Membaca Kesetaraan Gender: Keterlibatan Perempuan Indonesia dan Arab Saudi di Ruang Publik

0
628

BincangSyariah.Com – Gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis, ras, dan kelas. Dalam bahasa Jerman disebut juga geschlecht dan genre dalam bahasa Prancis. Dalam kamus-kamus bahasa, istilah gender seringkali direduksi menjadi jenis kelamin. Misalnya dalam oxford advanced learner s dictionary gender diartikan: “classification of a noun or pronoun as masculine or feminine; sexual classification; sex the male and female genders.”

Sosiolog pertama yang membedakan antara gender dan jenis kelamin adalah Ann Oakley pada tahun 50 an. Perlahan, gender dipahami tidak sebagai konstruk biologis namun konstruk sosial. Cara kerja gender dibangun secara sosial kultural yang terkait dengan perbedaan status, sifat, peran dan tanggung jawab.

Mari membuat sebuah ilustrasi tentang gender. Identitas gender adalah aspek primer dari identitas sosial seorang anak yang dibentuk sejak bersosialisasi dengan lingkungannya. Ini bermula ketika seorang bayi ditangani, diperlakukan dan diajak berkomunikasi. Seorang bayi perempuan biasanya pakaian dan nuansa kamar yang didominasi warna pink dan mainan serba boneka, sementara bayi laki-laki dilekatkan dengan warna biru, mainan mobil pistol dan mainan lain yang secara kultural melambangkan ke-laki-lakian. Seorang bayi laki-laki ketika menangis akan dibisiki “laki-laki tidak boleh menangis, laki-laki harus kuat dan berani.”

Sementara ketika bayi perempuan menangis, mereka diabaikan karena menganggap perempuan memang cengeng. Bayi-bayi tersebut kemudian tumbuh dengan lingkungan sosial dan budaya yang menciptakannya. Sifat, peran, status dan tanggung jawab mereka dimulai dari sini.

Oleh sebab itu banyak aktivis feminis menyebut bahwa gender adalah identitas yang diperoleh. Beberapa mengatakan, “women is made, not born” atau “gender is socially constructed, not biologically determined.”

Isu tentang gender nyaring dihembuskan oleh beberapa aktivis feminisme. Ini disebabkan karena adanya budaya yang didominasi laki-laki (male-dominated culture)  disebabkan karena gender. Hal ini dilegitimasi melalui tradisi, kekuasaan dan doktrin agama. Dampak terburuk adalah keyakinan mutlak bahwa gender adalah takdir Tuhan. Dengan begitu perempuan harus menerima apa adanya yang mereka dapatkan. Dari sini kemudian ketidakadilan dimulai, seperti marginalisasi, subordinasi (inferior), kekerasan, dan stereotipe terhadap perempuan.

Baca Juga :  Renungan Peristiwa Christchurch: Relasi Muslim di Barat dan Ideologi Supremasi

Sejarah panjang agama Islam dalam kaitannya doktrin agama yang bias gender memunculkan beberapa tokoh feminisme yang berusaha mereinterpretasikan teks-teks suci, Alquran dan Hadis. Mereka adalah Asma Barlas, Fatima Mernissi, Riffat Hasan, dan lain sebagainya.

Beberapa tema agama yang sering kali membatasi ruang gerak perempuan di ruang publik menurut Fetimah Mernisi adalah tentang ekonomi, sosial, hukum keluarga, dan politik. Dalam persoalan hukum keluarga misalnya, seorang perempuan harus memeroleh izin suami untuk keluar menunaikan hajatnya.

Melihat Isu Gender: Antara Indonesia dan Arab Saudi

Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Menurut data BPS, jumlah penduduk Indonesia adalah 264 juta pada 2017, sedangkan perbandingan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia adalah 50,24% berbanding 49,76%. Perbandingan tersebut menjadi bukti kuat bahwa populasi perempuan Indonesia sangat besar dari seluruh rentang usia.

Meskipun begitu, partisipasi perempuan Indonesia di ruang publik tidak mengecewakan, di samping adanya dukungan dari negara seperti UUD 1945 pasal 28 D ayat 3 terkait posisi dan peran perempuan di ruang publik, tetapi juga karena potensi perempuan Indonesia yang cukup mumpuni.

Dilihat dari Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia, PNS didominasi oleh perempuan dengan total 2.144.163 PNS wanita sedangkan 2.139.687 PNS pria pada 2017. Dalam sektor ekonomi, perempuan adalah penyumbang pendapatan yang tidak bisa dianggap remeh. Dalam persen, sumbangan pendapatan perempuan Indonesia terhitung sebesar 36,62% pada tahun 2017. Data Bank Dunia pada 2018 menunjukkan 50,7 persen perempuan Indonesia berusia 15 tahun ke atas berpartisipasi dalam angkatan kerja (baik bekerja atau mencari pekerjaan).

