kepada pemilik asal barang (muqtaridl /mustaqridl). Mengambil uang sisa sebesar 2 juta rupiah secara sepihak oleh muqridl, dapat menjatuhkan akad tersebut ke dalam akad riba qardli, yaitu riba karena akad utang piutang atau kepada jual-beli yang fasad (rusak) sehingga harus dibatalkan jual belinya. (Baca: Mengenal Produk Kredit Tanpa Agunan dengan Basis Akad Qiradl dalam Fikih)

Nah, akad sebagaimana diuraikan di atas inilah, kemudian dalam hukum Islam dilabeli sebagai akad gadai (rahn). Jadi, asal mula akad ini berangkatnya dari akad qardl (utang piutang) yang disertai jaminan pengembalian (watsiqah). Dalam rumpun akad modern, dikenal dengan istilah Kredit Beragun Aset (KBA).

Karena, berangkatnya bermula dari akad qardl, maka sebagai konsekuensinya adalah berlaku ketentuan tidak boleh kembali lebih besar dari nilai uang yang dipinjamkan, meskipun harus dilewati melalui jalan pelelangan harta milik peminjam. Intinya, uang 10 juta harus kembali 10 juta.

Persoalannya kemudian adalah, apakah pihak penerima gadai ini boleh memanfaatkan barang yang digadaikan? Misalnya, jika yang digadaikan itu berupa sepeda motor/mobil, apakah boleh sepeda motor itu dipergunakan oleh pihak penerima gadai?

Jika melihat dari titik tolak berangkatnya akad gadai adalah dari kasus utang-piutang (qardl), maka seharusnya yang berlaku dalam akad gadai ini adalah:

كل قرض جرى نفعا للمقرض فهو ربا

“Segala utang piutang yang disertai dengan pengambilan manfaat oleh pihak pemberi utang, maka ia termasuk riba.”

“Manfaat” yang dimaksud di sini, bisa diartikan bermacam-macam. Setidaknya ada dua pengertian dari manfaat. Pertama, jika “manfaat” itu diartikan sebagai “harta”, maka maksud dari utang dengan mengambil “manfaat” itu adalah utang dengan pengembalian lebih. Jadi, seolah akadnya itu berubah menjadi: “Saya utangi kamu 10 juta, dengan syarat kamu mengembalikan 10 juta ditambah “jasa manfaat barang” senilai 2 juta. Total 12 juta rupiah.

Alhasil, mengutangi seseorang dengan syarat mau memijiti punggung dulu, itu juga bisa dikategorikan sebagai qardlin jara naf’an (utang dengan menarik manfaat/jasa), khususnya menurut pendapat ulama dari kalangan pertama ini. Mengapa? Karena mijit itu disamakan dengan “harta manfaat”, dan bisa dinilai dengan uang. Seolah bunyi akadnya menjadi: “pinjam 100 ribu, mengembalikan 100 ribu, ditambah upah mijit 50 ribu, sehingga total pengembalian menjadi 150 ribu.” Tak urung menjadi riba qardli.

Kedua, kalangan Syafiiyah, tidak menerima istilah “manfaat” ini sebagai harta. Itu sebabnya pula, kalangan Syafiiyah tidak menerima model persekutuan modal apapun selain daripada syirkah ‘inan, yaitu berupa persekutuan modal berupa modal tunai. Tenaga, keahlian, reputasi, adalah bukan termasuk “harta” menurut kalangan ini. Ia hanya bisa “disewa” (ijarah) sebagai jasa, dan tidak bisa dikelompokkan sebagai harta. Demikian halnya dengan “manfaat” motor atau mobil,  adalah bukan harta. Ia hanya bisa disewa, dan tidak bisa dianggap sebagai harta.

Pemakaian mobil pihak yang diutangi (mustaqridl/muqtaridl) dengan disertai “izin” pemakaiannya saja, sudah menggugurkan seorang pemberi pinjaman (muqridl) jatuh ke dalam akad riba qardli. Tanpa izin dari pihak mustaqridl atau muqtaridl, mendudukkan pemakaian mobil itu ke dalam akad ghashab, yaitu pemakaian tanpa ijin. Jadi, bukan riba qardli sebagaimana kalangan dengan paradigma berfikir model pertama di atas.

Hal yang berlaku bagi pengghashab adalah hanya mengembalikan barang yang dighashab itu dengan kondisi utuh sebagaimana semula sebelum dighashab. Bila ada kerusakan akibat ghashab, maka pihak pemakainya wajib menanggung kerugian akibat kerusakan barang yang dighashab.

Nah, pendapat yang pertama di atas, diikuti oleh kalangan Madzhab Hanafi, Maliki dan Hanbali. Sementara pendapat yang kedua, dipergunakan oleh kalangan Madzhab Syafii.

Walhasil, sebagai kesimpulan, adalah pemakaian barang gadai menurut tiga madzhab yang pertama, hukumnya adalah haram karena dihitung sebagai riba qardli. Sementara itu, menurut kalangan Madzhab Syafii, pemakaian barang gadai bukan termasuk riba qardli sehingga diperbolehkan, dengan catatan harus ada izin dulu dari penggadai. Tanpa keberadaan izin, maka pemakaian barang gadaian itu adalah masuk rumpun ghashab. Letak illat keharaman pemakaian, adalah pada status ghashab-nya barang. Wallahu a’lam bi al-shawab.

100%

1 KOMENTAR

  1. […] Jadi, andai barang gadai itu tidak diserahkan kepada penggadai pun, hukum asal-nya adalah tidak apa-apa. Yang jelas, pihak pegadaian memiliki kuasa atas barang itu, untuk melelang atau menjualnya bila ditemui adanya syarat sebagaimana yang telah digariskan. Misalnya, sudah jatuh tempo pelunasan, namun pihak penggadai (rahin) tidak mampu membayarnya. (Baca: Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Ulama Empat Mazhab) […]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here