Mengkritisi Perumusan Teori Kekhilafahan Imam Al-Mawardi

0
184

BincangSyariah.Com – Untuk menjustifikasi wajibnya kekhilafahan ditegakkan, banyak aktivis, intelektual prokhilafah menggunakan karya-karya ulama klasik sebagai rujukan primer. Sebut saja al-Mawardi yang selalu ditahbiskan sebagai perumus teori kekhilafahan dalam Islam.

Ada beberapa karya beliau yang menjadi rujukan primer bagi perumusan teori-teori kekhilafahan bahkan mungkin dibela secara mati-matian. Padahal yang ditulis beliau hanyalah ijtihad-ijtihad belaka dalam urusan politik, yang bisa saja bertentangan atau sesuai dengan semangat Islam.

Yang amat disayangkan dari para pembela negara Islam ini, pembacaan terhadap al-Mawardi dilakukan tanpa melihat asbab-nuzul karya-karyanya. Jika membaca lagi secara jeli struktur yang ingin dibela dalam al-Ahkam as-Sulthaniyyah, Nasihat al-Muluk dan karya-karyanya yang lain, al-Mawardi tidak lebih hanya melanjutkan usaha-usaha pendahulunya seperti al-Jahidz dan Ibnu al-Muqaffa dalam menahbiskan tradisi Persia dalam soal mengurusi kehidupan bernegara.

Tradisi tersebut menahbiskan otoritarianisme dan totalitarianisme sang raja atau khalifah. Anehnya, teori-teori pembentukan negara yang sangat Persia ini dijadikan seolah-olah Islami. Parahnya lagi, seolah  kitab ini dianggap sebagai kitab suci yang tabu untuk dikritisi.

Kenapa al-Mawardi, at-Turtusyi, al-Farabi, al-Jahidz dan Ibnu al-Muqaffa dianggap sebagai intelektual muslim yang mewarisi tradisi otoritarianisme dan totalitarianisme sistem kerajaan Persia? Jawabnya karena mereka menahbiskan pemerintahan sang raja seolah seperti pemerintahan Tuhan dalam mengatur urusan makhluknya. Dengan kata-kata lain, ada usaha untuk memiripkan secara tak sadar antara Tuhan dan sang Raja dalam kosmologi sistem politik mereka. Hal demikian seperti yang akan dibuktikan dalam cuplikan-cuplikan karya mereka. Misalnya al-Mawardi dalam Nasihat al-Muluk (hal.289-292) mengatakan demikian:

إن مما يجب على الملك الفاضل أن تكون عنايته بأمر خاصته أقدم وأكثر وأعم وأوفر حتى يروضهم رياضة لا يكون في أهل مملكته وضمن ولايته من هو أسرع إلى طاعته وأبعد عن معصيته وأقوى عزما في نصرته وأحسن أدبا في خدمته منهم، اقتداء بالله عز وجل واحتذاء على مثاله في خلقه. وذلك أن الله عز وجل لما خلق خلقه وأوجب حكمته أمرهم وزجرهم وتعبدهم بما هو أصلح لهم وأنظر لأمورهم في دينهم ودنياهم….فكذلك يجب على الملك أن يروض عليه ويسوس به خاصته على مقدار طاقته ومنتهى قوته.

Sesungguhnya di antara kewajiban sang raja yang mulia ialah mendisiplinkan para menteri-menterinya (khawas) secara sempurna sampai mereka terbiasa berdisiplin sehingga tidak ada lagi orang yang lebih cepat melaksanakan ketaatan, lebih menjauhi pelanggaran, lebih memiliki tekad kuat dan memiliki akhlak yang sangat bagus dalam melayani raja selain daripada mereka. Hal demikian harus dilakukan dengan mencontoh perilaku Allah terhadap makhluk-makhluknya. Allah SWT ketika menciptakan makhluknya dan menunjukan sifat kebijaksanaannya memerintahkan, menghukum dan menundukan mereka untuk menyembahnya dengan mempertimbangkan hal-hal yang bermaslahat bagi para hambanya dan hal-hal yang menjadi prioritas bagi urusan agama dan dunianya…demikian pula halnya dengan sang raja yang berkewajiban untuk mendidik para menterinya sebisa mungkin….”

Baca Juga :  “Allahumma Bariklana fi Rajab wa Sya'bana wa Ballighna Ramadhana”, Hadis Atau Bukan?

