PBNU Desak Penundaan Pilkada Serentak 2020

0
122

BincangSyariah.Com – Pandemi Covid-19 membuat segala sesuatu menjadi berbeda, termasuk pelaksanaan Pilkada Serentak di Indonesia. Pilkada Serentak yang mestinya dilaksanakan pada pertengahan 2020 mesti ditunda sampai akhir 2020.

Pilkada Serentak 2020 dijadwalkan pada September-Desember 2020 mendapat sorotan dari banyak pihak, termasuk salah satu organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (2020). Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan sikap dengan mendesak penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. NU menilai bahwa pandemi Covid-19 di Indonesia telah mencapai tingkat darurat.

Total kasus Covid-19 di Indonesia per 20 September 2020 sebanyak 244.676 kasus positif dengan penambahan 3.989 kasus. Pasien yang dirawat sebanyak 57.796 dan jumlah pasien yang meninggal sebanyak 9.553 dan total 177.327 pasien yang dinyatakan sembuh.

Pilkada Serentak 2020 akan dilaksanakan di sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota yang puncak direncanakan pada 9 Desember 2020. Momentum pesta demokrasi dalam pilkada sudah pasti mobilisasi massa. Hal tersebut tak sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19, terutama setelah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang kembali diterapkan di Jakarta.

Tapi, lantaran penularan Covid-19 sudah mencapai tingkat darurat, maka prioritas utama kebijakan negara dan pemerintah mestinya berorientasi untuk mengentaskan krisis kesehatan, bukan lagi untuk melaksanakan agenda politik.

Said Aqil Siroj, Ketua Umum PBNU menyatakan dalam dokumen pernyataan sikap NU, “Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati,” pada Minggu (20/9/2020).

Nu menyatakan bahwa pandemi Covid-19 menjadi prioritas utama kebijakan negara dan pemerintah yang mestinya diorientasikan pada pengentasan krisis kesehatan. Dalam surat pernyataan tersebut, PBNU meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati.

Baca Juga :  Setan Selalu Mengintai, Ini Nasihat Ibn 'Athaillah untuk Menghadapinya

Selain itu, NU juga meminta agar anggaran Pilkada 2020 direalokasikan untuk penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaringan pengamanan sosial. NU juga mengingatkan kembali tentang Rekomendasi Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2012 di Kempek Cirebon yang membahas tentang perlunya meninjau ulang pelaksanaan pilkada yang banyak menimbulkan mudarat seperti politik uang dan politik berbiaya tinggi.

Sekalipun ada pengetatan regulasi dalam pengerahan massa pilkada, terbukti dalam pendaftaran paslon selalu saja ada konsentrasi massa yang rawan menjadi klaster penularan. Fakta telah menunjukkan bahwa sejumlah penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta para calon kontestan pilkada di sejumlah daerah positif terjangkit Covid-19.

NU menegaskan bahwa pernyataan sikap tersebut mmapu mencermati perkembangan penanggulangan pandemi Covid-19. Upaya pengetatan PSBB yang diberlakukan kembali perlu didukung dengan tidak mengabaikan ikhtiar menjaga kelangsungan kehidupan ekonomi masyarakat.

NU berpendapat bahwa melindungi kelangsungan hidup (hifdz al-nafs) dengan protokol kesehatan sama pentingnya dengan menjaga kelangsungan ekonomi (hifdz al-mâl) masyarakat. Menunda Pilkada 2020 adalah langkah nyata dalam melindungi kelangsungan hidup atau hifdz al-nafs.[]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here