Kritik Jasser Audah Terhadap Ahli Hadis dalam Mengatasi Kontradiksi Dalil

0
2037

BincangSyariah.Com – Dalam memahami teks atau dalil agama terkadang kita jumpai hal-hal yang terlihat perselisihan atau kontradiksi atau sering disebut dengan ta’arud dan tanaqud. Jasser Audah menyebutkan dalam Dalailun li al-Mubtadi’ bahwa menurut teori hukum Islam terdapat perbedaan antara kedua kata di atas, yaitu ta’arudh/ ikhtilaf (oposisi/ perselisihan) dan tanaqud atau ta’anud (kontradiksi) dari sejumlah dalil (baik al-Qur’an atau redaksi Hadis).

Istilah pertama dianggap hal yang biasa terjadi, terlebih dalam persoalan furu’ (cabang) syariat. Biasanya disebabkan oleh kekurangan persepsi dari seorang ahli fikih yang membuatnya merasa adanya kontradiksi tersebut. Hal ini bisa terjadi lantaran yang bersangkutan tidak mendapatkan informasi yang lengkap mengenai narasi dalil yang dianggap berkontradiksi ataupun kekurangan dalam hal pengetahuan yang meliputi aspek-aspek konteks narasi dalil tersebut dari segi tempat, waktu, situasi maupun kondisi.

Sementara itu istilah yang kedua, tanaqud atau kontradiksi antara kebenaran dan kebohongan (seperti mengharamkan atau menafikan sesuatu) dianggap tidak mungkin terjadi di antara dalil-dalil yang sahih, kecuali kesahihannya itu tidak benar adanya. Kontradiksi semacam ini hanya dapat terjadi dalam proses periwayatan hadis yang disebabkan oleh kealfaan para perawi, sehingga memunculkan anggapan adanya dua redaksi asli yang berkontradiksi.

Akan tetapi kontradiksi yang semacam ini sangat jarang dan pengaruhnya pada fikih juga terbatas. Sebagian besar kasus perselisihan atau oposisi yang memiliki pengaruh besar dalam bidang fikih adalah merupakan ta’arudh (kontradiksi lahiri), sebuah kontradiksi yang secara lahir tampak bagi pemahaman, padahal pada hakikatnya tidak bertolakbelakang sama sekali.

Metode-Metode Pemecahan Ta’arud

Metode umum yang digunakan oleh para ulama dalam menyelesaikan kontradiksi lahiri tersebut paling tidak ada tiga, yaitu metode al-jam’u (pengkompromian dua dalil), metode nasekh wa al-mansukh (penghapusan dari suatu dalil oleh dalil yang lebih baru), metode al-tarjih (timbang-menimbang antar dalil), al-tawaqquf(bersikap skeptis atau tidak memberikan keputusan), al-tasaqut (pengguguran), serta al-takhyir (pemilihan).

Namun menurut penelitian Jaser Audah, metode al-tawaqquf, al-tasaqut, dan al-takhyir sangat jarang digunakan. Sedangkan metode yang sering didahulukan secara teoritis oleh mayoritas ulama adalah metode al-jam’u dan metode al-nasakh sering diaplikasikan oleh Mazhab Hanafi. Kendati demikian, secara faktual dalam disiplin ilmu hadis, penggunaan metode al-jam’u jarang digunakan. Kadang-kadang mereka (para ahli hadis) menggunakan metodeal-tarjih dan paling sering menggunakan metode al-nasakh.

Metode al-Naskh dan Keterbatasannya

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa metode ini merupakan metode yang paling sering digunakan oleh Ahli Hadis dalam mengatasi kontradiksi lahiri. Konsep ini mengasumsikan bahwa dalil yang lebih mutakhir menghapuskan dalil yang sebelumnya, baik dalam nash al-Qur’an ataupun Hadis. Anehnya istilahal-nasakh sendiri tidak memiliki dalil pendukung dari perkataan Nabi dalam literature hadis yang ada. Istilah ini muncul hanya pada komentar-komentar para sahabat Nabi dan perawi hadis saat mengomentari hadis-hadis yang menurut pandangan mereka tampak berkontradiksi. Di pihak lain, para ahli al-Qur’an mengklaim bahwa ada dalil khusus dalam al-Qur’an yang menegaskan adanya istilah tersebut (seperti Q.S al-Baqarah : 106) meski sebenarnya terdapat beragam interpretasi seputar ayat tersebut.

