Hukum Menggadaikan Sawah dan Ketentuannya dalam Hukum Islam

1
5843

BincangSyariah.Com – Salah satu akad transaksi yang dikenal dalam ekonomi Islam adalah akad gadai. Ada sebuah ketentuan umum yang berlaku dan terkenal dalam akad gadai, yaitu bahwa:

كل مَا جَازَ بَيْعه جَازَ رَهنه فِي الدُّيُون إِذا اسْتَقر ثُبُوتهَا فِي الذِّمَّة

“Segala sesuatu yang bisa diperjualbelikan, maka boleh dijadikan jaminan bagi utang, dengan catatan selagi wujudnya bisa dijamin dengan pasti (tsubut).” (Kifayatul Akhyar, Juz I, halaman 253).

Bagaimana dengan menggadaikan sawah? Dengan menyimak pada ketentuan di atas, maka tidak diragukan lagi bahwa sawah adalah bagian dari yang bisa digadaikan sebab ia merupakan aset wujud yang bisa dijualbelikan fisiknya. Karena ada syarat harus bisa dijualbelikan, maka sudah pasti barang gadaian itu harus memiliki karakteristik layaknya mabi’ (barang niaga). Apa saja itu? secara ringkas, hal ini dirangkum dalam kitab matan al-Ghayah wa al-Taqrib, karya Syeikh Abi Syuja’ sebagai berikut:

البيوع ثلاثة أشياء: بيع عين مشاهدة فجائز وبيع شيء موصوف في الذمة فجائز إذا وجدت الصفة على ما وصف به وبيع عين غائبة لم تشاهد ولم توصف فلا يجوز ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك ولا يصح بيع عين نجسة ولا ما لا منفعة فيه.

“Jual beli itu ada tiga macam, yaitu: a) jual beli aset tampak maka boleh, b) jual beli barang yang bisa ditunjukkan spesifikasinya dan bisa dijamin, hukumnya juga boleh, selagi spesifikasi tersebut cocok, dan 3) jual beli aset yang belum ada (ainin ghaibah) dan belum pernah disaksikan, serta tidak bisa ditunjukkan spesifikasinya. Jual beli model terakhir ini adalah tidak boleh. Jual beli barang yang suci, bisa diambil manfaatnya, dan bisa dikuasai (misalnya, menjadi milik penjual sendiri atau diserahkan dalam bentuk perwakilan) adalah sah. Sementara itu, jual beli barang najis atau harta yang tidak bisa diambil manfaatnya, hukumnya adalah tidak sah.” (Matan Al-Ghayah wa al-Taqrib, halaman 21-22)

Baca Juga :  Pendidikan Membutuhkan Tirakat

Jadi, berdasar ketentuan jual beli di atas, maka sawah yang hendak digadaikan itu harus memiliki ciri spesifikasi sebagai berikut: (Baca: Menurut Imam Abu Hanifah, Semua Komoditas Agraria Mesti Dizakati)

Pertama, barang yang digadaikan harus berupa ainin musyahadah (aset tampak/bisa dilihat/disaksikan). Sawah termasuk barang yang bisa disaksikan.

Kedua, barang yang digadaikan harus bisa ditunjukkan sifatnya dan bisa dijamin (ainin maushuf fi al-dzimmah). Misalnya, jika sawah itu terletak di suatu tempat yang tidak satu daerah dengan pegadaian, maka harus bisa ditunjukkan titik koordinatnya atau alamatnya, benar sebagai jenis sawah atau jenis ladang, dan merupakan milik sendiri atau bukan. Agar bisa dijamin bahwa sawah itu adalah milik sendiri, maka harus menyertakan bukti kepemilikan (misalnya, sertifikat hak milik tanah).

Ketiga, jika sawah yang hendak digadaikan itu belum menjadi milik sepenuhnya dari penggadai, namun sudah berlangsung kesepakatan akad jual beli dengan pemilik sebelumnya, maka pihak penggadai sawah harus bisa menunjukkan nota perjanjian jual beli itu kepada pegadaian. Mengapa? Karena sawah yang belum menjadi milik sepenuhnya dari pihak penggadai itu, menempatkan sawah tersebut dalam maqam ainin ghaibah (aset ghaib). Jadi, jika pihak penggadai tidak bisa menunjukkan nota bukti perjanjian jual beli (syahadah), maka akad gadainya menjadi tidak sah / batal.

Keempat, sawah itu harus merupakan barang yang bisa diambil manfaatnya, dan dikuasai / dimiliki. Maksudnya adalah, bila sawah itu merupakan aset yang masih menjadi milik orang lain, sementara pihak penggadai tidak mendapatkan izin dari pemilik aslinya, atau tidak bisa menunjukkan bukti perjanjian jual belinya, maka secara otomatis tidak sah akad gadainya.

