Memandang Sertifikasi Dai dalam Konsepsi Hukum Islam

0
577

BincangSyariah.Com – Baru-baru waktu ini bergulir wacana bahwa Kementerian Agama (Kemenag) hendak melakukan sertifikasi dai. Tentu hal ini merupakan langkah yang bersifat mubah bagi pemerintah, disebabkan tanggung jawab pemerintah adalah hirasatu al-din (menjaga agama) dan melakukan siyasah dunya (politik keduniaan).

Apalagi, bila langkah yang digagas oleh Kemenag tersebut memiliki dasar cantolan hukum yang kuat, yaitu: (1) menjaga kemaslahatan umum (2) kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga terjamin (3) keamanan dan (4) ketertiban serta (5) kerukunan penduduk warga negara indonesia (WNI). (Baca: Kriteria Utama dalam Mencari Ustadz Menurut Quraish Shihab)

Masalahnya, adalah apa kriteria yang semestinya diterapkan agar langkah sertifikasi itu tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan umum pemerintahan, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945? Inilah nilai penting untuk dikaji.

Dalam kesempatan ini, penulis akan menyorotinya dari sudut pandang profesi dai menurut kacamata fikih madzhab. Mengapa?

Sebab, tanpa mengedepankan konsepsi jurisprudensi Islam yang dianut oleh mayoritas warga negara Indonesia (WNI), justru langkah yang sebenarnya bagus (gharadl khair) untuk kemaslahatan ummat dan warga negra itu bisa disalahartikan sehingga berujung pada tidak tercapainya ketidakmaslahatan.

Jika mengikuti jurisprudensi saja, ada kemungkinan timbulnya khilaf pendapat, bagaimana bila tidak mengikuti sama sekali? Sudah barang tentu, hal iitu akan berakibat pada ketiadaan penegakan hukum. Tentu hal ini tidak kita kehendaki sebab unsur mafsadahnya.

Untuk itu, beberapa hal yang musti disepakati untuk mewujudkan langkah sertifikasi itu, adalah sebagai berikut:

Pertama, dai itu pada dasarnya adalah seseorang / pribadi yang mengajarkan agama Islam. Untuk itu, sosok dai yang dibutuhkan adalah mereka yang menguasai (kapabilitasnya) hukum-hukum Islam, dan bukan sekedar penguasaannya atas massa karena popularitas dan familiaritasnya apalagi hanya sekedar berbekal keartisan.

Baca Juga :  Masih Selalu Bingung Apa Hukum Merayakan Maulid Nabi? Ini Penjelasannya

Kedua, bagaimanapun juga, da’i merupakan pihak yang  hidup di wilayah Indonesia, sehingga harus memiliki integritas (integrity) terhadap sendi-sendi kehidupan bernegara dan berkebangsaan yang baik. Sendi ini bisa diukur berdasarkan karakternya dalam memandang Teks Proklamasi, Teks Pancasila dan Teks Pembukaan UUD 1945 yang merupakan hasil kesepakatan bersama (mujma’ alaih) bagi seluruh elemen bangsa.

Jika dari kedua sendi itu, mereka menunjukkan karakter yang berlainan (khilaf al-mujma’ ‘alaih), maka sudah pasti ia bisa dipandang menentang elemen dasar pembentuk negara. Membiarkannya, justru berbahaya bagi bangunan negara itu sendiri.

Ketiga, bagaimanapun juga, seorang dai merupakan pihak yang berhak mendapatkan upah karena profesionalitas dakwahnya dan keterampilannya dalam berkomunikasi di hadapan publik. Sebagai seorang yang profesional, sudah pasti membutuhkan tolok ukur. Suatu misal: ia alumni dari Pondok Pesantren mana?

Ia lulus dari perguruan tinggi apa? Mengingat yang disampaikan adalah berkaitan dengan aspek penerapan hukum Islam di Indonesia, maka integritas penyampaian itu juga semestinya memiliki indikator penguasaan.

