Membicarakan Kelompok Hijrah sebagai Kelas Menengah Muslim Baru di Indonesia

0
10

BincangSyariah.Com – Pada buku berjudul The Politics of Middle Class in Indonesia yang disunting oleh Richard Tanter serta Kenneth Young, dan diterbitkan oleh Monash University di tahun 1993, Abdurrahman Wahid menulis artikel berjudul “Kelas Menengah Islam di Indonesia”. Buku tersebut diatas kemudian diterjemahkan dengan judul Politik Kelas Menengah Indonesia yang diterbitkan oleh LP3ES di tahun yang sama.

Pada tulisannya, Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur menyebutkan bahwa tulang punggung kelas menengah baru di Indonesia bukanlah kelompok pengusaha seperti pada kebanyakan negara lain. Justru, yang menjadi tulang punggung kelas menengah di Indonesia adalah kaum kelompok profesional, pegawai negeri, pejabat dan kalangan akademisi.

Lebih spesifik membicarakan kaum muslim, Gus Dur menjelaskan bahwa di masa lalu, pada zaman pra-kemerdekaan, kelas menengah Islam di Indonesia bisa dengan jelas diidentifikasikan sebagai petani kaya dan pedagang di pedesaan, serta para pengusaha di perkotaan. Mereka memiliki watak yang sama sekali berbeda dengan penguasa tradisional asli di Nusantara. Kalau boleh penulis memberikan contoh, maka kelas menengah Islam Indonesia masa lalu ini terwakili oleh K.H.R. As’ad Syamsul Arifin, Situbondo di wilayah pedesaan, dan K.H. Ahmad Dahlan di wilayah Perkotaan. Kyai As’ad merupakan seorang tuan tanah di daerahnya yang mendirikan pesantren Syafiiyyah Salafiyyah Sukorejo. Sementara K.H. Ahmad Dahlan merupakan seorang pengusaha batik di Yogyakarta. Keduanya merupakan para penyebar ajaran agama Islam dengan metode yang berlainan namun tidak berseberangan, dan pola watak mereka jauh berbeda dengan para penguasa tradisional saat itu seperti para tumenggung, bupati, dan lain sebagainya.

Gus Dur menjelaskan bahwa dengan politik devide et impera yang dilakukan oleh kolonial Belanda, terjadi keretakan antara kelas menengah muslim dengan penguasa tradisional yang bahkan menjalar pada persoalan pendidikan dan kebudayaan. Para penguasa lokal akan menitipkan anaknya bersekolah di sekolah negeri buatan Belanda. Sementara masyarakat Islam perkotaan akan menitipkan anaknya belajar di sekolah Islam, dan masyarakat Islam pedesaan memilih pesantren tradisional sebagai lembaga pendidikan untuk anak mereka.

Baca Juga :  Orang-Orang yang Terhalang Mendapat Berkah di Malam Nisfu Sya’ban

Pasca kemerdekaan, keretakan itu bisa dinetralisir karena adanya sebuah tujuan yang sama, yakni tuntutan untuk meresmikan ajaran Islam sebagai ideologi politik seluruh negeri. Semangat tersebut melahirkan tokoh seperti A. Wahid Hasyim, M. Natsir, dan Abikusmo Tjokrosujoso. Sayangnya, semangat tersebut memudar seiring terhapusnya kalimat “dan melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluknya” dari piagam Jakarta yang hendak dijadikan sebagai Undang-Undang Dasar Negara, dan macetnya sidang Dewan Konstituante pada tahun 1959.

Kegagalan tersebut kemudian menuai konsekuensi berupa matinya aspirasi politik untuk melakukan formalisasi Islam dalam kehidupan bernegara. Keadaan ini tetap tak berubah hingga selesainya masa pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Kita tentu masih ingat, bahwa kekecewaan tersebut dituangkan oleh M. Natsir yang lebih memilih mendirikan Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia (DDII) yang lebih fokus pada pendidikan dan dakwah pasca bubarnya partai Masyumi, serta sikap kembali ke khittah yang diputuskan oleh Muktamar NU Situbondo 1983.

Pasca reformasi 1998, semangat fomalisasi Islam ke dalam negara kembali mencuat seiring dibukanya kran kebebasan berpendapat dalam demokrasi. Bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam kembali menyerukan keinginan –yang menurut mereka wajar- untuk memasukkan kembali peranan Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam praktiknya, mereka menggunakan dua macam strategi:

pertama dengan mengidealisir Islam sebagai satu-satunya sistem yang mampu memelihara demokrasi sesungguhnya, ketaatan pada hukum dan keadilan sosial serta ekonomi. Starategi ini menuntut adanya proses “Islamisasi” dengan gagasan untuk membuat suatu tatanan “masyarakat Islam”. Islam dianggap memiliki peranan penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan sebuah alasan yang simpel yakni karena penganut Islam adalah mayoritas di Indonesia. Dalam kepartaian, strategi ini dipilih diantaranya oleh partai PPP dan PKS (dulunya PK) pada Pemilu 1999, diamana kebanyakan diantara mereka berasal dari kelompok Islam perkotaan di masa lampau.

