Memperpanjang Barang Gadai yang Sudah Jatuh Tempo dalam Hukum Islam

1
1546

BincangSyariah.Com – Manusia sebagai makhluk sosial, tidak pernah lepas dari kebutuhan terhadap orang lain. Kebutuhan itu bisa dalam kerangka memenuhi kebutuhan pokoknya atau kebutuhan sekunder lainnya. Intinya, manusia tidak bisa hidup sendiri. Itulah sebabnya manusia suka berkelompok, membentuk koloni, jaringan, dan sejenisnya.

Karena faktor upaya memenuhi kebutuhan tersebut, maka berlakulah syariat zakat, infaq, shadaqah, hibah, hadiah yang secara tegas menyatakan prinsip tolong menolong berupa pemberian harta atau tenaga yang tidak mengharapkan imbal balik berupa dikembalikannya harta.

Namun, karena antara manusia satu dengan manusia lainnya, juga memiliki sifat keterbatasan terhadap kepemilikan harta, maka prinsip penyerahan harta kepada orang lain ini selanjutnya berkembang menjadi prinsip utang-piutang.

Aslinya ingin menolong, tapi dia sendiri juga berekonomi serba pas-pasan. Atau aslinya juga pingin menolong, tapi usahanya, anaknya, keluarganya juga butuh dinafkahi. Akhirnya, karena latar belakang inilah, maka muncul istilah utang-piutang (qardl).

Jadi, bedanya dengan zakat, infaq, shadaqah, hibah dan hadiah, adalah pada prinsip utang-piutang, ada peminjam dan ada yang dipinjami. Pihak yang dipinjami wajib mengembalikan harta yang diserahkan oleh pemberi pinjaman kepadanya utuh sebesar awal kali dipinjamkan.

Di satu sisi muncul kekhawatiran akan mangkirnya pihak peminjam dari memenuhi tanggung jawabnya. Akhirnya, kemudian muncul syariat kesaksian, gadai, ganti rugi. Syariat kesaksian ini selanjutnya berkembang menjadi kesaksian dalam bentuk orang, nota jual beli, bukti catatan, dan lain sebagainya. Kemudian dari ganti rugi ini muncul istilah manajemen risiko, dan sejenisnya. (Baca: Apakah Barang Gadai yang Tidak ditebus, Otomatis Jadi Hak Milik Pegadaian?)

Dari gadai sendiri, karena objek gadai harus berwujud sebagai barang yang bisa diperjualbelikan, maka dalam perkembangannya gadai juga mengikuti tren prekembangan jual beli. Ada gadai dalam bentuk aset tampak. Ada gadai berbentuk aset pesanan (aset salam). Ada gadai dalam bentuk aset yang masih dalam bentuk fisik yang belum hadir sebagai barang milik, tapi sudah bisa ditunjukkan spesifikasinya dan dijamin kehadirannya.

Baca Juga :  Apakah Barang Gadai yang Tidak ditebus, Otomatis Jadi Hak Milik Pegadaian?

Jadi, muara utama dari syariat gadai, ganti rugi, kesaksian, pada dasarnya bermuara dari utang-piutang. Dan utang-piutang muaranya adalah pertolongan pada sesama. Dan pertolongan ini sudah pasti juga memperhatikan akan “tidak membikin diri penolong sendiri sebagai menyesal dan mengeluh karena telah menolong,” “tidak membuatnya menjadi bangkrut sendiri”, dan “tidak menjatuhkannya dalam kerusakan,” serta “bukan sebab pelit atau bakhil.”

خير الأمور أوسطها

Sebaik-baik perkara adalah sedang-sedang saja.”

Jika memperhatikan asal-usul dari disyariatkannya gadai ini adalah dari pertolongan, maka persoalan apakah barang gadai yang sudah jatuh tempo boleh diperpanjang, maka dalam hal ini jawabnya adalah sudah pasti diperbolehkan. Masalahnya kemudian adalah bagaimana dengan janji kesepakatan yang dibangun di awal kali terjadinya gadai? Dalam hal ini ada sebuah ketentuan bahwa:

المسلمون على شروطهم

“Orang Islam itu terikat di atas janji yang sudah dibikinnya.”

Janji rahin (penggadai) kepada murtahin (penerima gadai) saat akad sudah pasti adalah bila dalam tempo yang ditentukan, pihak penggadai tidak bisa melunasi utangnya, maka pihak pegadaian berhak untuk melelang obyek gadai yang sudah disodorkan. Dan kesepakatan ini sudah masuk dalam ranah syuruthu al-‘aqdi (janji akad).  Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad”

Imam Ibnu Jarir al-Thabari, menafsiri ayat ini sebagai berikut:

أوفوا بالعهود التي عاهدتموها ربَّكم، والعقود التي عاقدتموها إياه, وأوجبتم بها على أنفسكم حقوقًا، وألزمتم أنفسكم بها لله فروضًا, فأتمُّوها بالوفاء والكمال والتمام منكم لله بما ألزمكم بها, ولمن عاقدتموه منكم، بما أوجبتموه له بها على أنفسكم, ولا تنكُثُوها فتنقضوها بعد توكيدها

