Menghitung Potensi Zakat dan Wakaf di Indonesia

1
767

BincangSyariah.Com – Zakat dan wakaf adalah dua potensi ekonomi yang besar yang belum banyak dieksplorasi oleh umat Islam dan pemerintah. Antara potensi yang dimiliki dan aktualisasi yang ada bisa dikatakan belum memuaskan. Untuk mendapatkan gambaran yang utuh terkait hal ini, perlu kiranya sedikit melihat beberapa hasil riset yang dilakukan oleh beberapa lembaga otoritatif.

Studi yang sudah sedikit lama pernah dilakukan oleh BAZNAS dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institute Pertanian Bogor menunjukkan bahwa potensi zakat nasional mencapai angka 3,40 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto), atau tidak kurang dari Rp 217 triliun.

Potensi zakat ini dibagi ke dalam tiga kelompok besar muzakki (orang yang mengeluarkan zakat), yaitu potensi zakat rumah tangga (individu), potensi zakat industri dan BUMN, serta potensi zakat tabungan. Potensi zakat rumah tangga dihitung berdasarkan tingkat pendapatan kepala rumah tangga dengan menggunakan nishab zakat penghasilan. Sedangkan potensi zakat BUMN dan industri dihitung berdasarkan tingkat laba dari perusahaan yang core-bussinesnya  tidak bertentangan dengan syariah. Adapun potensi zakat tabungan dilihat berdasarkan deposito pada bank syariah dan bank konvensional milik pemerintah, yang telah memenuhi syarat wajib zakat, yakni memenuhi haul dan nishabnya. Sedangkan pada bank umum milik swasta tidak dihitung dengan asumsi pemiliknya mayoritas non-muslim. Dengan demikian angka 3,40 persen dari PDB ini sesungguhnya merupakan angka minimal, dan masih sangat mungkin untuk bertambah.

Hal serupa ditunjukkan oleh perwakafan Indonesia. Hitung-hitungan potensinya tidak kalah mentereng dari potensi zakat Indonesia. Menurut Tholhah Hasan, berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Agama RI bahwa jumlah tanah wakaf di Indonesia sejumlah 2.686.536.656,68 (Dua Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam Koma Enam Puluh Delapan) meter persegi atau sama dengan 268.653,67 hektar yang tersebar di 366.595 tempat di seluruh Indonesia. Namun dari sekian banyak tanah wakaf tersebut sampai saat ini belum dikelola secara maksimal. Pengelolaan harta benda wakaf, sebagian besar masih bersifat tradisional sehingga manfaatnya belum dapat dirasakan.

Baca Juga :  Tafsir Basmalah: Kenapa Allah Disifati Ar-Rahman dan Ar-Rahim?

Potensi-potensi tersebutlah yang saat ini tengah diupayakan oleh lembaga-lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah untuk bersama-sama diberdayakan. Tercatat pemerintah memiliki dua lembaga pusat non struktural yang menangani zakat dan wakaf. Badan Zakat Nasional (Baznas) adalah badan pemerintahan yang mengatur dan membawahi urusan zakat di Indonesia, yang secara eksplisit kewenangannya diatur dalam UU No 23 Tahun 2011, dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang juga diatur dalam UU No 41 Tahun 2004. Di samping itu juga banyak lembaga semacam Dompet Dhuafa, Sinergi Foundation, PKPU, LAZNAS Dewan Dakwah, Lazismu, Lazisnu dan lain sebagainya yang sama-sama berusaha mengoptimalkan potensi tersebut. Tujuan utama tentu saja untuk mengentaskan kemiskinan dan pemerataan kekayaan.

Bisa jadi, jika seluruh potensi yang ada benar-benar dimaksimalkan serta pemberdayaannya dilakukan dengan tepat sasaran maka hutang-hutang negara perlahan tapi pasti akan dilunasi dan masyarakat Indonesia akan semakin makmur.

Mungkin saja tepat apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Al-Sya’rawi:

إذا رأيت فقيرا في بلاد المسلمين، فاعلم أن هناك غنيا سرق ماله

“Apabila engkau melihat ada orang fakir di negara berpenduduk Muslim, maka ketahuilah di sana ada orang kaya yang mencuri harta-nya (orang fakir).”

Meskipun pernyataan tersebut diperselisihkan kebenarannya namun esensi yang ingin disampaikan sangatlah tepat. Jika ada dalam sebuah komunitas muslim (negara) yang masih banyak masyarakat fakir di dalamnya, bisa dipastikan bahwa ada di antara mereka ada yang belum menunaikan kewajibannya. Wallahu a’lam.

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here