Baca Juga :  Gus Mus Jelaskan Cara Menyenangkan Allah

Kedua, menjadikan Islam bukan sebagai idealisasi satu-satunya alternatif bagi situasi bangsa yang ada, namun sebagai inspirasi bagi sebuah kerangka nasional suatu masyarakat. Islam tidak dianggap sebagai satu-satunya, namun dijadikan sebagai faktor pelengkap diantara jajaran yang luas dari faktor-faktor lain dalam kehidupan berbangsa. Strategi ini dipilih diantaranya oleh para lulusan pesantren yang notabene-nya lebih dalam berkutat dengan literatur keislaman bahkan jika dibandingkan dengan lulusan sekolah Islam ataupun perguruan tinggi Islam.

Faktanya, Islam Indonesia hari ini diramaikan tidak hanya oleh mereka yang dulu belajar di sekolah Islam atau pondok pesantren, tapi dihiasi pula oleh kelas menengah yang berasal dari mereka yang dulunya belajar di sekolah negeri. Ketika saat ini mereka telah memiliki anak, mereka bahkan memasukkan anaknya anaknya ke pesantren. Mereka adalah para praktisi, para professional, dan kalangan masyarakat yang selama ini berkutat dengan keilmuan eksakta maupun sosial dan jauh sekali dari keilmuan keislaman. Profesi mereka kini umumnya bekerja di berbagai perkantoran baik Pemerintahan, Badan Usaha Miliki Negara (BUMN), atau sektor swastaMereka adalah yang mengisi pos-pos seperti BUMN, kantor pemerintahan maupun swasta. Sebagai pengecualian, untuk di Pemerintahan dikecualikan Kementerian Agama dimana mayoritas yang bergabung di sana adalah mereka yang berlatarbelakang sekolah Islam atau pondok pesantren.

Kelompok kelas menengah muslim inilah yang oleh almarhum Dr. Moeslim Abdurrahman disebut mengalami peningkatan religiusitas dan ikut mengubah wajah kegiatan-kegiatan keagamaan menjadi tidak lagi hanya terkesan tradisional. Saat itu gejala ini biasa disebut sebagai “Sufisme Kota.” Namun hari ini kita biasa menyebutnya sebagai “kelompok hijrah”.

Apa yang diramalkan oleh para sosiolog bahwa semakin modern, agama semakin tidak menjadi penting, nampaknya tidak berlaku bagi kelompok hijrah ini. Bagi mereka, Islam sebagai sebuah ajaran agama bisa disandingkan dengan modernitas. Maka mereka bisa mengekspos hal-hal berdimensi keagamaan pada wilayah populisme, misalnya program televisi, fesyen, industri makanan, industri elektronik, bahkan industri pariwisata. Terlepas dari persoalan eksklusivisme yang melekat pada mereka, perkembangan kelompok hijrah ini semakin menguat seiring semakin banyaknya figur publik yang tergabung dengan mereka.

Baca Juga :  Bulan Sya'ban dan Tanggung Jawab Sosial

Dalam perkembangannya tersebut, mereka “menciptakan” sebuah kelas menengah Islam baru di Indonesia, yang -seperti dikatakan oleh Greg Fealy- tidak menjadikan lulusan pesantren ataupun lulusan kampus keislaman sebagai referensi mereka, namun tokoh tertentu yang menunjukkan kesalehan pribadi di ruang publik secara kontinyu. Jikapun mereka memasukkan anaknya ke pesantren, maka yang menjadi rujukan mereka bukanlah selalu pesantren tradisional yang berafiliasi dengan NU yang memang memiliki akar sejarah yang kuat dalam menjalankan kegiatan pendidikan pesantren. Tapi yang didirikan adalah model pesantren modern, atau acapkali ditranslasikan ke bahasa Inggris menjadi islamic boarding school (secara harfiah: sekolah Islam berasrama), seperti pesantren tahfidz dan lain sebagainya.

Ala kulli hal, bagi saya pribadi, menarik untuk melihat sepak terjang dari kelompok hijrah ini. Ke depannya, apakah mereka akan bisa merubah wajah Islam di Indonesia sehingga bisa terformalisasikan secara sistematis ke dalam negara, atau hanya sekadar gerakan populis yang tak lagi populer selepas popularitasnya meredup seiring perubahan paradigma masyarakat. Wallahu a’lam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here