“Tunaikanlah dengan janji yang telah kalian sampaikan kepada Tuhan kalian, dan akad yang telah kalian bangun, dan telah menjadi kewajiban bagi diri kalian guna menepati suatu hak, dan telah kalian ikatkan pada diri kalian karena Allah sebagai suatu kewajiban, maka sempurnakanlah dengan jalan menunaikan lagi menyempurnakan. Penyempurnaan karena Allah sebab apa yang sudah kalian janjikan, dan karena orang yang kalian telah ajak melakukan transaksi dengannya dengan sesuatu yang diri kalian menjadi wajib karenanya menepatinya. Jangan kalian biarkan diri kalian merusak akad itu, lalu membuyarkannya setelah teguh hal itu dijalin.” (Tafsir al-Thabari, Juz 4, halaman 385).

Baca Juga :  Pembaruan Pemikiran Islam Dibahas di Ciputat, Dihadiri Quraish Shihab sampai TGB

Jadi hukum asal menepati apa yang sudah diakadkan sebelumnya adalah wajib. Namun, manusia juga dibolehkan untuk berdamai (shuluh). Setiap saat ada upaya untuk menjaga kemaslahatan antar sesama. Bagaimana agar pihak penggadai tetap tidak kehilangan aset yang digadaikannya, dan pihak penerima gadai (murtahin) juga tidak rugi karenanya. Tidak hilangnya aset penggadai merupakan kemaslahatan, mengingat tujuan dasar dari disyariatkannya utang-piutang adalah pertolongan.

Ada sebuah teladan yang pernah dicontohkan oleh Baginda Nabi Saw. saat terjadi keterlambatan pelunasan gadai salah seorang sahabat. Solusi yang diberikan Nabi adalah, jumlahkan lagi, lalu atur ulang model pelunasannya. Para ulama yang tergabung dalam Dar al-Ifta al-Mishriyyah, sebuah lembaga yang berada di bawah naungan Universitas Al-Azhar Mesir, menyebut istilah ini sebagai:

اشتراط اسقاط جزء من الدين مقابل تعجيل بعضه

“Meminta digugurkannya sebagian dari utang sebelumnya (yang telah berhasil di lunasi) dan menghitung ulang sisa angsuran lainnya sebagai penyesuaian.” (Daru al-Ifta, Fatwa No. 361915, Tanggal 11 Nopember 2019).

Suatu misal, pihak penggadai memiliki tanggungan cicilan pelunasan gadai sebesar 12 juta rupiah, dengan tenor 12 bulan, dan yang sudah berhasil dicicil adalah separuhnya, yaitu 6 bulan, sebesar 6 juta rupiah. 6 juta sisanya belum berhasil dicicil hingga jatuh tempo. Lalu pihak rahin mengajukan permohonan agar sisa 6 juta rupiah itu dijadwal ulang kembali sehingga bertambah masa angsurannya menjadi 12 bulan berikutnya. Artinya yang 6 juta tersebut dijabarkan pencicilannya selama 12 bulan, sehingga setiap bulannya ia mengangsur 500 ribu rupiah.

Model akad damai sebagaimana digambarkan di atas, dikenal sebagai akad shuluh. Kita sering menyebutnya dengan istilah rescheduling utang, yaitu penjadwalan kembali utang. Dalam praktik modern, ada beberapa mekanisme penjadwalan ulang ini. Dari kesekian mekanisme itu, para ulama berselisih pendapat mengenai hukumnya. Sebagian mengkategorikannya sebagai riba, dan sebagian lainnya mengkategorikan sebagai boleh dan sama sekali jauh dari riba sehingga hukumnya boleh.

Baca Juga :  Ini Alasan Mengapa Surah Al-Ikhlas Sama dengan Sepertiga Al-Qur'an

Hujjah ulama’ yang membolehkan adalah didasarkan pada keterangan nash yang termuat dalam kitab al-Muwatha karya Imam Malik.

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم : لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناس منهم فقالوا : يا نبي الله ، إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تَحِلَّ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ضعوا وتعجلوا

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Baginda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pernah menyampaikan solusi kepada Bani Nadhir lewat utusan mereka yang datang menghadap kepada beliau baginda dan mengatakan: “Wahai Nabi Allah, sesungguhnya tuan telah memberikan solusi kepada kami atas permasalahan masyarakat yang memiliki utang namun mengangsurnya.” Lalu baginda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Gugurkan (sebagian yang telah dilunasi), lalu atur ulang penjadwalan utangnya.” (HR. Malik).

Hadis di atas juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Thabarani dari jalur sanad yang sama. Itulah hujjah dari penjadwalan ulang itu. Karena status haditsnya diperselisihkan, maka para ulama yang membolehkan memandang status kebolehan itu didasarkan pada sisi kemaslahatan dua pihak yang bertransaksi. Wallahu a’lam bi al-shawab.

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here