Kelima, besaran nilai uang yang dibutuhkan harus maklum dan diketahui bersama antara kedua pihak yang bertransaksi. Demikian juga dengan harga objek gadainya. Termasuk di dalamnya, bisanya barang untuk diserahterimakan, meskipun hanya berbekal bukti kepemilikan (qabdlu hukmy).

Baca Juga :  Menggunakan Kartu Kredit dalam Islam, Benarkah Mutlak Riba?

يشْتَرط أَن يكون الثّمن مَعْلُوما إِمَّا بِالْقدرِ أَو بِالْمُشَاهَدَةِ على الْأَظْهر فَلَا يَصح بِالْمَجْهُولِ لِأَنَّهُ غرر وَيشْتَرط أَيْضا لصِحَّة عقد السّلم تَسْلِيم رَأس المَال فِي الْمجْلس العقد لِأَنَّهُ لَو لم يقبض فِي الْمجْلس لَكَانَ فِي معنى بيع الدّين بِالدّينِ وَهُوَ بَاطِل للنَّهْي عَنهُ

“Disyaratkan dalam akad gadai, harga objek gadai itu diketahui secara maklum, baik menurut taksiran atau dengan bukti harga yang berlaku (musyahadah / NJOP) menurut pendapat yang paling banyak didukung dalil (adzhar). Tidak sah akad gadai tanpa adanya pengetahuan harga karena berpotensi terjadinya gharar (penipuan). Dan juga disyaratkan bagi sahnya akad gadai dengan objek gadai berupa barang yang tidak di lokasi pegadaian, tapi berada di tempat lain dan sudah menjadi milik penggadai, untuk bisanya diserahkan ra’su al-mal-nya (bukti kepemilikan obyek gadainya) di majelis akad, karena sesuatu yang tidak bisa diakad serahterimakan di majelis adalah sama artinya dengan jual beli utang dengan utang. Akad semacam ini adalah batil karena jelasnya larangan dalam syariat.” (Kifayatul Akhyar, Juz I, halaman 253).

Suatu misal, butuh uang 10 juta rupiah. Sementara objek gadainya berharga 50 juta rupiah. Dengan demikian, seandainya terjadi penundaan pelunasan utang, maka pihak pegadaian bisa melelang objek gadai (marhun bihi) dan mengambil uang yang dipinjamkannya kepada penggadai (rahin). Sisa hasil pelelangan harus dikembalikan kepada rahin. Dengan begitu uang yang dikembalikan ketika terjadi jatuh tempo adalah sebesar 40 juta rupiah. Sudah pasti dipotong cicilan yang sudah dibayarkan oleh rahin. Selanjutnya, setelah proses akuisisi (syuf’ah) ditambah pemangkasan utang tersebut, maka tanah otomatis menjadi hak milik pegadaian atau pihak yang berhasil memenangkan lelang.

Baca Juga :  Nalar Fikih Trading Indeks Sektoral

Walhasil, segala ketentuan yang berlaku pada akad jual beli, maka berlaku pula dalam akad gadai. Bahkan dalam khiyar sekalipun. Khiyar adalah opsi melanjutkan atau membatalkan akad. Biasanya, praktik khiyar ini dilakukan oleh pihak pegadaian dengan melakukan survey ke lokasi sawah, kemudian dinilai berdasar riwayat Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Berbekal survei ini kemudian diputuskan jadi atau tidaknya akad gadai itu dilanjutkan. Khiyar seperti ini merupakan khiyar majlis.

Apakah juga memungkinkan berlaku khiyar syarath dan khiyar ‘aib?

Sudah pasti hal itu juga berlaku, khususnya bila sawah itu tidak berada di satu lokasi dengan pegadaian sehingga surveynya membutuhkan waktu. Hal yang sama juga berlaku bila sawah itu masih dalam proses jual beli.

Apakah boleh pihak pegadaian “memanfaatkan” sawah yang digadaikan?

Menurut Madzhab Hanafi, Maliki dan Hanbali, memanfaatkan barang gadai itu dinilai sama artinya dengan mengambil manfaat dari utang sehingga hukumnya adalah tidak diperbolehkan. Ulama kalangan Madzhab Hanafi menyatakan hukum ketidakbolehan ini secara mutlak. Ulama Malikiyah dan Hanabilah menyatakan tidak boleh bila secara gratis. Harus ada ujrah berupa harga sewa (upah) yang diberikan kepada rahin. Adapun menurut Madzhab Syafii, menyatakan boleh dengan catatan ada izin dari pemilik objek gadai saja. Tanpa ijin, maka tidak boleh karena termasuk perbuatan ghashab. Wallahu a’lam bi al-shawab.

1 KOMENTAR

  1. Jadi misal sawah A menawarkan si B untuk mengelola sawah nya tanpa ada uang yg harus dibayar oleh si B ke si A diawal,alias gratis. Tapi ketika panen si B memberi sebagian hasil panen ke si A. boleh tidak.? Riba tidak .? Syukron

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here