Mengenal Wali Hakim dalam Pernikahan

0
885

BincangSyariah.com – Salah satu rukun dalam pernikahan adalah adanya wali. Tidak sah menikah tanpa wali. Di antara dalilnya berasal dari dari Abu Musa Al-Asy’ari, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

“Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali.” (H.R. Abu Daud, Turmudzi  dan Ibnu Majah)

Selanjutnya dari Aisyah bahwa Rasulullah saw. bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

“Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal.” (H.R. Ahmad, Abu Daud, Turmudzi, dan yang lainnya)

Untuk menjadi wali nikah tidak semua orang dibolehkan. Wali nikah dianjurkan kepada pihak yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan mempelai wanita. Sebab, keluarga lebih berhak dan banyak tahu daripada orang lain yang bukan karib kerabat.

Sebelum membahas soal wali hakim, perlu juga kiranya menyinggung soal wali nasab lainnya selain ayah. Hal ini karena wali nasab wajib didahulukan. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Di antara susunan kekerabatan itu;pertamakerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kerabat saudara laki-laki kandung, atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Wewenang wali hakim pada dasarnya berada pada urutan terakhir, setelah semua wali yang sah dan asli sudah wafat, atau tidak memenuhi syarat. Selama urutan wali yang asli masih ada dan memenuhi syarat, maka wewenang wali hakim belum ada.

Munculnya wali hakim tersebut, sebagaimana diterangkan dalam hadis Aisyah, Rasulullah saw. bersabda:

Baca Juga :  Hukum Mengucapkan Selamat Natal

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

“Jika terjadi sengketa antara mereka, maka penguasa menjadi wali untuk orang yang tidak memiliki wali.” (H.R. Ahmad, Abu Daud, Turmudzi, dan yang lainnya)

Dari hadis Aisyah di atas, Nabi saw. menyebut wali hakim dengan sulthan yang artinya penguasa.

Ibnu Qudamah mengatakan di dalam kitab al-Mughni:

السلطان في ولاية النكاح هو الإمام أو الحاكم أو من فوضا إليه ذلك

Sulthan dalam perwalian nikah adalah pemimpin, hakim atau orang yang dipasrahi untuk menangani masalah pernikahan.”

Di negara kita, pemerintah telah membentuk Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai petugas resmi yang menangani masalah pernikahan. Sehingga dalam hal ini, pejabat resmi KUA merupakan hakim yang berhak menjadi wali pernikahan, ketika wali kerabat tidak ada, atau terjadi sengketa.

Dengan demikian, siapapun yang tidak berstatus sebagai pejabat resmi KUA atau yang sepadan dengannya dalam hierarki pemerintahan, dia tidak bisa disebut sebagai wali hakim. Ustaz, guru ngaji, tokoh masyarakat, apalagi teman, tidak bisa disebut wali hakim. Termasuk juga pejabat KUA yang datang atas nama pribadi, bukan atas nama instansi, tidak bisa disebut wali hakim. Karena wali hakim adalah pejabat terkait yang datang resmi atas nama lembaga, bukan atas nama pribadi.

Jika mereka tetap nekat mengajukan diri menjadi wali, maka statusnya wali gadungan dan tidak sah menjadi wali. Dengan demikian, pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan tanpa wali dan itu statusnya tidak sah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here