Mengapa Masjid Diimbau Tutup, Sementara Pasar Tidak? Ini Tinjauan Maqashid Syariah

2
1252

BincangSyariah.Com – Sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan pokok dari syariat dalam mewujudkan maslahah, maka ada tugas utama dari para pengkaji fikih, yaitu: meneliti, memastikan, mengawal (tahqiq) bahwa suatu maslahah benar-benar terjadi di masyarakat, khususnya bagi kaum mukallaf serta berusaha meniadakan atau meminimalisir unsur yang bisa membawa mereka pada kerusakan. Maksud dari mukallaf di sini adalah umat Islam yang sudah terikat dengan khithab (perintah) melaksanakan hukum yang telah diperintahkan, semampunya (min haitsu amkana). Sebagaimana firman Allah SWT:

لايكلف الله نفسا إلا وسعها

“Allah SWT tidak membebani individu jiwa melainkan sebatas kemampuannya.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 283)

Syeikh Izzu ibn Abdi al-Salam (w. 660 H) yang bergelar Sulthanu al-Ulama’, di dalam kitabnya, mengatakan:

من مارس الشريعة وفهم مقاصد الكتاب والسنة عَلِم أن جميع ما أمر به لجلب مصلحة أو مصالح، أو لدرء مفسدة أو مفاسد أو للأمرين، وأن جميع ما نهي عنه إنما نهي عنه لدفع مفسدة أو مفاسد، أو جلب مصلحة أو مصالح، أو للأمرين، والشريعة طافحة بذلك

“Orang yang menguasai ilmu syariat dan faham dengan tujuan-tujuan dasar dari al-Kitab dan al-Sunnah, maka dirinya akan tahu bahwa semua apa yang diperintahkan oleh Syari’ adalah untuk menarik kemaslahatan dan menolak timbulnya kemafsadatan dari dua perkara yang timbul (dan bertabrakan). Ia juga akan tahu bahwa semua larangan yang berlaku dalam syariat, hakikatnya semata untuk menghindar dari mafsadah-mafsadah dan memastikan timbulnya kemaslahatan-kemaslahatan, untuk dua hal yang bertentangan. Syariat Islam berkonsentrasi dengan itu semua.” (Al-Fawaid fi Ikhtishari al-Maqashid, halaman 53)

Hujjatu al-Islam, Imamuna al-Ghazali (w. 505 H), di dalam karyanya, menjelaskan bahwa maksud dari tujuan-tujuan syariah itu adalah berkaitan dengan upaya penjagaan sebagai berikut:

Baca Juga :  Masih Ngotot Mau Ke Masjid? Belajar Menghindari Wabah dari Umar bin Khaththab

ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة

“Tujuan syariat yang berlaku atas makhluk ini ada 5, yaitu menjaga agamanya, jiwanya, akalnya, keturunannya, dan hartanya. Segala kebijakanyang berorientasi pada penjaminan terhadap kelima dasar pokok ini disebut juga sebagai maslahah. Sebaliknya, kebijakan yang meninggalkan kelima asas dasar ini, maka termasuk mafsadah. Oleh karena itu, menolaknya, adalah tindakan yang maslahah.” (Al-Mustashfa, halaman 174).

Dari kelima konteks penjagaan-penjagaan ini, lahir hukum-hukum cabang penjagaan. Semisal, untuk kemaslahatan agama, maka upaya yang harus didahulukan adalah upaya untuk menjaga terlaksananya khithab (perintah) yang tertuang secara dhahir di dalam nash. Contoh: perintah shalat jum’ah, perintah shalat berjamaah, yang seluruhnya mensyaratkan butuhnya masjid. Shalat jum’at memiliki udzur-udzur yang bersifat mu’tabar, seperti sakit, hujan, bepergian, perempuan, belum baligh, tidak berakal. Seluruhnya adalah bersifat mu’tabar. Tidak berlakunya khithab perintah shalat jum’at dan shalat jamaah kepada pihak yang dinyatakan benar mengalami udzur syar’i seperti ini merupakan bagian dari maslahah mu’tabar (ada landasan dalilnya secara langsung).

