Pajak dalam Pandangan Hukum Islam

3
790

BincangSyariah.Com – Pajak menurut definisi yang ditetapkan dalam hukum positif Indonesia, didefinisikan sebagai: “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” (Lihat: UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1!)

Berangkat dari pengertian ini, maka komponen yang terlibat dan membentuk pajak, adalah, meliputi: 1) bahwa pajak merupakan Kontribusi Wajib Warga Negara, 2) pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara, 3) pembayar pajak, tidak mendapat imbalan langsung, dan 4) pajak ditetapkan berdasarkan Undang-Undang sehingga besarannya terukur, ditetapkan, dan baku. (Baca: Setelah Bayar Zakat Masihkah Wajib Membayar Pajak?)

Memandang pajak dari kacamata fikih, tidak akan pernah lepas dari persoalan mendudukkan status kontribusi terukur dan wajib, yang dipaksakan oleh negara kepada warga negara dengan janji berupa imbalan (tak langsung). Penyerahan uang kepada pihak lain dengan janji berupa imbalan ini, di dalam fikih hanya ada dua konsepsi yang menjelaskan, yaitu: 1) bai’(jual beli), dan 2) ijarah (sewa jasa). Kedua akad ini masuk rumpun akad pertukaran.

Namun, ada juga bentuk penyerahan harta kepada pihak lain sebagai resiko dari akad kelaziman. Contoh dari relasi akad kelaziman ini adalah nafkah yang merupakan buntut dari akad pernikahan, atau perwalian, atau ikatan antara sayyid dengan hamba sahayanya, atau kepengasuhan anak yatim. Nafkah yang disebabkan karena akad pernikahan hukumnya adalah wajib, karena relasi khidmah dan budlu’. Nafkah juga hukumnya wajib disebabkan karena relasi akad perwalian terhadap anak yang masih perlu dinafkahi sampai jelang usia balighnya.

Semua relasi di atas menggambarkan relasi wajibnya penyerahan harta kepada pihak lain yang disertai dengan janji adanya imbalan. Bedanya, adalah untuk jual beli dan ijarah, ada syarat bahwa imbalan yang dijanjikan itu sifatnya wajib maklum. Misalnya, imbalan uang 100 ribu, adalah berupa baju, atau manfaat rumah, dan lain sebagainya.

Nah, untuk itu, pajak sepertinya tidak pas jika diqiyaskan dengan akad jual beli (bai’), sebab imbalan yang ditawarkan oleh penyelenggara negara adalah bersifat tidak jelas. Yang justru secara jelas dan nyata terjadi, adalah relasi kerja aparatur negara dan terselenggaranya pemerintahan yang mengatur dan melindungi warganya. Untuk itu, gambaran pajak yang lebih mendekati pada relasi negara  dengan warganya ini – daripada diqiyaskan terhadap jual beli -, adalah jika diqiyaskan dengan akad ijarah. Alhasil, pajak menempati maqamnya ujrah, pihak penyelenggara negara sebagai yang diberi ujrah, dan warga negara selaku yang memberi ujrah.

Baca Juga :  Hukum Zakat yang Salah Sasaran

Peran dan fungsi aparatur negara dalam menjalankan roda pemerintahan, menjalankan fungsi tanfidh (eksekutif) dan tasyri’ serta taqnin (legislasi) demi keteraturan dan terjaminnya keamanan negara serta kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara inilah yang secara fikih sudah termasuk memenuhi unsur kulfah (adanya beban kerja). Oleh karenanya,  mereka berhak mendapatkan gaji berbasis relasi akad ijarah tersebut.

Namun, persoalannya adalah, jika relasi antara negara dengan penduduknya merupakan relasi akad ijarah, lantas kapan akad itu dilaksanakan? Dan ciri khas dari akad ijarah adalah adanya durasi kontrak. Sampai kapan durasi/kontrak itu diselenggarakan? Sementara itu ada hak bagi negara untuk mengekstradisi warga yang disebabkan karena pembelotan atau pelanggaran berat yang dilakukannya. Mungkinkah dalam relasi akad ijarah, pihak yang diupah mengekstradisi pihak yang mengupah? Ini adalah bagian dari persoalan itu. Alhasil, menempatkan pajak dalam relasi akad ijarah juga merupakan satu dilema tersendiri.

