Kritik Konsep Hakimiyah Sayyid Qutub

1
5

BincangSyariah.com – Konsep hakimiyah merupakan landasan utama yang menjadi tumpuan setiap pergerakan kelompok radikal. Dari konsep inilah lahir pemikiran – pemikiran cabang ala kelompok radikal seperti syirik hakimiyah, tauhid hakimiyah, usbah mu’minah, jahiliah, tamkin dan lain sebagainya.

Konsep hakimiyah secara simpel berarti berhukum dengan hukum Allah. Namun, niatan baik mereka untuk mengimplementasikan syariat Islam ini, tidak disokong dengan penguasan terhadap perangkat ilmu – ilmu agama. Mereka memiliki semangat tinggi dalam menegakkan agama Allah namun tidak punya metodologi yang jelas dalam istinbath hukum. Akibatnya mereka secara serampangan menginterpretasi ayat Allah yang berujung pada distorsi terhadap makna ayat tersebut.

Konsep hakimiyah bukanlah hal baru. Sebelum disemai oleh Sayyid Qutub dalam bukunya fi Zhilal al-Qur’an, pemikiran ini sudah dicetuskan oleh Abu Al-A’la Al-Maududi. Menurut Dr. Usamah Al-Azhari, salah seorang ulama Al-Azhar yang masyhur,  jika ditelusuri lebih jauh, pemikiran ini bersumber dari kelompok Khawarij. Sama seperti mereka, kelompok Khawarij mengafirkan warga karena melantur saat memaknai QS Al Maidah [5] ayat 44.

Banyaknya ayat – ayat Al Qur’an yang direduksi maknanya oleh kelompok radikal, menggerakkan Dr. Usamah bersama masyayikh Al Azhar untuk membincang dan mengkritisi pemahaman kelompok ini secara ilmiah dalam sebuah buku berjudul Al Haq Al Mubin Fi Radd Ala Man Tala’aba bi Ad-Din, yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul Islam Radikal.

Dalam buku tersebut Dr.Usamah memberikan setidaknya enam kritik terhadap konsep hakimiyah ala Sayyid Qutub. Pertama, kekeliruan memaknai QS. Al-Maidah [5]: 44, “Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang – orang kafir”.

Dalam hal ini Konsep Hakimiyah Sayyid Qutub mengikuti jejak Al-Maududi. Berdasar ayat ini mereka mengafirkan orang-orang yang tidak menerapkan hukum syariat, meskipun orang-orang ini telah beriktikad bahwa ayat tersebut adalah kebenaran yang datang dari Allah. Mereka pun tidak peduli soal adanya halangan yang menyebabkan seseorang tidak bisa mengimplementasikan syariat Islam.

Baca Juga :  Belajar Moderasi Beragama dari Kitab Ithaf Al Dzaki, Kitab Tafsir Ulama Nusantara

Hal ini berseberangan dengan pemahaman para sahabat dan mayoritas ulama dari generasi ke generasi. Ulama memiliki beragam pandangan terkait interpretasi QS Al-Maidah [5]: 44. Yang paling rajih ayat tersebut bermakna, seseorang yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan Allah karena mengingkari ayat tersebut sebagai wahyu dan kebenaran, maka tak diragukan lagi dia telah kafir.

Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Tafsir Kabir memaknai ayat tersebut hanya bertalian dengan orang yang mengingkarinya dengan hati dan menentangnya dengan lisan. Sementara orang yang mengimani bahwa ayat tersebut benar sebagai hukum Allah, dan mengikrarkan hal tersebut dengan lisannya, namun dia terkendala dengan sesuatu yang menghalanginya maka dia tidak termasuk dalam golongan yang disebutkan dalam ayat ini.

