Kedudukan Maqashid Syariah dalam Penetapan Syariat

0
1355

BincangSyariah.Com – Mengenai peran maqashid syariah untuk membedakan antara tujuan dan sarana, Jasser Audah menyoroti banyak ahli al-maqashid dalam kitabnya Dalilun lil Mubtadi’. Seperti Muhammad al-Ghazali dalam upayanya memperbaharui hukum Islam, menegaskan pentingnya pembedaan antara al-wasail (sarana-sarana) dengan al-ahdaf (tujuan-tujuan). Ia membolehkan terjadinya intiha (kesudahan) dari sebuah sarana, hal yang tidak dapat terjadi dengan tujuan. Ia membuat contoh dengan sistem pembagian rampasan perang sebagai sarana yang bisa berubah-ubah dan dapat mengalami kesudahan meskipun persoalan ini telah disebutkan secara jelas dalam Alquran.

Begitu juga dengan Yusuf al-Qaradhawi dan Faisal Maulawi, keduanya menerapkan konsep yang sama tentang sarana dan tujuan pada rukyat Ramadhan. Sehingga berkesimpulan bahwa rukyat hanyalah sekedar sarana untuk menentukan awal bulan puasa ketimbang sebuah tujuan dalam dirinya sendiri. Sebagai catatan bahwa fatwa keduanya dapat memecahkan banyak masalah bagi minoritas Muslim yang hidup ditengah-tengah masyarakat non muslim.

Di samping itu, al-Qaradhowi juga menganggap pemakaian jilbab oleh wanita muslimah dipandang sebagai sekedar sarana untuk mencapai tujuan kesopanan. Begitu juga dengan Thaha Jabir al-Ulwani, ia menyarankan sebuah proyek reformasi dalam karyanya Ishlah al-Fikr al-Islami di mana ia menjelaskan pendapatnya tentang metode pembedaan antara sarana dan tujuan, khususnya dalam isu-isu gender.

Dengan melibatkan perempuan dalam persaksian dapat dianggap sebagai sarana yang mengantarkan kepada suatu tujuan atau dengan kata lain sebuah proses demi penetapan gagasan mengenai kesetaraan gender. Sementara itu Ayatullah Mahdi Syamsuddin mengusulkan kepada para ahli hukum Islam untuk mengambil posisi dinamis dalam mendekati teks-teks suci, tidak memandang teks secara terpisah sebagai hukum yang mutlak dan universal, namun mengaitkannya dengan faktor tempat, waktu, situasi, dan person.

Di samping mereka, masih banyak para pemikir muslim kontemporer yang mengulas secara panjang lebar persoalan relasi antara sarana dengan tujuan ini, seperti Fathi Uaman yang mengulas sisi-sisi praktis yang menjadikan persaksian wanita kurang dari laki-laki. Hasan Turabi yang menyoroti banyaknya aturan hukum buat wanita dan tata busananya. Roger Garaudy yang menyarankan pengklasifikasian ayat Alquran ke dalam 2 bagian, yaitu bagian yang dianggap historis dan bagian yang merupakan nilai-nilai abadi.

Baca Juga :  Hukum Menikung Tunangan Orang Lain

Abdul Karim Soroush yang mengusulkan pembagian teks ke dalam 2 unsur, yaitu unsur yang esensial (prinsipil) dan yang aksidental (kondisional). Muhammad Shahrur yang memperdebatkan bahwa sebagian tradisi kenabian yang berkaitan dengan perdagangan tidak dapat dianggap sebagai hukum Islam, melainkan hukum perdata yang harus disesuaikan dengan situasi sosial di mana dia diterapkan.

Penting juga untuk disebut di sini bahwa sementara peneliti ada yang memperluas cakupan antara sarana dengan tujuan ini menjadi apa yang disebut dengan historisasi teks-teks suci Islam, di mana hal itu dapat dianggap sebagai penghapusan terhadap wewenang teks tersebut secara total. Pendekatan ini menyarankan bahwa setiap ide tentang teks, budaya, dan kejadian-kejadian adalah, secara total, bergantung pada posisinya dalam konteks historisnya yang asli dan perkembangan-perkembangan historis berikutnya.

Akibat dari pemahaman seperti ini adalah dianggapnya Alquran sebagai produk budaya dari sebuah budaya yang melahirkannya. Sehingga pada akhirnya Alquran hanya menjadi dokumen sejarah yang hanya bisa membantu dalam belajar tentang sejarah komunitas tertentu yang pernah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW.