Kosmologi kesamaan antara Allah dan raja dapat pula kita temukan dalam Siraj al-Muluk (hal. 1) karya At-Turtusyi:

وكما لا يستقيم سلطانان في بلد واحد لا يستقيم إلهان للعالم، والعالم بأسره في سلطان الله تعالى كالبر الواحد في يد سلطان الأرض….وأقل الواجبات على السلطان أن ينزل نفسه مع الله منزلة ولاته معه…فهذا الطريق الطبيعية الشرعي والسياسة الاصطلاحية الجامعة..

Seperti halnya alam ini yang tidak akan stabil jika diatur dua tuhan, demikian juga satu negara, tidak mungkin stabil dipimpin oleh dua raja. Jagad raya dalam kekuasaan Allah ini memiliki posisi yang sama dengan jagad dataran yang berada dalam genggaman sang raja…kewajiban terkecil bagi sang raja ialah memosisikan dirinya dalam relasinya dengan wilayah kekuasaannya sama dengan bagaimana Allah menempatkan dirinya dalam jagad raya kekuasaannya…cara memimpin seperti inilah yang sesuai syariat dan sejalan dengan strategi politik yang menyeluruh…”

Jauh sebelum al-Mawardi dan at-Turtusyi, Al-Jahidz dalam Akhlak al-Muluk mengatakan hal yang senada:

….وليس أخلاق الملوك كأخلاق العامة، وكانوا لا يشبهون في شيئ…فأما الملوك فيرتفعون عن هذه  الصفة ويجلون عن هذا المقدار….فمن أخلاقه أن لا يشارك أحدا فيه….

Akhlak yang harus dipegang teguh oleh para raja tidaklah sama dengan akhlak orang kebanyakan. Para raja dalam hal ini tidak boleh dimiripkan dan disepadankan dengan apa pun….para raja lepas dari  sifat-sifat manusia pada umumnya dan harus bisa lebih tinggi dari standar etika orang kebanyakan…di antara akhlak yang harus dipegang para raja ialah tidak boleh ada yang menyamainya dan tidak boleh ada yang menyekutukan dalam sifat-sifatnya…”

Dalam kutipan ini jelaslah bahwa Jahidz tidak sedang bicara mengenai konsep ke-Tuhanan. Beliau sedang membangun kosmologi kekhilafahan dengan cara membaca akhlak raja melalui sifat-sifat Allah yang Maha Esa. Kalau misalnya terma akhlak ini digunakan untuk Tuhan, akan tampak bahwa dalam kutipan ini, ada usaha secara tak sadar dari al-Jahidz sendiri untuk menyamakan akhlak raja dengan akhlak Allah. Dengan kata-kata lain, ada usaha untuk memiripkan sifat-sifat raja dengan sifat-sifat Allah.

Baca Juga :  Telaah Hadis Kecendrungan Nabi pada Perempuan

Kutipan-kutipan ini hanya sekedar contoh kecil tentang bagaimana konsep-konsep politik yang diproduksi oleh para pendahulu kita dilandasi oleh kosmologi kesetaraan, kesamaan dan kemiripan antara sifat-sifat Allah dan sifat-sifat sang amir (entah sang amir ini diisi oleh khalifah, raja, sultan, kepala suku). Karena itu model pemimpin ideal yang merupakan produk dari kosmologi kemiripan antara sifat-sifat Allah dan sifat-sifat sang amir dari dulu sampai sekarang ialah sosok pemimpin otoriter yang adil (al-mustabidd al-adil).

Kosmologi ini seolah menjadi jamak di kalangan para pemikir politik dari kalangan syiah, sunni, Hanbali, al-Asy’ari, Muktazilah, baik ahli kalam maupun filosofnya. Tidak ada perbedaan yang berarti di kalangan mereka dalam hal ini. Letak perbedaannnya bukan pada konsep kesetaraan, kesamaan dan kemiripan antara Allah dan sang khalifah namun lebih tepatnya ialah pada penentuan siapa yang mengisi posisi khalifah, imam, sulthan dan raja.

