PBNU Minta Pemerintah Segera Tangani Asap Akibat Karhutla

0
93

BincangSyariah.Com – PBNU meminta pemerintah segera lakukan pemadaman & penanganan asap akibat kebakaran hutan & lahan. Kondisi ini memprihatinkan mengingat Hampir setiap tahun terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat sekitar, namun juga ke negeri jiran.

Berdasarkan data Sipongi Kebakaran Hutan dan Lahan, sepanjang Januari 15- September 2019 telah terjadi kebakaran seluas 328 ribu hektar di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut mencapai 64 % dari luas karhutla sepanjang tahun lalu. adapun karhutla pada tahun ini terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT), Riau, dan Kalimantan.

Mencermati kondisi tersebut, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama meminta agar segera dilakukan langkah-langkah pemadaman dan penanggulangan yang efektif dan sistematis termasuk penanggulangan dampak kebakaran yang menyasar kepada warga dan juga dampak lingkungan dan ekosistem fauna yang ada

“Bahkan, jika diperlukan pemerintah juga  harus siap melakukan tindakan evakuasi terhadap warga yang terdampak karhutla jika situasi mengharuskan tindakan tersebut,” demikian himbauan PBNU dalam keterangan tertulis yang ditandatangani oleh Said Aqil Siroj, Ketua Umum PBNU dan Helmi Faishal Zaini, Sekjen BPNU, pada Senin (16/9/19).

Selain itu PBNU berharap agar Pemerintah  segera membangun ruang-ruang aman atau yang biasa disebut dengan save house dan juga memperbanyak layanan kesehatan  di daerah terdampak asap.

Dalam keterangan tersebut juga dijelaskan bahwa kewajiban untuk memelihara alam serta lingkungan bukan hanya kewajiban sebagai warga negara, akan tetapi hal ini merupakan bagian dari seruan agama. sebagaimana Nabi Muhammad Saw bersabda dalam hadis

الناس شركاء في ثالث الماء والنار والكلاء

“Manusia memiliki kepentingan bersama dalam tiga hal. Air, api dan rumput.” (HR. Ibnu Majah)

Lebih jauh, PBNU mendorong kepada pemerintah untuk melakukan law enforcement atau penegakan hukum serta mengusut tuntas akar penyebab serta aktor di balik kebakaran hutan yang terjadi.

“Kepada pihak-pihak terkait, terutama pada perusahaan swasta yang memiliki lahan di lokasi karhutla harus bertanggung jawab untuk menanggulangi persoalan ini,” jelas PBNU dalam keterangan tertulisnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here