Baca Juga :  Panduan Bermedsos dengan Ilmu Hadis Dasar

Jaser Audah melihat adanya sejumlah besar dalil yang telah dibatalkan tanpa alasan yang masuk akal, kecuali kelemahan para ahli fikih dalam menemukan titik temu antar dalil yang mereka anggap berkontradiksi tersebut. Padahal sebenarnya terdapat beberapa alternatif lain seperti pengaplikasian metode al-tarjih, atau dengan meneliti adanya kemungkinan salah satu dari dua dalil tersebut tidak diriwayatkan secara benar ataupun kemungkinan lain bahwa masing-masing narasi terjadi dan mengacu pada konteks yang berbeda-beda, sehingga signifikansi masing-masing juga berbeda-beda. Harmonisasi atau konsiliasi dengan pertimbangan konteks inilah yang dinamakan juga dengan metode al-jam’u yang jarang digunakan oleh para ulama klasik dahulu. Berikut contoh keterbatasan metode al-nasakh yang populer dalam al-Qur’an yaitu ayat tentang al-saif(pedang).

Akibat dominasi metode al-nasakh, ayat al-saif (pedang) dianggap menghapus 200 ayat al-Qur’an. Pada ayat ke-5 dari surah al-Taubah, yang kemudian dinamakan dengan ayat pedang ini disebutkan bahwa “apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kamu jumpai mereka dan tangkaplah mereka”. Menurut konteks sejarah, ayat ini turun pada tahun ke-9 hijriah di mana terjadi perperangan antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin Mekah.

Namun oleh mayoritas ahli tafsir, ayat tersebut telah dicabut dari konteks tematik dan sejarahnya dan dianggap sebagai penentu hukum hubungan antara kaum muslimin dengan Non Muslim di setiap tempat, waktu, dan situasi-kondisi karena ia diwahyukan menjelang wafatnya Nabi SAW. Akibatnya ayat tersebut diklaim telah berkontradiksi dengan lebih dari 200 ayat al-Qur’an yang semuanya mengajak kepada dialog, kebebasan beragama, pemaafan, perdamaian, dan kesabaran.

Berdasarkan data ini, Jaser Audah berkesimpulan bahwa metode al-nasakh pada umumnya merupakan produk pemahaman manusia  ketimbang wahyu. Hal tersebut ditambah lagi dengan membengkaknya jumlah kasus penghapusan yang diklaim oleh tabi’in di mana jumlah kasus tersebut justru melebihi jumlah kasus yang dibicarakan oleh para sahabat sendiri.

Baca Juga :  Dalil Kebolehan Menerima Proyek Pembangunan Gereja bagi Arsitektur Muslim

Pada abad selanjutnya semakin banyak lagi kasus al-nasakh yang diklaim oleh para ulama mazhab, yang tidak pernah diklaim oleh generasi tabi’in. Sehingga pada akhirnya metode ­al-nasakh ini seakan-akan menjadi trategi untuk mendiskreditkan opini lawan. Contohnya, Abu al-Hasan al-Karkhi (951 H) pernah menulis “kaedah dasar adalah setiap ayat al-Qur’an yang berbeda dengan opini para ulama mazhab kami, dianggap telah dicabut dari konteksnya atau telah dinasekhkan”.

Maqashid syariah sebagai Solusi Konstruktif untuk al-Ta’arud

Berikut beberapa contoh kasus yang dianggap kontradiksi oleh segolongan ulama dan diselesaikan dengan metode al-nasakh, padahal kontradiksi tersebut bisa terselesaikan dengan pendekatan maqashid syariah. Diantaranya :

Pertama, Maksud Kemudahan dan Ritual Ibadah

Ada beberapa dalil yang dianggap kontradiksi mengenai variasi cara pelaksanaan ritual ibadah Nabi SAW yang bersumber dari riwayat yang sahih. Seperti cara meletakkan tangan dalam salat, bermacam-macam gerakan salat, berbagai macam ucapan tasyahhud, cara-cara sujud sahwi, cara takbir dalam salat Ied, ritual mendetail haji dan lain-lain.