Alhasil, tinggal satu relasi yang memungkinkan untuk mendudukkan pajak dalam relasi antara negara dengan warga negaranya, yaitu relasi kelaziman sebagai resiko dari akibat menjadi bagian dari warga suatu negara. Negara dalam definisi para ahli tata negara, merupakan sebuah kompromi besar antar individu warga negara untuk hidup bersama-sama dalam satu wadah yang disebut negara, secara damai dan menjalankan hak dan kewajiban selaku warga negara yang baik.

Kompromi dalam istilah fikih sering dikenal dengan istilah akad shuluh. Selanjutnya relasi antara negara dengan masyarakatnya adalah relasi perwalian. Alhasil, dengan relasi ini, penyerahan harta secara wajib yang ditetapkan oleh negara dengan besaran terukur dan berlaku atas semua warga, dengan imbal balik  berupa: 1) terbitnya keamanan, 2) keteraturan, 3) terbebas dari gangguan negara lain yang bersifat merugikan warga negara, 4) perlindungan wilayah, merupakan yang dapat dipandang sebagai buah dari relasi akad perwalian itu. Dalam relasi akad perwalian, akad penyerahan harta secara wajib kepada wali, disebut dengan istilah nafkah. Dengan demikian, berdasar akad kelaziman dari relasi perwalian ini, pajak dalam fikih menempati derajat nafkah. Nafkah yang ditetapkan besarannya secara rutin dan wajib disebut dengan istilah dlaribah. Alhasil, yang berlaku dalam konteks ini adalah, bahwa ada hak wajib yang lain pada harta selain zakat, yaitu nafkah.

Baca Juga :  Makna Thaghut yang Benar

Berangkat dari qiyas terhadap nafkah inilah, para ulama memutuskan mengenai hukum pajak. Dalil pokok yang dipakai sebagai akad perwalian, adalah sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bahwa sulthan merupakan wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali. Itu sebabnya, sulthan juga disebut sebagai istilah waliyu al-amri.

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإنه دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له “. رواه أحمد وأبو داود

“Perempuan mana saja yang menikah dengan tanpa seidzin walinya, maka pernikahannya adalah batal, pernikahannya batal, pernikahannya batal. Seseorang yang menjimak perempuan, maka perempuan tersebut berhak atas mahar sebagai penghalal farjinya. Maka jika seseorang bersengketa (dengan walinya), maka sulthan adalah wali orang yang tidak memiliki wali.” HR. Ahmad dan Abu Dawud

Imam al-Ghazali menyatakan:

إذا خلت الأيدي من الأموال، ولم يكن من مال المصالح ما يفي بخراجات العسكر، ولو تفرق العسكر، واشتغلوا بالكسب لخيف دخول العدو ديار المسلمين، أو خيف ثوران الفتنة من أهل العرامة في بلاد الإسلام، جاز للإمام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند

“Saat kas negara telah habis dan tidak harta mashalih yang lain yang mencukupi kebutuhan militer, yang sekiranya para petugas militer ini terpencar sibuk bekerja sambilan justru berpotensi masuknya musuh ke dalam negara yang dihuni orang muslim, atau bahkan berpotensi timbulnya fitnah bagi ahli gharamah yang tinggal menetap di wilayah Islam, maka boleh bagi Imam menetapkan iuran terhadap orang-orang kaya di wilayah tersebut menurut kadar yang mencukupi kebutuhan militer.” (al-Mustashfa min ‘Ilmi al-Ushul, Juz 1, halaman 303-304)

Baca Juga :  Enam Etika Saat Melihat Jenazah dan Takziyah Menurut Imam Ghazali

Syeikh Jalaluddin al-Mahally, menyampaika:

ومن فروض الكفاية دفع ضرر المسلمين، ككسوة عارٍ، وإطعام جائع، إذا لم يندفع بزكاة أو بيت مال. على القادرين وهم من عنده زيادة على كفاية سنة لهم ولمموليهم

“Termasuk bagian dari fardlu kifayah adalah mencegah timbulnya perkara yang merugikan terhadap kaum muslimin, seperti memberi pakaian kaum yang tidak berkecukupan dalam sandang dan memberi makan orang yang kelaparan. Bilamana harta itu tidak bisa diambil dari harta zakat dan baitu al-mal, maka bagi orang-orang yang mampu dan orang-orang yang memiliki harta melebihi kadar kecukupan disunnahkan bagi mereka untuk mengeluarkan infaq kepada kaum-kaum di atas, berikut orang yang dianggap memiliki harta lebih.” (Nihayatu al-Muhtaj, Juz 7, halaman 194)

Syeikh Izzuddin bin Abdussalam sebagaimana dikutip oleh Abu al-Mahasin Yusuf ibn Taghri, diketahui pernah menyampaikan fatwa:

للملك المظفر قطر في فرض الضرائب على الناس لأجل الإستعداد والتجهيز لقتال التتار

“Raja Mudhaffar boleh mengambil keputusan untuk memungut pajak rutin (dlaraib) kepada warganya dengan alasan sebagai persiapan anggaran dana untuk menghadapi perang dengan tentara Tar Tar.” (Al-Nujum al-Zahirah fi Muluk Mishra wa al-Qahirah, Juz 7, halaman 73).

Dari berbagai pendapat di atas, satu kesimpulan pokok yang dapat ditarik adalah, bahwa pajak terhadap negara adalah berangkat dari qiyas nafakah atau infaq. Itulah sebabnya, para ulama dari kalangan Syafiiyah menyatakan hukumnya adalah boleh dan bahkan bisa meningkat menjadi wajib disebabkan karena faktor hajat (kebutuhan) negara terhadap pemasukan dari sektor pajak tersebut. Wallahu a’lam bi al-shawab

3 KOMENTAR

  1. […] BincangSyariah.Com – Jika pajak merupakan pungutan yang dikenakan pada setiap warga negara dan terhadap hak kepemilikan dalam bentuk ‘ain, sehingga bisa masuk dalam rumpun nafkah, maka untuk cukai, kita tidak bisa memasukkannya dalam rumpun nafkah, sebab cukai hanya berlaku terhadap barang-barang dengan karakteristik dan sifat tertentu dan pungutan ini memiliki maksud utama yaitu pengendalian dan pengawasan. (Baca: Pajak dalam Pandangan Hukum Islam) […]

  2. […] Penyerahan yang sah yang disertai ketiadaan akad pertukaran barang atau jasa, ada meliputi: 1) zakat, 2) infaq, 3) shadaqah, 4) hibah, 5) hadiah, 6) wakaf, 7) waris, 8) utang, 9) rampasan perang, dan 10) harta khumus dari harta rikaz. Adapun penyerahan yang sah dan disertai akad pertukaran barang dan jasa, meliputi: 1) jual beli dan barter, 2) qiradl (permodalan), 3) istitsmar (investasi), syirkah 4) gadai, 5) upah (fee), 6) ju’lu (komisi) 7) ganti rugi (ta’widl), 8) iuran. Pajak dalam kajian sebelumnya masuk dalam rumpun nafkah. Adapun cukai masuk dalam rumpun ganti rugi. (Baca: Pajak dalam Pandangan Hukum Islam) […]

  3. […] Namun, di sisi lain, ada kewajiban yang berkaitan dengan harta, yang mana pengeluarannya menjadi wajib disebabkan karena relasi antara individu satu dengan individu lainnya.  Hukum pengeluarannya adalah menjadi wajib disebabkan tetapnya sifat relasi itu (luzum). Ketiadaan relasi, menjadikannya tidak bersifat wajib lagi untuk mengeluarkan, sebagai contoh adalah nafkah dan pelunasan utang. (Baca: Pajak dalam Pandangan Hukum Islam) […]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here