Membangun Nalar Teks Syariah

0
502

BincangSyariah.Com – Dikisahkan, Nabi menerima informasi terjadinya pelanggaran konstitusi Madinah yang dilakukan Bani Quraizhah–suku Yahudi yang menetap di kota Madinah. Seketika, beliau mengumpulkan tentara Muslim dan mengutus mereka untuk segera mengusut kejadian tersebut. Sebelum berangkat, beliau berpesan, “la yusholliyanna ahadun al-‘ashra illa fi bani Quraizhah”. Maknanya agar tentara Muslim tidak melaksanakan salat Asar kecuali jika telah sampai di Bani Quraizhah.

Setelah menerima mandat, para tentara Muslim lantas meminta restu Nabi dan pergi menjalankan misi kenegaraan. Di tengah perjalanan, mereka gamang untuk melanjutkan perjalanan karena waktu Asar akan segera habis. Atas kejadian itu, mereka terbelah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama memutuskan tetap melanjutkan perjalanan karena menangkap perintah nabi secara letterlijk untuk tidak melaksanakan salat sebelum menginjakkan kaki di Bani Quraizhah. Sementara kelompok kedua memutuskan berhenti untuk melaksanakan salat Asar. Yang kedua ini memahami maksud tersembunyi dari titah Nabi, yaitu agar segera pergi menuju Bani Quraizhah. Mereka juga menyimpulkan bahwa tidak mungkin Nabi memerintahkan untuk meninggalkan salat.

Dekonstruksi Identitas

Jika kita menelisik teks-teks syariah lebih jauh, ternyata banyak di antara teks-teks syariah yang inheren dengan kasus serupa yang terlibat dalam pergulatan wacana teks dan konteks. Dalam teologi Islam, perdebatan terasa sangat serius, terutama pasca ditemukannya ayat-ayat antromorfis. Umpamanya redaksi ayat “Ar-Rahmanu ‘ala al-‘arsyi istawa” (QS. 20/5). Mazhab tekstualis menganggap Tuhan bersemayam di singgasana ‘Arsy dengan merujuk pada makna leksikal ayat tersebut. Berbeda dengan mazhab Asy’ariyah yang mengkonfrontasikan teks di atas dengan teks lain yang menyatakan Tuhan merupakan negasi atas segala karakteristik yang melekat dalam diri manusia–tidak membutuhkan tempat, makan dan minum, tidur, atau mengalami siklus kematian. Sehingga, pemahaman melalui interpretasi teks simbolik (ta’wil) menjadi pilihan untuk menerjemahkan maksud ayat di atas.

Jika ayat-ayat teologi bisa dikatakan mengalami stagnasi penafsiran sejauh hanya dinarasikan untuk mengejawantahkan hal-hal dogmatis ke dalam aktivitas profan, lain halnya ayat-ayat yang berkenaan dengan kemanusiaan yang terus mengalami reproduksi makna. Teks syariah berhadapan dengan HAM, gender, sosial politik, budaya, terorisme hingga monisme beragama. Meski setiap aktivitas ijtihad untuk menemukan kebenaran di dalam teks pasti benar dan bernilai pahala, acap kali ketidakhati-hatian dalam menafsir jenis teks demikian dapat berimplikasi pada dugaan bahwa agama tak lagi sesuai dengan kebutuhan zaman.

Baca Juga :  Semangat Islam adalah Menghapus Perbudakan

Mari kita ambil contoh.

Saat Nabi mengilustrasikan–yang kemudian dipahami ahli hukum Islam sebagai kreasi hukum–setelah menerima kabar estafet kerajaan Persia yang diwariskan pada anak perempuan Kaisar, sekali-kali suatu kaum yang menguasakan urusannya kepada perempuan tidak akan pernah beruntung, orang mulai berpikir bahwa bahwa agama membatasi peran perempuan hanya dalam urusan domestik. Konstruk patriarkis lantas menjadi framework yang lazim dalam menafsir teks-teks bernuansa gender.

Selanjutnya, masih dalam narasi yang sama, marjinalisasi perempuan menjadi norma sebagian besar hukum dan berkembang menjadi narasi budaya masyarakat Muslim. Sekalipun para ahli hukum Islam berusaha mencari ‘illat (sebab operatif hukum), misalnya, dengan mengemukakan bahwa karena perbedaan fisik (khilqah) perempuan cenderung mempertimbangkan perasaan dibanding logika, dugaan khilqah sebagai sebab tertutupnya perempuan dalam hukum-hukum publik belum cukup kuat dijadikan hujjah–argumentasi, mengingat persoalan publik termasuk domain hukum muamalah yang penetapan ‘illat-nya harus dapat diurai akal pikiran–ma’qul al-ma’na. Sementara, ‘illat bersifat mundhabith–pasti, karena tak setiap keputusan yang berdasarkan pertimbangan perasaan sebagaimana lazim dilakukan perempuan tidak valid secara hukum, dan karena tak setiap laki-laki mampu mendahulukan logika dalam memutus suatu hukum. Terlebih ‘illat harus mengandung hikmah, nilai-nilai keadilan, kesamaan dan rahmat. Karenanya, ulama Hanafiyah (pengikut Abu Hanifah) memandang pelarangan tersebut tidak tepat kecuali dalam penegakan hudud–hukuman. Bahkan, secara progresif, Ibnu Jarir at-Thabari menyatakan kebolehan perempuan menduduki pimpinan urusan-urusan publik secara mutlak, termasuk menjadi pemimpin negara dan hakim pengadilan (As-Shan’ani, 1960: Juz 4, 123).