Bukti fisik berupa penguasaan menjadi faktor penting sebagai tolok ukur. Misalnya: bukti silabus dakwahnya, target capaiannya, dan lain sebagainya. Verifikasi terkait dengan penguasaan itu selanjutnya musti dipadukan dengan goal utama, yaitu tidak bertentangan dengan konsepsi landasan hidup berbangsa dan bernegara yang baik dalam bingkai ke-Indonesia-an.

Kedudukan Dai dalam Bingkai Fikih Muamalah

Mengingat tiga peran yang diemban oleh seorang dai di atas, maka secara tidak langsung telah menempatkan dai sebagai pihak yang layak untuk (1) diberi ujrah (biaya) dan (2) diakui profesionalitas serta integritasnya kepada agama dan negara.

Mengapa integritas kepada negara juga masuk bgian sebagai tolok ukur? Ada beberapa sebab, namun dalam hal ini kita dapat meringkasnya sebagai dua hal, yaitu: (1) dai merupakan seorang warga negara Indonesia.

Baca Juga :  Petuah untuk Orang yang Hanya Bersyukur Jika Diberi Nikmat Materi Saja

Relasi antara negara dan pribadi dai adalah relasi akad muwathanah, sehingga layak diberlakukan kepada mereka mengenai hak dan kewajibannya selaku warga negara yang baik yang dicirikan dengan adanya khidmah kepada negara, dan (2) Indonesia merupakan negara hasil kesepakatan dan berdiri di atas dasar nasionalisme warganya (daru al-mu’ahadah wa al-wathaniyah). Patuh terhadap ikatan kesepakatan dan merawat nasionalisme ini merupakan bagian dari kewajiban bagi setiap warga negara, termasuk di antaranya adalah dai.

Jika seorang dai telah memenuhi kriteria di atas, maka sudah selayaknya baginya mendapatkan sertifikasi sebagai seorang yang kompeten dalam komunikasi publik dalam persoalan agama di tengah kehidupan bernegara dan berbangsa dengan realitas penduduknya yang beragam. Inilah nilai penting yang perlu ditekankan dalam langkah sertifikasi itu sehingga kedudukan seorng dai dapat dipandang sah sebagai profesional dalam menyampaikan hukum Islam dan diakui dalam bentuk sertifikat dakwah.

Jadi, sertifikasi bukan sekedar reputasi (jah) atau popularitas dirinya dalam melakukan manajemen komunikasi yang didukung oleh sebuah tim. Sebab, goal utama sertifikasi adalah eksistensi negara.

Ketiadaan penguasaan terhadap hukum-hukum Islam dalam ranah komunikasi publik, dapat berujung pada 2 hal, yaitu:

  1. Kemungkinan adalah terjadinya khadi’ah (pengelabuan) untuk menutupi kelemahannya sehingga perlu tim untuk memvisualisasikannya, dan
  2. Kemungkinan lain adalah penyesatan (dlallun mudlillun), yang dicirikan dengan upaya penggiringan opini publik untuk menentang negara. Indikasinya: apa yang disampaikan oleh mereka sama sekali tidak bernilai ilmiah, sebab tidak ada rujukan yang bersifat mu’tabar dari kalangan ulama’ terdahulu.

Apa yang disampaikan di atas merupakan pemandangan dari sisi menempatkan dai sebagai pihak yang layak diberi ujrah sebab kinerja profesionalitasnya versi Madzhab Syafii. Madzhab Syafii merupakan madzhab yang dihuni oleh mayoritas agama Islam di Indonesia. Oleh karenaya, sudah selayaknya untuk dijadikan acuan/tolok ukur.

Baca Juga :  Apakah Mandi Wajib Harus Keramas Pakai Shampo?

Ketiadaan standart profesionalitas, dapat menempatkan seseorang hanya berdasar latar  belakang popularitas semata. Jika hal ini yang berlaku, lantas apa bedanya profesi dai dengan artis?  Agama tidak membutuhkan popularitas. Agama hanya membutuhkan orang yang kompeten dalam menyampaikan hukum sembari kompeten dalam memandang suatu kemaslahatan ukhrawi dan duniawi. Wallahu a’lam bi al-shawab

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here