Dalam nuansa penafsiran yang diselimuti pikiran al-nasakh, riwayat-riwayat yang berbeda itu seringkali menyebabkan konflik yang berkepanjangan antar kaum muslimin, termasuk di Indonesia. Padahal melalui sudut pandang maqashid syariah keberagaman tersebut mengandung maksud tertentu dari Nabi SAW, yaitu al-taisir (kemudahan). Sehingga maksud kemudahan ini memungkinkan kaum muslimin, dengan kemampuan dan sifat yang berbeda-beda, untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Kedua, Maksud Universalitas Islam dan Kearifan Lokal

Terdapat juga sejumlah narasi hadis yang dianggap berkontradiksi mengenai ‘uruf(kearifan lokal), seperti hadis tentang boleh tidaknya seorang perempuan menikah tanpa wali laki-laki. Hadis ini dianggap kontradiksi karena dalam tradisi Arab, wanita yang menikah tanpa wali dianggap tidak tahu malu. Kedua hadis tersebut diriwayatkan dari Aisyah ra di mana salah satunya melarang wanita manapun menikah tanpa wali laki-laki, sedangkan riwayat lainnya memperbolehkan wanita yang pernah menikah untuk menikah tanpa wali.

Kontradiksi lahiri ini sebenarnya bisa dipecahkan dengan menggunakan paradigma maqashid syariah, tanpa harus menasakh salah satu di antaranya. Hadis ini dapat dipahami sebagai upaya Nabi SAW dalam menunjukkan kepeduliannya terhadap keanekaragaman masyarakat manusia, karena sejatinya beliau diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta.

Ketiga, Maksud Gradualisme dan Manajemen Perubahan

Selain dua maksud di atas, ada juga beberapa teks yang secara lahiriahnya berkontradiksi, namun pada hakikatnya tidak sama sekali. Hal itu seperti kontradiksi antar dalil mengenai pelarangan khamar dan berjudi, pelaksanaan salat dan puasa secara bertahap. Teks-teks tersebut tidak mesti dipertentangkan, namun harus dipahami sebagai representasi dari prinsip gradualisme dalam penerapan syariat.

Baca Juga :  Cara Memahami Hadis: Memahami Hadis yang Bertentangan dengan Al-Qur'an (1)

Hal ini bertujuan untuk memperhalus jalan perubahan yang dibawa oleh Syariat pada sendi-sendi masyarakat dan kebiasaan-kebiasaan yang telah mengakar. Sehingga pelaksanaan manajemen perubahan dalam membumikan gagasan-gagasan ideal pada masyarakat pun dapat diwujudkan. Urgensi prinsip ini sangat cocok diterapkan bagi mereka yang baru memeluk agama Islam, di mana mereka perlu menumbuhkankembangkan keislaman mereka secara perlahan-lahan.

Keempat, Maksud Pencocokan Maslahat dengan Keanekaragaman Kondisi

Selanjutnya, terdapat sejumlah teks yang secara lahir bertolak belakang dengan teks lainnya karena menyampaikan pernyataan hukum yang berbeda-beda terhadap kasus yang mempunyai tipikal yang sama. Namun kontradiksi lahiri ini dapat dipecahkan dengan mempertimbangkan maksud dan tujuan Nabi SAW untuk memenuhi kemaslahatan manusia yang memiliki potensi dan kondisi yang berbeda-beda dengan cara yang terbaik.

Contoh kasus dalam hal ini adalah persoalan masih berhak atau tidaknya seorang ibu/janda untuk mengasuh anaknya jika ia telah menikah lagi. Menurut satu riwayat menerangkan hilangnya hak asuh dari si perempuan yang bersangkutan. Riwayat ini diunggulkan oleh mayoritas ulama fikih dengan alasan bahwa kelompok hadis ini lebih autentik karena diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Ahmad ibn Hambal.

Di lain pihak, Ibn Hazm menguatkan riwayat kedua yang menjelaskan bahwa sang ibu masih mempunyai hak asuh atas anaknya walaupun sudah menikah dengan suami yang baru. Hal ini didasarkan kepada kecurigaannya terhadap kedhobitansalah seorang perawi dalam silsilah narasi kelompok pertama. Di samping itu, riwayat ini juga diperkuat oleh fakta Ummu Salamah yang tetap tetap mempertahankan hak asuh anaknya setelah ia menikah dengan Nabi SAW.

Namun perselisihan ini dikompromikan oleh al-Shan’ani dengan memutuskan bahwa sang anak harusnya tinggal bersama salah satu orangtuanya yang mampu memenuhi maslahat anak itu dengan cara terbaik, boleh jadi itu adalah bapak atau ibunya. Dengan demikian, keadilan adalah standar yang menentukan pihak yang memiliki hak asuh dan syariat tidak mungkin berlaku tidak adil terhadap manusia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here