Mengenal Istilah Ijma’ Sukuti

0
30

BincangSyariah.Com – Dalam ajaran agama Islam, sumber hukum paling utama ialah Alquran, yang kemudian dijelaskan oleh hadits Rasulullah SAW. Dua sumber tersebut biasa kita sebut sebagai dalil qauli (dalil yang berupa ucapan). Berikutnya, menempati posisi ketiga sebagai sumber hukum ialah ijmak (Arab: al-ijmaa’), sebuah kesepakatan seluruh mujtahid suatu masa menyikapi sebuah persoalan. Dalam tulisan kali ini akan dikaji bagaimana jika suatu kesepakatan tersebut ternyatakan bukan dari suara sepakat itu sendiri melainkan hanya berupa sikap diam saja. Ulama kemudian menyebut kondisi tersebut sebagai ijma’ sukuti. Apakah diam tersebut bisa disebut sebagai persetujuan atau tidak? Dan apakah ijma’ sukuti ini layak kita kategorikan sebagai bagian daripada dalil sumber hukum Islam?

Secara definitif, ijma’ sukuti berarti kondisi ketika ada satu atau sebagian mujtahid yang mengeluarkan pendapat mengenai suatu masalah yang tersebar luas di kalangan masyarakat dan mujtahid lainnya tidak memberikan tanggapan atau diam dengan pendapat tersebut. Pendapat dalam hal ini bisa berupa fatwa ataupun putusan hukum.

Agar kemudian pendapat sebagian mujtahid tersebut layak disebut sebagai ijma’ sukuti, Imam al-Bazdawi mensyaratkan dua hal,

pertama, pendapat tersebut telah didengar atau diketahui oleh seluruh mujtahid dan durasi waktu yang diperlukan untuk mempertimbangkan atau memperselisihkan persoalan tersebut sudah lewat. Tentu saja, karena mujtahid yang lain hanya melakukan tindakan diam, maka kualitas hukum yang lahir dari ijma’ sukuti ini adalah dzanni belaka, atau hanya berupa dugaan. Artinya, kita menduga bahwa para mujtahid yang diam itu menyetujui akan pendapat tersebut. Aslinya bagaimana, tentu hanya Allah dan sang mujtahid yang tahu.

Contoh ijma’ sukuti yang paling dikenal ialah putusan hukum yang diberlakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang menghukum peminum khamr dengan 80 kali cambukan. Aslinya, dalam hadits disebutkan bahwa hukuman bagi peminum khamr ialah 40 kali cambukan. Umar menambahi hukuman tersebut dua kali lipat dengan alasan bahwa 40 kali cambukan sebagai hukuman minuman khamr dan 40 kali cambukan sebagai hukuman karena peminum khamr pasti melakukan tindakan meresahkan masyarakat karena ia mabuk.

Baca Juga :  Apa Hukum Mengucapkan Selamat Tahu Baru?

Putusan hukum ini sifatnya pendapat sepihak dari Umar yang kemudian diamini oleh para Sahabat lainnya dengan cara diam. Diamnya para sahabat disini menunjukkan mereka setuju, karena apabila mereka tidak setuju, pasti mereka akan mengajukan keberatan kepada Umar, mengingat bahwa para Sahabat pasti tidak akan berdiam diri jika ada ketidakbenaran terjadi di hadapan mereka.

Berikutnya, apakah ijma’ sukuti ini bisa dijadikan sebagai dalil sumber hukum Islam?

Ulama berbeda pendapat terkait hal ini. Mayoritas ulama mazhab Hanafiyah dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa ijma’ sukuti termasuk bagian daripada ijma’. Sehingga bisa dijadikan sebagai dalil hukum yang pasti. Ada berbagai pertimbangan mengapa mereka menyatakan demikian,

pertama, merupakan suatu kewajiban bagi para mujtahid untuk mempelajari hasil ijtihad ulama lainnya. Dan ketika pada suatu masalah dia tidak berkomentar tentang hasil ijtihad ulama lain tersebut, maka dengan sendirinya itu menunjukkan kesepakatan. Sebagaimana sebuah kaidah fiqh menyatakan: “Diam ketika sebuah penjelasan diperlukan, dianggap sebagai penjelasan.”

Kedua, tidaklah layak bagi seorang mujtahid apabila mereka diam saja ketika mendengar ada kejanggalan mengenai fatwa daripada mujtahid lain. Bahwa mereka diam, itu menunjukkan bahwa mereka tidak menemukan kejanggalan.

Sementara dari pihak yang menolak, terdapat ulama madzhab Malikiyah dan ulama mazhab Syafiiyyah, termasuk diantaranya ialah Abu Bakar al-Baqillani dan Imam al-Ghazali. Mereka berargumen bahwasanya bisa jadi terdapat sebuah halangan yang mencegah seseorang untuk bersuara meskipun sebenarnya dia tidak setuju dengan pendapat tersebut dan lebih memilih untuk diam. Sehingga bagaimanapun juga, ijma’ sukuti ini tetap dikategorikan sebagai dalil yang dhanni (hanya sampai pada tingkat persangkaan kuat, bukan keyakinan). Alasannya, karena ada banyak kemungkinan mengenai diamnya sebagian mujtahid tersebut, dan tidak bisa serta merta dikatakan sebagai sebuah persetujuan.

Baca Juga :  Memahami Istilah Taklif

Dari perbedaan pendapat ini, Al-Amidi kemudian mengambil jalan tengah bahwa ijma’ sukuti ini tetap merupakan sebuah dalil yang bersifat dhanni. Argumentasinya didasari kepadaboleh dianggap sah hanya pada zahirnya saja namun tetap tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah dalil yang pasti (qoth’i).

Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a’lam bi shawab.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here