Maqashid Syariah untuk Fath al-Zarai’ dan Sadd al-Zarai’

Sadd al-Zarai’ (menutup sarana yang bisa mengantarkan kepada yang dilarang syariat), dalam hukum Islam bermakna melarang sebuah aksi yang legal karena ditakutkan akan mengakibatkan aksi yang tidak legal. Para ulama sepakat bahwa pelarangan itu hanya dapat diberlakukan jika kemungkinan terjadinya aksi ilegal itu melebihi kemungkinan tidak terjadinya, walaupun mereka berselisih dalam mengklasifikasikan tingkat kemungkinan-kemungkinan tersebut. Secara umum para ulama mengelompokkan kemungkinan tersebut ke dalam 4 kategori, yaitu kategori yang pasti, kemungkinan besar, mungkin, dan jarang.

Pada zaman sekarang, sadd al-zarai’ adalah tema yang sering terulang pada pendekatan hukum aliran neo-literalis yang dimanfaatkan oleh sebagian rezim politik demi kepentingan sendiri, khususnya para ranah hukum yang menyangkut perempuan seperti larangan terhadap perempuan untuk mengendarai mobil, bepergian sendirian, bekerja di radio atau televisi, mengabdi sebagai wakil rakyat dan lain-lain. Namun sejumlah ulama dari mazhab Maliki menyarankan pembukaan sarana (fath al-zarai’) sebagai perluasan dari metode klasik sadd al-zarai’. Pendapat ini juga didukung oleh al-Qarrafi, ia membagi aturan syariat ke dalam sarana-sarana (wasail) dan tujuan-tujuan (maqashid) dan menyarankan agar diblokirnya sarana-sarana yang mengakibatkan terjadinya tujuan yang ilegal dan agar dibukanya sarana-sarana yang mengantarkan kepada tercapainya tujuan-tujuan yang legal.

Baca Juga :  Cara Unik Ulama Nusantara Menjelaskan Isra’ Mi’raj

Di samping itu, al-Qarrafi mengaitkan tingkatan sarana dengan jenjang tujuan, di mana ia menyarankan 3 jenjang tujuan, yaitu tujuan yang paling jelek (aqbah), maka sarananya harus diblokir. Kemudian tujuan yang paling baik (afdal), maka sarananya harus dibuka. Dan tujuan yang di tengah-tengah (mutawassith), maka sarana yang mengantarkan ke arah sana diperbolehkan. Selain al-Qarrafi, Ibn Farhun (769 H) juga menerapkan konsep al-Qarrafi terkait fath al-zarai’ ke dalam sejumlah aturan syariat. Dengan demikian, tampak bahwa pengikut mazhab Maliki mencoba untuk memperluas metode berpikir ini kepada sisinya yang positif yang berimplikasi terhadap pembukaan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang baik, sekalipun tujuan-tujuan tersebut tidak disebutkan dalam teks-teks suci.

Penulis ingin menggarisbawahi bahwa pemikiran maqashid syariah Jaser Audah dalam kitabnya ini memiliki keistimewaan dibanding karya-karya serupa dalam tema yang sama dari segi kesatuan tema dan sistematisasi alur pembahasan. Hanya saja apa yang tertera dalam buku ini baru sejauh teori yang mungkin saja membutuhkan usaha nyata untuk mewujudkannya. Di samping itu, kami secara pribadi melihat ada beberapa tema kontroversial yang sempat dibahas oleh Jaser Audah dalam buku ini yang berpeluang besar untuk disalahpahami oleh sebagian kalangan.

Kendati demikian, apa yang ditulis dalam buku ini masih membuka peluang untuk didiskusikan lebih lanjut, seperti apa standar dan batasan-batasan maslahah dalam teori maqashid syariah perspektif Jaser Audah sehingga dapat dibedakan dengan teori-teori maqashid syariah lain yang cendrung liberal dan sembrono dalam penerapannya. Wallahu A’lam.

 



BincangSyariah.Com dikelola oleh jaringan penulis dan tim redaksi yang butuh dukungan untuk bisa menulis secara rutin. Jika kamu merasa kehadiran Bincangsyariah bermanfaat, dukung kami dengan cara download aplikasi Sahabat Berkah. Klik di sini untuk download aplikasinya. Semoga berkah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here