Mengkaji Hukum Suap: Kritik atas Pandangan Ustadz Abdul Somad

3
993

BincangSyariah.Com – Dalam berbagai video ceramahnya, Ustadz Abdul Somad menjelaskan hukum suap untuk menjadi PNS. Pendapat ini beliau sampaikan berdasarkan pertanyaan masyarakat, tentu dengan berbagai latar belakang penanya yang berbeda-beda. Ini bisa kita lihat dari pertanyaan-pertanyaan yang dibacakan oleh ustadz yang juga biasa disapa dengan UAS.

Dari berbagai video tersebut, kita bisa ambil kesimpulan bahwa hukum sogok menurut Ustadz Abdul Somad ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak. Sogok yang diperbolehkan ketika seseorang telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan untuk menjadi PNS. Namun untuk dinyatakan lulus sebagai PNS dia diminta sejumlah uang agar ia dapat SK sebagai PNS. Sogok dalam kasus seperti ini diperbolehkan. Sebaliknya, apabila orang tersebut (Pendaftar PNS) tidak memenuhi syarat, tidak lulus ujian, dan tidak melengkapi syarat administrasi, kemudian dia menyogok sehingga mendapat SK PNS. Ini adalah sogok yang diharamkan.

Terlepas dari pendapat yang disampaikan oleh UAS di atas. Bagaimana sebenarnya dalam kajian hukum Islam? Untuk menjawab persoalan hukum suap. Hadis yang sering disampaikan adalah, al-rasyi wal murtasyi fin nar, penyogok dan yang disogok sama-sama di neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak ulama dengan beberapa variasi matan, diantaranya hadis di atas yang merupakan redaksi riwayat imam al-Thabrani.

Hadis di atas sangat tegas menyatakan bahwa pelaku dan penerima suap akan dimasukkan ke dalam neraka. Dalam kajian usul fikih, apabila suatu larangan disertai dengan ancaman hukuman di akhirat, maka hukum perbuatan tersebut adalah haram.

Persoalannya adalah ketika sogok dilakukan untuk tujuan mengambil kembali hak penyogok dari orang yang disogok. Masalah ini sebenarnya bukan masalah baru, karena banyak ulama yang sudah membahas, kurang lebih senada dengan jawaban UAS. Ketika ulama mengkaji kaidah ma haruma i’thauhu haruma akhzuhu, (setiap yang haram untuk diberikan, maka haram pula menerimanya) muncullah pembahasan di atas. Dalam kitab al-Fawaid al-Janiyah Hasyiyah al-Mawahib al-Saniyah Syarh al-Faraid al-Bahiyah fi Nazhmi al-Qawa’id al-Fiqhiyah karya Syaikh Muhammad Yasin al-Fadani mengatakan bahwa keharaman sogok dapat dikecualikan apabila ia memberikan sogokan itu untuk mengambalikan haknya atau melepaskan dia dari perbuatan kezaliman.

Baca Juga :  Belajar Tauhid; Cara Kita Mengimani Sifat "Bashar" Allah Swt.

Bagaimana jika pendapat di atas dikaitkan dengan kondisi di Indonesia? Untuk itu kita perlu melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia suap diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Indonesia, untuk menggambarkan al-rasyi ada dua istilah yang perlu dibedakan, yaitu gratifikasi dan suap.

Gratifikasi sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 12B UU No 20 Tahun 2001 adalah “pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.” Di sini gratifikasi diartikan sebagai pemberian dalam arti yang luas.

UU Indonesia tidak tegas membedakan antara suap dan gratifikasi. Dalam UU No. 11 tahun 1980 antara pemberi dan pelaku sama-sama dikenakan sanksi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 2 untuk pelaku pemberi suap dan Pasal 3 penerima suap. Yang menjadi unsur tindak pidana di sini adalah penerima suap misalnya adalah “Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.”

Jika dibaca dengan teliti ketentuan-ketentuan di atas jelas bahwa tindakan suap atau gratifikasi dilakukan atas inisiatif pemberi suap. Lantas bagaimana jika pemberian suap tersebut dilakukan atas tekanan atau paksaan dari pejabat atau pegawai negara?

Pertanyaan ini dijawab dalam Pasal 12 UU No 20 tahun 2001 Pasal 12 huruf e diatur bahwa “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.

Baca Juga :  Opini: Menimbang-Nimbang Ceramah Ustaz Abdul Somad

Pelaku tindak pidana di atas dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00;

Pertanyaan lainnya adalah apakah si pemberi suap juga dijatuhi sanksi pidana, sebagaimana dalam kasus di atas? Ya. Dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana dijelaskan, pelaku pemberi suap dapat dijatuhi sanksi pidana. Tindakan ini disebut dengan suap aktif, sedangkan yang menerima suap disebut sebagai suap pasif.

Kasus di atas tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapuskan dan mengurangi pidana. Berbeda dengan fikih yang membolehkan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Pemberian suap tetap dikategorikan sebagai tindak pidana. Alasan-alasan yang menghapus atau mengurangi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 44 s.d Pasal 51 adalah (1) Pelaku tidak mampu bertanggung jawab karena cacat jiwa; (2) Belum berusia 16 tahun; (3) Overmacht atau daya paksa. Artinya seorang pelaku terpaksa melakukan kejahatan tersebut karena adanya paksaan untuk membela diri ketika seorang mengalami serangan terhadap badan, kehormatan atau harta beda; (4) Perintah jabatan. Perbuatan pidana tersebut dilakukan atas perintah jabatan yang sah. Misalnya seorang tentara menembak mati pemberontak atas perintah atasan dia tidak dipidana.

Melihat dari ketentuan-ketentuan di atas, pemberian suap atau gratifikasi merupakan tindak pidana (dalam bahasa agama disebut perbuatan dosa) di Indonesia. Sebagai bagian dari rakyat Indonesia, setiap muslim terikat kepada perundang-undangan yang berlaku. Karena UU merupakan kesepakatan bersama. Kesepakatan harus ditunaikan dan tidak boleh dilanggar, sebagaimana perintah Allah dalam surah al-Maidah ayat 1 dan Rasulullah saw yang mengatakan, al-muslimuna ‘ala syurutihim, setiap muslim terikat pada janji yang mereka buat.

Baca Juga :  Orang Indonesia Belajar Bahasa Arab, Buat Apa?

Untuk itu ketika sudah ada ketentuan larangan suap, maka pendapat yang membolehkan pemberian suap dengan tujuan mengambil haknya kembali atau untuk menghindari perbuatan zalim tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Artinya, perbuatan suap menurut hemat penulis tetap dilarang dalam sudut pandang hukum Islam sekalipun.

Namun pemerintah musti memastikan agar praktik suap dalam rekrutmen PNS dan pelayanan lainnya tidak ada, baik di tingkat pusat terlebih-lebih daerah. Jika tidak, pendapat yang membolehkan suap dianggap oleh masyarakat “lebih relevan” untuk kondisi Indonesia, yang pemerintahnya mereka anggap telah zalim dan tidak memberikan hak kepada mereka yang seharusnya menerima. Wallahu a’lam.

3 KOMENTAR

      • Klo model menyuapnya atas kepercayaan termasuk risywah gk? Bi barokatil jaringan. Misalkan si A gara2 kenal dengan si B maka si A dimasukkan ke PNS oleh si B. Tp tidak dengan uang, meskipun begitu tampaknya ada sedikit ketidakadilan didalamnya. Gmna ustadz?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here