Kriteria Negara Miskin akibat Resesi dalam Pandangan Hukum Islam

0
625

BincangSyariah.Com – Ada tiga orang sahabat mengadakan perjalanan. Ketika sampai waktunya makan siang, masuklah mereka ke dalam sebuah warung makan yang menyediakan beraneka ragam menu. Salah satu dari mereka berasal dari Madiun, ia memesan pecel. Yang satu lagi berasal dari Lamongan, ia memesan Soto Lamongan. Dan satu orang lagi dari Makassar, ia memesan Soto Makassar.

Pertanyaannya, adalah: jika awal tujuan (need) mereka masuk ke warung makan adalah untuk menghilangkan rasa lapar, mengapa  terjadi perbedaan pilihan menu? Sebagian  dari kita, mungkin akan langsung menjawabnya, sebab keinginannya berbeda sehingga cara memenuhi keinginan tersebut juga menjadi berbeda seiring background lidah dan cita  rasa yang dihasilkan oleh mereka pun berbeda.

Sesuai dengan kualitas tingkat keterpenuhan keinginan (wants) itu, maka demikian pula tingkat kepuasan (satisfaction) yang mereka dapat. Dalam dunia ekonomi konvensional, ketiga relasi antara tujuan (needs), keinginan (wants) dan kepuasan (satisfaction) adalah merupakan satu kesatuan dalam relasi, sehingga tidak dapat dipisahkan dalam rancang bangunnya.

Namun, dalam Islam, pondasi dasar kebutuhan bagi manusia adalah fitrah manusia itu sendiri. Dilihat dari fitrahnya, manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang imanen transenden. Ia tidak diciptakan selain daripada untuk tujuan mengabdi (beribadah) kepada Khaliq-Nya.

Untuk itulah, maka segala apa yang ada di dunia ini, dan telah ditundukkan untuk manusia, adalah semata sebagai sarana untuk mendukung tujuan dasar dari fitrah pengabdian tersebut. Sehingga karenanya, manusia perlu menjaga diri agar senantiasa tetap berada pada batas-batas fitrahnya. Allah SWT berfirman:

تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون

“Demikian itu merupakan batasan ketentuan dari Allah SWT, maka janganlah kalian melampauinya. Barangsiapa melampaui batas dari Allah SWT, maka mereka termasuk orang-orang yang telah berlaku aniaya.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 229).

Ketika menafsiri ayat ini, Al-Thabari menyampaikan:

يعني تعالى ذكره بذلك : تلك معالم فصوله ، بين ما أحل لكم ، وما حرم عليكم أيها الناس ، فلا تعتدوا ما أحل لكم من الأمور التي بينها وفصلها لكم من الحلال ، إلى ما حرم عليكم ، فتجاوزوا طاعته إلى معصيته

“Allah SWT menghendaki dalam ayat ini adanya sebuah pelajaran penting yang rinci bagi seorang hamba, yaitu penjelasan mengenai apa yang halal bagi kalian dan apa yang haram atas kalian, wahai manusia! Oleh karena itu, janganlah melampaui batas apa yang telah dihalalkan oleh Allah atas suatu perkara yang dinyatakan halal untuk kalian, menuju pada apa yang diharamkan untuk kalian. Karenanya, akibat  melampaui batas adalah dapat menjerumuskan kalian dari taat Allah menuju kepada berbuat maksiat kepada-Nya.” (Tafsir Al-Thabary, Juz 4, halaman 584).

Baca Juga :  Resesi Ekonomi dalam Tinjauan Maqashid Syari’ah

Mencermati ayat di atas, bagi manusia yang telah melaksanakan batas-batas ketentuan (hudud) yang sudah digariskan oleh Allah, maka mereka masuk kategori manusia yang taat dan sesuai fitrah. Namun, tindakan melampaui batas dari ketentuan-ketentuan yang digariskan Allah, maka tindakan itu dicap sebagai maksiat dan keluar dari fitrah.