Senada dengan Ar-Razi, Imam Al-Ghazali dalam ِAl-Mustashfa juga berkata bahwa orang yang masuk dalam kategori ayat tersebut adalah mereka yang mendusta dan mengingkari keabsahan ayat tersebut. Tidak hanya Al-Ghazali dan Ar-Razi, Ibnu Mas’ud, Ibnu Abbas, Al Barra, Hudzaifah bin Yaman, Ibrahim an Nakhli, Ikrimah, Qatadah, Amir, Thawus, Thabari, Qurtubhi, Ibnu Katsir, Ibnu Asyur dan lainnya juga memiliki pemahaman yang serupa soal ayat ini.

Kedua, menganggap hakimiyah bagian paling fundamental dari sifat-sifat ketuhanan. Ungkapan ini jelas jelas sebuah kekeliruan. Sejatinya hal paling fundamental dari sifat ketuhanan adalah sifat keesaan-Nya yang sempurna dan mutlak.

Atas dasar ini mereka memasukkan hakimiyah dalam ranah akidah dan menjadikannya sebagai bagian dari pokok-pokok iman. Sehingga siapa saja yang tidak melaksanakan hakimiyah, dianggap kafir meski yang dilanggar adalah hal-hal yang bersifat furu’iyyah fikih.

Ketiga, menganggap undang-undang sebagai tindakan berhukum bukan dengan hukum Allah. Tidak hanya sampai disitu,  Sayyid Qutub juga menyepelekan hasil ijtihad ulama yang sejak dahulu kala telah bekerja keras meneliti hubungan hukum perundangundangan dengan syariat IsIam.

Baca Juga :  Golongan yang Selamat

Para ulama telah mengerahkan segala kemampuaannya secara hati – hati dan amanah dalam melihat perbedaan dan persamaan diantara keduanya. Mereka juga mengamati setiap perkembangan yang terjadi dan memberikan solusinya. Namun, Sayyid Qutub justru tidak memedulikan hal yang sangat esensial ini dan tetap kukuh mengafirkan orang lain.

Keempat,  kekeliruan dalam memahami Q.S Yusuf [12]: 40 (Tidak ada hukum melainkan hukum Allah). Para ulama menafsirkan ayat tersebut bahwa hanya Allah lah yang berhak menentukan halal, haram, sunnah, makruh, mubah, sah atau tidak sah. Adapun para Nabi dan Rasul hanyalah sebagai penyampai risalah. Dari sisi ini permasalahan berkaitan dengan akidah.

Dari akidah lalu beralih pada ranah fikih sebagaimana masyarakat berbaur dengan hukum-hukum ini. Dengan begitu, maka dapat dijumpai diantara mereka ada yang menjalankan dengan baik namun ada juga yang tidak.

Anehnya dari sudut pandang Sayyid Qutub, masyarakat yang tidak melaksanakan hukum ini secara sempurna tertuduh kafir sebab telah dianggap melabrak hak Allah dalam menentukan hukum. Dan menilai hal tersebut sebagai pengingkaran terhadap Allah dalam sifat-Nya yang paling utama.

Kelima, tidak memahami al-a’waridh al ahliyyah. Bab al-a‘waridh al ahliyyah merupakan salah satu pembahasan penting dalam ilmu Ushul fikih. Orang yang memahami konsep ini tau bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang tidak dikenai konsekuensi hukum syariat. Sayangnya, Sayyid Qutub tidak paham soal bab ini.

Keenam, meyakini risalah agama Islam telah mengalami keterputusasaan. Menurutnya presensi umat Islam sudah punah  sejak berabad – abad lalu. Tak aneh jika Sayyid Qutub menyuarakan pernyataan tak berdasar ini. Sebab, dia sendiri telah menolak hasil ijtihad para ulama terdahulu dan menganggap hal tersebut sebagai produk jahiliah. Tentu, hal ini tidak dapat dibenarkan. Sejatinya, para ulama lah yang telah berjasa menjaga rantai keilmuan hingga bisa terus bersambung sampai kepada pemahaman Rasulullah.

Baca Juga :  Hukum Fotografi dalam Islam

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here