Mana yang Lebih Islami, Khilafah atau Muwathanah?

4
812

BincangSyariah.Com – Kekuasaan khilafah Islamiah akhirnya hancur, runtuh sesudah berdiri berabad-abad. Runtuhnya sistem khilafah tahun 1924 itu telah menimbulkan kegoncangan luar biasa pada para pemimpin Islam. Mereka kebingungan dalam  merumuskan hubungan agama dan negara.

Tak pernah terpikirkan bahwa kekuasaan politik kini berubah seratus delapan puluh derajat,  terbalik atau jungkir balik. Ia tidak lagi bersifat mondial melainkan harus dibatasi oleh wilayah geografis tertentu yang sah dan diakui. Kewarganegaraan seseorang didasarkan atas tempat dia dilahirkan, bukan yang lain. Sehingga tak ada lagi diskriminasi warga negara atas dasar agama, suku, ras dan sebagainya. Semua orang yang lahir di tanah air itu dengan identitas primordial apa pun adalah warga negara yang memiliki hak-hak yang sama di depan hukum. Raja, putra-putri mahkota dan siapa pun wajib tunduk kepada hukum.

Dalam negara bangsa itu tidak ada lagi pembagian wilayah menjadi dar al-islam (wilayah kaum muslimin), dar al-harb atau dar al-kufr (wilayah perang atau orang kafir). Tak ada lagi sebutan kafir dzimmi (kafir yang dilindungi) dan kafir harbi. Istilah-istilah itu hanya ada dalam sistem khilafah. Ia tak ada dalam sistem muwathanah (negara bangsa) karena semua orang dengan agama apa pun sama kedudukannya di depan hukum. Mereka adalah muwathinin, penduduk atau warga negara.

Rakyat tak lagi mau dibodohi dengan jargon “khalifah adalah wakil Tuhan di muka bumi yang diberi hak untuk menyusun hukum dan menentukan hukuman.” Mereka sadar bahwa manusia adalah sama sebagai makhluk Tuhan. Tak ada keistimewaan seseorang kecuali atas dasar ketakwaan. Orang Arab tidak lebih unggul daripada non-Arab. Orang kulit putih tidak lebih unggul daripada orang kulit hitam. Oleh karena itu, mereka punya kedaulatan dan kebebasan atas dirinya sendiri.

Baca Juga :  Sekali Lagi, Perlukah Khilafah di Indonesia?

Dalam negara bangsa, kekuasaan ada di tangan rakyat. Merekalah yang menentukan arah negara dan bagaimana negara harus dijalankan. Pembentukan konstitusi sebagai hukum tertinggi dibuat oleh rakyat melalui mekanisme musyawarah, perundingan, diskusi, dan sejenisnya. Bukan ditentukan oleh seorang saja yang mengaku mendapat amanat Tuhan atau beberapa individu tertentu kecuali atas persetujuan rakyat. Pemimpin negara bangsa ditentukan berdasarkan pilihan rakyat melalui beragam mekanisme, antara lain parlemen, kongres, atau pemilu langsung. Dan pemimpin harus bertanggungjawab kepada rakyat, bukan bebas tanpa pertanggungjawaban, sebagaimana raja.

Nah, begitulah. Maka betapa kacaunya situasi dunia terbalik itu, membingungkan, merusak kebiasaan, dan kenikmatan privilese para pemimpin, membikin pusing kepala dan menjadikan mereka bisa miskin.

Pertanyaan pamungkasnya adalah: mana yang islami, khilafah ataukah muwathanah?[]

[Tulisan ini disadur dari buku Lawaamii’ al-Hikmah ‘Pendar-pendar Kebijaksanaan’]

4 KOMENTAR

  1. Konsep muwathanah itu cuma dalih (fikih rekaan) dan utopia belaka. Tidak ada landasan ilmiahnya dalam kajian² fikih siyasah mana pun.

  2. Konsep muwathanah itu cuma dalih (fikih rekaan) dan utopia belaka. Tidak ada landasan ilmiahnya dalam kajian² fikih siyasah mana pun.

  3. Muwathana ternyata dalam kenyataan sebenarnya dalam pemerintahan saat ini gk berjalan tuh.contoh di banyak kasus.
    terkecuali jika ada kedekatan hub dengan sang pemerintah perbuatan tercela pun jadi aman.

  4. muwathanah hanya baik di slogan, tapi miskin dalam penerapan. Kini kita lihat rakyat banyak yang tidak mendapatkan haknya. berbeda dengan sistem khilafah,dimana telah terbukti diakui kesejahteraan di masanya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here