Metode Rasional dalam Mazhab Hanafi

0
2664

BincangSyariah.Com – Perbedaan mazhab hukum dalam Islam adalah hal yang lumrah. Metode atau aliran, dalam bahasa para penulis Muslim awal disebut madrasah, sehingga ada madrasah al-Hanafiah, yaitu kelompok yang bermazhab Hanafi. Mazhab ini dikenal dengan mazhab rasional. Dengan kata lain, pemahaman para sarjana Hanafi tidak selalu terpaku pada ketaatan teks baik itu Alquran maupun al-Hadis secara parsial, akan tetapi pada rasio dan spirit umum dan pemaknaan induktif dari semua dalil dan preferensi hukum.

Pandangan Abu Hanifah di atas sangat berkaitan dengan konteks sosial dan historis saat itu. Imam Abu Hanifah yang hidup di Kufah, Bagdad merupakan masyarakat yang sangat plural dan kosmopolit yang berbeda dengan Madinah.

Pada konteks hadis, Imam Abu Hanifah sangat berhati-hati (ihtiyath) dalam menerima hadis sebagai sumber hukum. Jika di Madinah anggapan umum bahwa masyarakat mengetahui hadis dan sunnah nabi secara keseluruhan. Adanya sikap Abu Hanifah tersebut muncul karena hadis-hadis yang sampai di Kufah dikhawatirkan banyak yang palsu, makanya Imam Abu Hanifah menolak menggunakan hadis yang masih samar dan tidak logis dengan pandangan dan spirit umum dari semua nash. Pandangan Imam Abu Hanifah ini pada nantinya berimplikasi pada penerimaan hadis Nabi yang bersifat populer (masyhur) saja.

Adapun dalam persoalan hukum, pandangan Imam Hanafi bisa digambarkan merupakan corak berfikir yang terbuka dan mengakomodasi legal rationing (penalaran hukum) yang berdasarkan keumumam kebaikan. Ini berbeda dengan cara pandangan hukum yang bersifat skripturalis. Hanafiah berpandangan bahwa setiap teks tidak bisa dipahami secara parsial, ia mesti dipahami secara umum berdasarkan spiritnya. Konsekuensinya, jika ada persoalan hukum yang secara “lahir” bertentangan dengan nash tidak selalu dihakimi sebagai pertentangan dalil hukum Islam.

Baca Juga :  Ahli Makrifat dan Cahaya Tuhan di Muka Bumi

Hal ini terlihat dari metode istihsan (menganggap sesuatu itu baik, bermanfaat dan maslahah) menjadi preferensi utama dalam hukum mazhab Hanafi. al-Syarakhsi (483 H/1090 M), ahli metode hukum Islam Hanafi mendefinisikan istihsan dengan meninggalkan qiyas dan mengamalkan yang lebih kuat dari itu, karena  adanya dalil hukum yang lebih menghendaki kemaslahatan umat manusia. Pada intinya, mendahulukan tujuan syariat dibandingkan dengan dalil hukum yang bersifat khusus.

Pada awalnya, metode istihsan (menganggap baik) banyak yang berbeda pemahaman. Periode pertama generasi awal mazhab Maliki dan Syafii termasuk menolak adanya istihsan. Ini terlihat dari pandangan “man istahsana faqad syara’” (siapa yang menggunakan istihsan, maka ia telah membuat syariat). Pandangan ini dimaklumi, karena dikhawatirkan akan berakibat pada tidak adanya batas kemaslahatan.

Akan tetapi, pada Abad ke-4 H, ternyata kedua pandangan metode hukum tersebut saling memengaruhi. Dalam bahasa Wael B Hallaq, ada kesamaan pandangan dalam mazhab Hanafi dan Maliki dengan bahasa yang berbeda dalam melihat keterbatasan nash-nash hukum Islam.

Dari kesimpulan Hallaq di atas, istihsan itu bisa diandaikan sebagai public interest (maslahah ‘ammah) atau kepentingan bersama. Dari sinilah, Abu Hanifah dikenal sebagai ulama yang cemerlang dan melahirkan banyak murid yang kelak menjadi ulama-ulama prolifik.

Dalam bahasa yang hampir serupa, al-Syatibi, ulama mazhab Maliki mengartikan istihsan merupakan kemasalahatan yang oleh mazhab Maliki. Akan tetapi, menurut al-Syatibi bahwa istihsan bukan semata pengambilan hukum berdasarkan rasio dan nafsu semata, akan tetapi suatu metode yang merujuk kepada kemaslahatan sebagai tujuan syariat. Model pengambilan itu berdasarkan atas pertimbangan kebaikan dan urf (kebiasaan yang baik tidak keluar dari nilai-nilai universal Islam).

Dari pemaknaan ini, hukum Islam dalam mazhab Hanafi adalah model dialektika antara teks dan rasio. Menurut mazhab Hanafi, setiap teks memiliki konteks lahirnya sebuah teks. Konteks tersebut berupa konteks sosial, perubahan. Bahkan dalam bahasa al-Syatibi taghayyurul ahkam bi taghayyuril azminah wal amkinah (perubahan hukum didasarkan atas perubahan waktu dan tempat).

Baca Juga :  Tiga Kondisi Kalbu dalam Al Qur’an

 Misalnya, dalam persoalan kebolehan perempuan untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali. Pendapat mayoritas ulama memang tidak sah nikah tanpa wali, karena ada dalil hadis “la nikaha illa bi waliyyin” (tidak sah nikah kecuali tanpa wali). Akan tetapi, bagi Abu Hanifah , kata la nafi pada hadis tersebut tidak mesti dipahami tidak sah, akan tetapi tidak sempurna. Artinya boleh perempuan menikahkan dirinya. Karena ukurannya adalah kedewasaan perempuan sudah bisa memilih calon yang tepat dan setara (kufu’). Mungkin, pendapat ini berbeda dengan pendapat mayoritas ulama Syafii, bahwa perempuan sah nikah dengan wali.

Dalam konteks lain, Abdullah Saed menyoroti fenomena keberagamaan di Barat yang terbelah antara partisipatif dan isolasi. Merujuk kepada pandangan mazhab Hanafi yang tidak mewajibkan kepada penduduk Muslim migrasi dari daerah nonMuslim ke daerah Muslim. Karena mungkin mereka tidak kenal dengan daerah tersebut dan dikhawatirkan adanya persekusi. Jadi spirit utama dari migrasi itu adalah mendapatkan daerah yang aman dari persekusi dan opresi sehingga adanya jaminan keamanan untuk menjalankan ibadah dan terbebas dari tindakan aniaya. Jadi jika di Indonesia sudah aman, kenapa harus pindah? Wallahu s’lam bi al-shawab.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here