Pada ilustrasi contoh di atas, jika kita mengikut pada bangunan dasar ekonomi konvensional, seseorang yang sama-sama memiliki hajat karena lapar, maka untuk memenuhi hajat itu, manusia bisa saja melampiaskannya dengan membeli makanan yang mulai harga 10 ribu rupiah di warung makan, hingga berharga 1 jutaan rupiah untuk satu porsinya. Atau bahkan bisa lebih mahal lagi dari hal itu, tergantung dari produk yang dikonsumsinya. Tujuan yang ingin dicapai dari pelampiasan itu adalah kepuasan (satisfaction).

Jika sebuah ekonomi diukur dengan tingkat kepuasan, maka yang muncul sebagai tolok ukur adalah antara sangat puas, kurang puas dan tidak puas. Orang yang biasa makan nasi pecel dengan harga 10 ribu, akan merasa puas dengan menu sajian dari penjualnya, dan sekaligus terpenuhinya kebutuhan hilangnya rasa lapar.

Namun, bagi pihak lain yang sama-sama makan nasi pecel di sebuah resto berkelas dengan harga 1 juta per porsi, tolok ukur kepuasannya adalah tidak hanya terhenti dari aspek hilangnya rasa lapar, melainkan juga aspek kemewahan sajian dan tempat. Mewah dan tempat merupakan sesutau yang berada di luar batas kebutuhan dasar (hajat), yaitu hilang rasa lapar. Alhasil, keduanya tidak bisa dikelompokkan ke dalam bagian maslahah hajiyah.

Lain lagi, bila kita mengikut pada konsepsi ekonomi dalam Islam, yang mana neraca yang berguna sebagai tolok ukur adalah hajat, yaitu kebutuhan dasar manusia itu sendiri, yaitu makan dan terbebas dari lapar yang membinasakan serta makan sebagai sumber kekuatan untuk melakukan ibadah.

Hal yang sama berlaku pada baju yang tujuan dasarnya untuk menutup aurat, dan harta yang tujuan dasarnya untuk mencukupi kebutuhan dan nafkah dalam kadar cukup. Itu sebabnya, syariat  melabeli sebuah kebutuhan itu dengan istilah mitsly (equilibrum/standart). Bila ketiganya dilekatkan dengan nafaqah, maka ada istilah nafkah mitsil. Bila dihubungkan dengan akad kerja dan upah, maka ada istilah ujrah mitsil, dan seterusnya. Bahkan berlaku atas mahar, yang dikenal dengan istilah mahar mitsil.

Baca Juga :  Permasalahan Resesi dan Kemaslahatan Ekonomi Indonesia

Hal yang melampaui dari standart dasar kalibrasi neraca ini, menandakan telah terjadi penggelembungan dari tujuan dasar manusia diciptakan, sehingga kadang masuk dalam bingkai israf (berlebih-lebihan), tabdzir (pemborosan), dan takatsur (bermegah-megahan).

Semakin jauh daya simpangnya dari nilai equilibrum fitrah (mitsly), maka semakin besar pula zakat dan shadaqah sebagai penyuci fitrah yang harus dikeluarkan. Semakin kecil simpangannya dari nilai equilibrum fitrah, maka semakin kecil pula nilai zakat, infaq dan shadaqah yang musti dikeluarkan.

“Pengeluaran” harta dalam bentuk pemenuhan kewajiban berupa zakat , atau berupa sunnah seperti infaq dan shadaqah, menjadikan seorang hamba bergerak menuju posisi equilibrum (fitrah) dan “pemasukan” lewat  zakat, infaq dan shadaqah, menjadikan posisi seseorang mengarah menuju titik equilibrum, adalah termasuk bagian dari tujuan dasar maqashid al-syariah dalam menjaga keseimbangan, keselaran dan harmoni dalam kehidupan. Jadi, instrumen ukur kebutuhan, adalah posisi fitrah itu sendiri.

Inilah bangunan dasar dari ekonomi Islam, sehingga ekonomi dalam konsepsi Islam, merupakan ekonomi yang tidak semata berburu kepuasan dan kekayaan, meski keduanya merupakan kategori mubah bila dilakukan dengan cara yang benar (sesuai ketentuan yang terdapat dalam syariat). Akan tetapi, ekonomi dalam Islam merupakan ekonomi yang dikemas dalam ruang adab dan ibadah.