Dari sektor pendidikan, angka partisipasi murni pendidikan setingkat SMA terbesar adalah perempuan dengan persentase 61.64% berbanding laki-laki yang sekitar 59.74% pada tahun 2018.

Baca Juga :  Perempuan-perempuan di Dalam Al-Qur'an (II)

Kabinet kerja pemerintahan Indonesia periode yang lalu diisi oleh banyak perempuan yang ahli dalam bidangnya. Sri Mulyani, Retno Marsudi, Susi Pujiastuti, Puan Maharani, dan Rini Soemarno, Nila F Moeloek, Yohana Susana Yambise dan Siti Nurbaya Bakar adalah para menteri yang ikut andil dalam pengambilan kebijakan strategis di Indonesia. Beberapa di antaranya bahkan diakui oleh dunia. Belum lagi Indonesia tercatat pernah memiliki seorang presiden perempuan, yaitu Megawati Soekarno putri, putri presiden Soekarno.

Oleh sebab itu, pertanyaan tentang kesetaraan gender di Indonesia dianggap kurang relevan jika melihat data tersebut. Kesetaraan dan keadilan gender sendiri menurut kementerian PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) adalah kondisi tidak adanya ketimpangan antara relasi sosial-politik, laki-laki dan perempuan bertanggung jawab dan berperan bersama dalam memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender.

Budaya patriaki memang mengunggukkan laki-laki dibandingkan dengan perempuan, begitupun faktor politik, ekonomi dan ideologi merupakan hambatan utama isu gender di Indonesia, tapi setidaknya Indonesia lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara lain. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Indonesia sendiri berada di level 71.74 persen.

Mari kita bandingkan dengan Arab Saudi yang baru saja melakukan banyak perubahan untuk menyambut Arab Saudi pada 2030 mendatang. Dalam sektor keterlibatan perempuan di dunia kerja, angkatan kerja perempuan (jumlah perempuan yang bekerja) hanya sekitar 22 persen dan akan ditingkatkan menjadi 30 persen.

Sebelumnya banyak larangan untuk perempuan Arab Saudi di ruang publik, seperti larangan menyetir, keterlibatan dalam militer dan menonton pertandingan olahraga. Pada juni 2018 larangan mengemudi bagi perempuan sendirian dicabut demikian pula dengan keterlibatan perempuan dalam militer. Perempuan Saudi diizinkan menonton pertandingan olah raga di tiga stadion terbesar yakni, Stadion King Fahd di Riyadh, Stadion Prince Mohammed Bin Fahd di Dammam, dan King Abdullah Sport City di Jeddah.

Baca Juga :  Pengajian Ihya Gus Ulil: Ulama Pihak yang Paling Banyak Dikritik

Tahun 2017, lelaki dan wanita dibolehkan duduk bersama termasuk nantinya saat menonton konser musik dan acara-acara lainnya. Menurut Salma Al-Ansari, Presiden Komite Urusan Publik Relation Saudi Amerika, tiga tahun belakangan adalah reformasi yang melibatkan hak-hak perempuan di ruang publik. Dan ini terbukti dengan viralnya konser BTS di Arab Saudi yang diadakan di King Fahd International Stadium, ibu kota Riyadh pada Oktober ini.

Beberapa hal yang cukup biasa di Indonesia seperti perempuan mengemudi seorang diri, perempuan menyaksikan hiburan di stadion, perempuan bekerja sebagai anggota militer menjadi tidak biasa ketika itu terjadi di Arab Saudi. Persoalan ini tidak lain karena faktor sosial, budaya dan mendapat legitimasi melalui doktrin agama.

Keterlibatan perempuan dalam pemerintahan Arab Saudi terbilang prematur. Perempuan pertama yang menempati posisi dalam kabinet Kerajaan Arab Saudi untuk mengisi posisi wakil menteri pendidikan, yaitu Norah bint Abdallah Al Faiz, tepatnya pada 2009 lalu. Dan baru-baru ini publik dikejutkan kembali dengan keputusan Raja Salman yang menunjuk seorang wanita, Tamadur binti Youssef al-Ramah sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja Arab Saudi. Keputusan bersejarah menempatkan perempuan di jabatan senior di pemerintahan.

Lantas siapakah menurut pembaca yang paling peduli dengan gender? Dan bagaimana sebenarnya gender dalam pandangan Islam?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here