Pakistan Memberikan Sanksi Keuangan untuk Kelompok Taliban

0
670

BincangSyariah.Com – Tahun 2019 lalu, lembaga Financial Action Task Force (FATF) yang berbasis di Perancis masih memasukkan Pakistan dalam daftar hitam negara yang menolak memberlakukan hukum yang ketat terhadap segala macam bentuk transaksi keuangan yang dicurigai terkait dengan pendanaan kelompok ekstremis atau kelompok terorisme.

Hal ini membuat Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menolak berkali-kali tudingan bahwa negaranya memberikan payung dan perlindungan kepada kelompok ekstremis dan kelompok terorisme.

Dalam rangka membersihkan citra negaranya, Pemerintah Pakistan pun mengeluarkan sanksi keuangan untuk Kelompok Taliban Afghanistan secara besar-besaran. Ketua tim juru runding Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar dan Sirajuddin Haqqani adalah dua diantara petinggi Taliban yang masuk dalam daftar sanksi keuangan Pakistan.

Keputusan pemberlakuan sanksi dilakukan pemerintah Pakistan pada 21 Agustus 2020 yang lalu. Selain Mullah Baradar dan Sirajuddin Haqqani (pemimpin jaringan Haqqani), puluhan orang di dalam kelompok itu masuk di dalam daftar sanksi pemerintah Pakistan.

Keputusan tersebut dikeluarkan pemerintah Pakistan agar terhindar dari daftar hitam negara pemberi bantuan pada kelompok ekstremis atau jaringan terorisme. FATF getol memantau tindak pidana pencucian uang atau penyaluran dana yang telah dicuci kepada kelompok teroris atau ekstremis.

The Hindu melaporkan bahwa pembahasan dua peraturan perundangan sanksi finansial jaringan terorisme dan ekstremis sebenarnya sudah dilakuan sejak lama. Tapi, baru pada akhir Juli lalu, Senat Pakistan menyepakati ratifikasi dua resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 2020 untuk diundangkan dalam peraturan perundangan negara tersebut.

Ratifikasi kedua aturan itu disahkan oleh Majelis Nasional pada 29 Juli 2020 sebagai upaya pemerintah Pakistan memenuhi tenggat waktu yang diberikan FATF yakni pada 6 Agustus 2020.

Dalam aturan tersebut, ada 27 poin rencana tindakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Pakistan sebagai upaya memenuhi semua persyaratan yang diberikan FATF yakni untuk memerangi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teror.

Baca Juga :  Akan Bebas dari Penjara, Abu Bakar Baasyir Masih Menolak Pancasila

Menteri Hukum Pakistan Faroogh Naseem menyatakan kelegaannya mengingat kedua aturan tersebut bisa membantu Pakistan untuk memenuhi tenggat FATF.

Selain itu, pemerintah Pakistan juga berencana menyiapkan delapan peraturan pelaksana sebagai turunan dua UU tersebut. Peratulan pelaksana yang sedang disusun akan memberikan panduan bagi pelaksana di lapangan untuk memerangi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teror.

Saat ini, hanya Iran dan Korea Utara yang masih masuk daftar hitam sehingga membuat dua negara tersebut sangat terbatas dalam kemampuan pinjaman internasional. Pakistan adalah negara yang sedang mencoba untuk keluar dari daftar abu-abu.[]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here