Alhasil, titik konsentrasi ekonomi dalam Islam adalah bukan pada perolehan harta yang sebanyak-banyaknya. Ekonomi dalam Islam adalah dibangun di atas dasar perhatian pada mencari perkara yang halal dan menjauhi perkara yang diharamkan akibat melampaui batas ketetapan.

Dari sisi capaian rezeki yang halal, dan pertimbangan dasar bahwa manusia itu harus senantiasa menjaga eksistensi fitrah dasarnya dalam posisi equilibrum, maka posisi individu yang berada di bawah standart fitrah dasar kecukupan rezeki yang halal ini (minus), maka mereka dimasukkan dalam strata faqir dan miskin.

Dalam konteks negara, strata negara miskin atau faqir itu dikenal sebagai kondisi resesi, depresi dan krisis. Resesi, merupakan kondisi yang setara dengan miskin. Sementara krisis, adalah kondisi yang setara dengan konsepsi faqir. Keduanya dibedakan pada tingkat minusnya terhadap kebutuhan. (Baca: Resesi Ekonomi dalam Tinjauan Maqashid Syari’ah)

Baca Juga :  Hukum Memindahkan Jenazah Karena Beda Pilihan Politik

Di dalam kajian Kifayatu al-Akhyar, miskin diilustrasikan oleh Syeikh Taqiyuddin al-Husny sebagai pihak yang butuh 10, namun ia hanya memiliki 8 atau 9, sehingga minus 1 atau 2. Sementara kondisi faqir, diilustrasikan sebagai individu yang butuh 10, namun ia hanya memiliki 2 sehingga minus 8. Kondisi yang terparah adalah, disebut sebagai muflis (bangkrut), yaitu kondisi ia butuh 10, namun ia tidak memiliki apa-apa lagi, bahkan ditambah utang. Tidak ada sumberdaya yang bisa diharapkan untuk menutup kebutuhan dan sekaligus utang yang dimilikinya.

Nah, bila suatu negara ada dalam posisi sebagaimana digambarkan dari ilustrasi butuh 10, namun punya 8, maka negara menjadi dapat dikategorikan sebagai miskin. Bila negara memiliki kebutuhan 10 namun ia hanya punya 2, maka ia dikategorikan sebagai faqir.

Keduanya, pada negara, dapat diukur berdasar perolehan GDP (Gross Domestic Product) yang dimilikinya. GDP minus kurang dari 50% kebutuhan, maka negara masuk dalam rumpun miskin. GDP minus lebih dari 50% kebutuhan, maka negara itu masuk rumpun faqir, menurut konsepsi fiqih.

Tapi, jangan lupa bahwa klasifikasi negara berdasar fikih ini adalah berangkat dari tolok ukur kebutuhan fitrah. Alhasil, jika GDP itu merupakan hasil perolehan yang mengikuti konsepsi dasar ekonomi konvensional, maka kita perlu curiga, bahwa ada faktor kepuasan yang turut  dilibatkan dalam penetapan GDP itu.

Misalnya, ada ruas tol yang belum selesai dibangun dan masih terus digalakkan pembangunannya. Biaya Pembangunan ruas tol yang menyedot sebagian dari APBN sehingga mengurangi tingkat pemenuhan kebutuhan dasar warga negara, adalah yang bisa dijadikan alasa bahwa suatu negara tidak bisa dikelompokkan sebagai miskin atau faqir menurut syara’.

Hampir persis dengan ilustrasi, ada seseorang butuh pemasukan sebesar 100 juta dalam 1 tahun, namun ternyata ia hanya memiliki total pemasukan sebesar 80 juta, sementara ia butuh merenovasi rumahnya sehingga menjadi mewah, maka konsepsi kekurangan minus 20 juta semacam ini belum bisa mengkategorikannya sebagai miskin.

Oleh karenanya, ia tidak bisa dikategorikan sebagai asnaf miskin. Kiranya Indonesia, juga masuk dalam ranah ini. Indikatornya, adalah resesi ini baru terjadi setelah Covid-19 melanda. Adapun, dari sisi pembangunan, Indonesia masih terus bisa membangun. Wallahu a’lam bi al-shawab.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here