Bagi kalangan Syiah, jelas yang mengisi posisi imam ialah Ahli Bait. Sedangkan Sunni diisi oleh khalifah, sultan atau raja dari keturunan Quraisy, misalnya. Karena itu, konsep kekhilafahan yang ditawarkan oleh Taqiyyudin an-Nabhani dan para pemikir islamis lainnya di zaman modern ini tidak jauh dari yang telah digariskan oleh al-Mawardi, al-Jahiz, at-Turtusyi dan lain-lain. Semua itu dapat ditarik benang merahnya pada konsep atau gaya kepemimpinan yang otoriter dan totaliter. Hal demikian diperkuat dengan gagasan utama mereka tentang tidak ada batasan masa kepemimpinan khalifah. Artinya khalifah memimpin seumur hidup.

Selain itu, wewenang khalifah juga tidak terbagi dan tidak dibatasi. Hal demikian karena mereka mencontoh secara keliru dari Nabi dan para khalifah rasyidah yang tidak membagi-bagi ranah kekuasaan ke dalam trias politica. Alasanya karena gagasan trias politica itu berasal dari kaum kafir jadi tidak layak digunakan bahkan bukan sistem yang ideal. Padahal pembagian ranah kekuasaan dilakukan agar sang khalifah tidak otoriter dalam memimpin dan menutup kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Masa jabatan khalifah yang seumur hidup, wewenang khalifah yang tidak ada batasan, tidak ada sistem pemilihan khalifah yang jelas dan baku; ketiga hal ini merupakan sekian faktor yang telah menghancurkan sistem kekhilafahan di masa silam dan menyebabkan terbunuhnya Uthman bin Affan, pecahnya perang Jamal dan perang Siffin, sampainmemunculkan sekte-sekte Islam yang tidak ada presedennya di zaman Nabi.

Baca Juga :  Siapakah yang Pantas Disebut Thaghut?

Ahli sejarah menamakan peristiwa tersebut sebagai ‘fitnah’ yang pengaruh negatifnya sangat besar terhadap perkembangan Islam berikutnya. Karena kekosongan hukum dan undang-undang tentang ketiga hal ini, para raja saat itu mengadopsi sistem pemerintahan ala Persia dari masa Ardasyir, sosok pemerintahan yang otoriter dan totaliter namun ampuh meredam setiap konflik yang terjadi di kalangan rakyatnya. Sistem ini mengandaikan adanya kesamaan sifat antara wilayah ke-Tuhanan dan wilayah kerajaan.

Kini para aktivis khilafah dan negara Islam dengan mudahnya merujuk teori-teori politik dan konstitusi yang lahir di masa kerajaan yang panjang ini. Dengan mudahnya mereka me-nisbah-kan pandangan-pandangan politik tersebut sebagai Islami. Belum lagi ditambahkan pula ayat-ayat Alquran untuk mendukung ideologi ini. Padahal kalau ditilik ulang secara jeli, mereka sebenarnya sedang mengadopsi sistem kekhilafahan ala kerajaan Persia yang otoriter dan totaliter.

Dunia Arab dan Islam dalam sejarahnya tidak memiliki teori baku tentang cara menjalankan kekuasaan. Yang ada hanya garis-garis besarnya saja agar bagaimana pemerintahan yang dijalankan, apa pun sistemnya; entah kerajaan, khilafah, demokrasi dan lain-lain.

Garis besar tersebut bertujuan agar kekuasaan dipakai untuk menegakkan keadilan, menjalin persatuan, membela kemanusiaan, menghindarkan diri dari kezaliman, membagi kekuasaan agar tidak terpusat pada sosok atau elite tertentu (duwal baina al-aghniya), saling melakukan check and balance (tawasau bi al-haqq dalam surat Al-Ashr) antara elemen-elemen kekuasaan. Selain itu yang terpenting, semua elemen dalam sistem ini dianggap sejajar dan tidak ada pembedaan di hadapan hukum.

Banyak sekali hadis Nabi yang mencontohkan hal tersebut, terutama kasus potong tangan bagi pencuri yang bernama Fatimah. Jadi intinya Islam sama sekali tidak menjelaskan sistem tertentu dalam menjalankan pemerintahan seperti soal cara memilih pemimpin, masa jabatan pemimpin dan lain-lain. Semua itu diserahkan kepada nalar manusia yang didasarkan kepada logika kemaslahatan melalui ijtihad-ijtihad. Lagi pula, teori-teori kekhilafahan yang ada dalam beberapa karya saat ini tidak mencerminkan semangat anti-otoritarianisme yang sangat-sangat ditentang Islam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here