Pertanyaan paling mendasarnya ialah benarkah Islam membatasi ruang gerak perempuan di ranah publik? Realitanya, memang tak dapat disangkal jika ada beberapa ketentuan hukum yang sekilas sangat bias gender. Ibnu ‘Asyur (2001), sebagai pendiri ilmu maqashid as-syari’ah, memiliki pandangan lain menyikapi kasus tersebut. Menurutnya, tertutupnya salah satu subjek hukum–yang kemudian diistilahkan dengan mawani’–hanya sah dan berlaku jika mawani’ berkenaan dengan hukum-hukum yang ‘illat-nya ditetapkan syariat secara langsung, seperti terhalangnya ahli dhimmah untuk memberi kesaksian atau gugurnya kewajiban melaksanakan salat bagi orang kafir. Sedangkan pada persoalan penciptaan (jibilliyyah), politik (siyasiyyah) dan sosial (ijtima’iyyah) seperti pada hadis-hadis Quraisy dan kepemimpinan perempuan, mawani’ berlaku relatif dan gugur jika dituntut adanya kemaslahatan lebih besar. Artinya, sepanjang klan di luar Quraisy atau perempuan memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan-jabatan publik, maka mawani’ dinyatakan tidak berlaku.

Baca Juga :  Imam As-Suyuthi: Ulama Ensiklopedis yang Hampir Tertuduh Plagiat

 Tren Utilitarianisme Syariah

Relevansi masing-masing kutub yang memperebutkan narasi teks dan konteks akan selalu diuji di tengah sikap pesimisme beragama. Karena fikih ialah hasil olah ijtihad untuk menafsir teks syariah, maka pengarusutamaan ijtihad baru yang berorientasi maslahat merupakan suatu keniscayaan. Paling tidak, mengupayakan quasi-ijtihad kontemporer untuk mengurai ketegangan makna teks dan konteks.

Bagaimana ijtihad dirumuskan pada teks-teks bias gender dan, secara lebih jauh, pada teks berdimensi kemanusiaan?

Pertama, memahami dasar filosofi agama yang relevan dengan dinamika sosial. Syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan masa kini dan mendatang. Artinya, syariah bersifat futuristik dan merespons gejala perubahan. Senada dengan itu, pelaksanaan syariah dalam kehidupan harus melalui tahapan-tahapan transformasi masyarakat sesuai prinsip gradasi hukum (at-tadarruj fit-tasyri’), dinamis mengikuti arus perubahan (murunah az-zaman wal-makan), berorientasi pada pemecahan kasus untuk memudahkan dan tidak mempersulit (al-hillu wa raf’u al-haraj), serta meminimalisasi pemberlakuan hukum yang justru mempersulit keadaan (taqlil at-taqnin).

Kedua, mengembalikan hukum pada nilai-nilai profetik dan semangat pemberlakuan hukum syariah. Islam erat kaitannya sebagai agama yang memetakan prinsip-prinsip monoteisme, ekononi, politik, sosial dan budaya. Prinsip-prinsip tersebut termanifestasi dalam upaya nabi membebaskan manusia dari pengkultusan terhadap hal di luar Tuhan (QS. Ali ‘Imran/03:64, QS. Al-Nahl/16:36), kritik terhadap segala bentuk komodifikasi agama (QS. Al-Baqarah/02:41 dan 79), mendukung kesetaraan gender (QS. Al-Hujurat/49:13), membebaskan perbudakan (QS. Al-Balad/90:13), menolak kapitalisme ekonomi (QS. Al-Hasyr/59:7), dan purifikasi politik dari tujuan-tujuan pragmatis (Mamduh al-‘Arabi, 1988).

Ketiga, pembacaan ulang terhadap teks-teks syariah. Ini tidak berarti meninggalkan khazanah klasik yang diwariskan sebagai kekayaan intelektual masa lalu. Walau bagaimanapun, produk pemikiran tersebut tak perlu didudukkan sebagai produk final. Produk-produk tersebut lahir dari horizon budaya di masanya yang tentu berbeda dengan horizon masa kini. Jika kita menemukan pendapat ahli hukum Islam, maka pendapat tersebut perlu ditelaah dengan tujuan pemberlakuan syariah dan perlu didialogkan dengan realita yang tengah dihadapi agar produk hukum yang dihasilkan bersifat konstruktif.

Baca Juga :  Jodoh: Cerminan Diri atau Pelengkap Diri?

Keempat, memahami interkoneksitas teks. Artinya, sebuah teks syariah bukanlah entitas mandiri yang memproduksi hukum. Suatu teks syariah harus dikonfirmasi dengan teks-teks lain agar suatu ketentuan hukum dipahami secara utuh. Bukan tidak mungkin jika suatu teks yang memuat tema hukum dikonfirmasi dengan teks-teks sejarah, sains dan etika. Jika tidak, hukum yang dihasilkan relatif bertentangan satu sama lain dan kehilangan spirit syariah. Seperti, memahami ketentuan ayat “…maka perangilah orang-orang musyrik dimana saja kamu temui…” (QS. At-Taubah/09:5) tak relevan karena kondisi saat ini berada dalam situasi damai dan ahli dhimmah tidak termasuk kelompok yang boleh diperangi. Bukankah seharusnya agama mengajarkan cinta kasih dan kedamaian? Fa’tabiru ya ulil-abshar! []

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here