Artinya, bila dalam suatu kondisi tertentu, terjadi udzur melaksanakan perintah, maka udzurnya ini memenuhi unsur maslahah mu’tabar dan dibenarkan oleh syariat, bahkan bisa dijadikan dasar sebagai rukhshah (dispensasi / keringanan). Semisal, karena adanya hujan badai, maka berlaku ketentuan tidak harus datang ke masjid untuk shalat jamaah, bahkan berlaku keringanan berupa menjama’ shalat. Adanya sakit semisal beser (kencing atau berak tak terkendali), menjadikan dirinya menerima dispensasi untuk melaksanakan shalat maktubah di rumah dengan jalan menjama’ taqdim dengan shalat setelahnya. Alhasil, kewajiban shalatnya tidak hilang, dan tetap berusaha melaksanakan sebagaimana ia mampu (qadra ma amkana).

Baca Juga :  Hukum Meminta-minta di Masjid

Andaikan, semua orang di desa mengalami sakit beser, tidak menjadikan berlakunya hak tutupnya masjid, tapi bisa berlaku larangan datang ke masjid sebab adanya kekhawatiran talwits (mengotori masjid). Jika larangan itu berlaku mengena pada semua orang yang mengalami talwits, maka seolah terjadi lockdown pada aktivitas masjid yang dibenarkan secara syar’i. Padahal, sejatinya lockdown masjid itu tidak ada, yang ada adalah kekhawatiran talwits. Alhasil, lockdown masjid akibat kekhawatiran talwits seperti ini adalah maslahah mu’tabar karena berangkat dari sisi penjagaan agama (hifdh al-din) dan memenuhi syarat ma’dzur jum’ah dan jamaah.

Lain halnya dengan penutupan pasar. Pasar merupakan “tempat” untuk melakukan “transaksi”. Bagaimanapun juga transaksi jual beli yang dilakukan di pasar itu adalah boleh dan bahkan memenuhi illat kemu’tabaran, sebab Allah SWT berfirman:

أحل الله البيع وحرم الربا

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 275)

Larangan mendatangi pasar dan melakukan transaksi hanya berlaku apabila di dalam majelis itu terjadi transaksi riba atau transaksi yang dilakukan karena bersamaan dengan panggilan shalat Jum’at. Jadi, tanpa keberadaan ini, maka tidak berlaku larangan mendatangi pasar.

Melarang mendatangi pasar yang tidak bersangkutan dengan maslahah mu’tabar, menjadikan pelarangan itu termasuk kategori tidak maslahah, bahkan merupakan mafsadah yang menghendaki untuk diminimalisir (taqlil). Misalnya, bila terjadi kasus wabah, maka me-lockdown pasar dan melarang aktivitas transaksi berbasis pasar, adalah termasuk tindakan yang bertentangan dengan maslahah mu’tabar. Karena tidak ada dasar illatnya dalam syariat. Illat yang dibenarkan dalam syariat untuk kasus pasar adalah hifdh al-mal (penjagaan harta).

Akan tetapi, dalam kondisi merebaknya wabah, dan perlunya penjagaan nyawa (hifdh al-nafs), dan seiring kerumunan yang terjadi di pasar yang membuat sulit menghindar dari persinggungan, maka bisa diberlakukan aturan pembatasan/pengurangan risiko, misalnya melalui penjadwalan pedagang, atau tetap membiarkan para pedagang-pedagang kecil di sekitar pasar untuk tetap berjualan. Dengan demikian, roda transaksi perekonomian tetap berjalan terus, namun tidak meninggalkan aktifitas sadd al-dzari’ah (antisipasi dampak negatif) dari wabah yang sedang berlangsung.

Baca Juga :  Doa Ketika Hendak Keluar Masjid di Hari Jumat

Berangkat dari alasan-alasan ini, maka membandingkan kebijakan melockdown masjid untuk sementara waktu dengan me-lockdown pasar adalah termasuk qiyas ma’a al-fariq (qiyas dengan beda illat). Me-lockdown masjid adalah karena qiyas terhadap ma’dzur al-jama’ah dan jum’ah. Sementara melockdown pasar adalah qiyas terhadap ma’dzur majelis akad. Alhasil, beda alasan dan penerapan, dan sesekali tidak boleh disandingkan apalagi dibandingkan. Wallahu a’lam bi al-shawab.

2 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here