MUI Tegaskan Golput Haram Hukumnya

0
584

BincangSyariah.Com –  Majelis Ulama Indonesia mengajak masyarakat Indonesia agar menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum (Pemilu) 17 April 2019 mendatang yang akan diselenggarakan serentak di seluruh wilayah Indonesia.

“MUI minta masyarakat Indonesia harus menggunakan hak pilihnya,” kata Muhyiddin Junaidi, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan kerja Sama Internasional MUI, di kantor wakil presiden, Jakarta, Senin (25/03).

Sebagaimana dilansir dalam laman CNNIndonesia, Muhyiddin mengatakan golput haram hukumnya. Keharaman golput tersebut telah diatur dalam fatwa MUI tahun 2014.

Namun, jika dilihat lagi sebenarnya rancangan rekomendasi fatwa terkait golput sudah dikeluarkan jauh sebelumnya, yakni sejak 2009, sebagaimana ditulis oleh Atho Mundzhar dalam buku Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Badan Litbang Kementerian Agama RI.

MUI melarang golput dalam pemilu karena bagaimanapun sebuah negara memerlukan seorang pemimpin. Terlebih dalam pandangan Islam, pemilu adalah upaya untuk memilih pemimpin dan wakil yang memenuhi syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.

Dalam menetapkan fatwa mengenai haramnya golput, MUI memiliki dasar argumentasi yang digali dari Alquran dan Hadis. Di antaranya dalam QS. an-Nisa; 59, dimana Allah Swt berfirman, “Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kalian.”

Sedangkan argumentasi dari hadis berdasarkan sabda Nabi Saw yang diriwayatkan Abdullah bin Amr, Rasulullah bersabda, “Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmizi)

Demikian pula pernyataan Abu Bakar ra dalam pidato pertamanya ketika dilantik menjadi pemimpin, ia berkata, “Wahai sekalin manusia, jika aku dalam kebaikan maka bantulah aku dan jika aku buruk maka ingatkanlah aku, taatilah selagi aku menyuruh kalian taat kepada Allah dan jika memerintahkan kemaksiatan maka jangan taati aku.”

Berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas, MUI berpendapat akan kewajiban memilih pemimpin yang baik demi kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik dan mengeluarkan fatwa keharaman golput karena bertentangan dengan dalil yang ada serta merusak tatanan demokrasi.



BincangSyariah.Com dikelola oleh jaringan penulis dan tim redaksi yang butuh dukungan untuk bisa menulis secara rutin. Jika kamu merasa kehadiran Bincangsyariah bermanfaat, dukung kami dengan cara download aplikasi Sahabat Berkah. Klik di sini untuk download aplikasinya. Semoga berkah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here