Kiat Menangkal Ideologi Takfiri Menurut Habib Ali Al-Jufri

1
27

BincangSyariah.com- Ideologi takfiri atau paham mengkafirkan terhadap sesama muslim menjadi salah satu ancaman baru bagi dunia saat ini. Sebab dari rahim ideologi inilah lahir gerakan-gerakan radikal yang pada ujungnya memunculkan aksi-aksi anarkis dan terorisme dengan mengatasnamakan Islam. Tak jarang pula sasaran aksi mereka justru dari kalangan umat Islam sendiri yang memiliki pandangan berbeda dengan mereka. Kita perlu mempelajari kiat menangkal ideologi takfiri. Hal ini karena Rasulullah sangat mewanti-mewanti umat beliau agar tidak mudah menjatuhkan vonis ‘kafir’ terhadap sesama saudara imannya, sebagaimana sabda beliau dalam hadits:

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيْهِ: يَا كَافِرُ! فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا  (متفق عليه)

Jika seseorang laki-laki berkata kepada saudaranya ‘Wahai kafir!’, maka ucapan dia akan kembali kepada salah satunya

Dalam hadits lain, Rasulullah saw. menganggap praktik menuduh seorang muslim sebagai kafir (takfir) merupakan suatu kejahatan yang setara dengan pembunuhan:

مَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ (رواه البخاري)

”Barangsiapa menuduh seorang yang beriman dengan kekafiran, maka ia seperti membunuhnya” (HR. al-Bukhari)

Menyadari akan bahaya laten ideologi takfir, banyak ulama yang mencurahkan pikirannya untuk melawan ideologi ini. Salah satunya adalah Habib Ali al-Jufri, dai internasional yang telah berdakwah ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam bukunya berjudul “al-Insaniyyatu qabla at-Tadayyun” (Kemanusiaan Sebelum Keberagamaan), beliau selalu mengingatkan kita akan bahayanya menghakimi orang lain sebagai kafir, lebih-lebih bila vonis tersebut muncul hanya karena perbedaan pandangan politik. Menyeret takfir ke ranah konflik politik merupakan pelanggaran yang mencolok atas syariah Islam yang suci.

Kiat Menangkal Ideologi Takfiri 

Oleh karena itu, Habib Ali Al-Jufri memiliki kiat menangkal ideologi takfiri, di antaranya ialah:

Pertama, pemegang kekuasaan serta partai-partai politik harus segera berhenti bernegosiasi dan berinteraksi dengan ideologi takfiri yang acapkali  mereka manfaatkan demi menyeimbangkan kekuatan politik.

Sebab, di suatu waktu mereka menciptakan iklim yang kondusif untuk menyuburkan pertumbuhan ideologi takfir semata karena kepentingan politik belaka. Namun dalam kesempatan lain, ideologi ini mereka lawan ketika sudah terasa tidak dibutuhkan lagi.

Kedua, harus memaksimalkan peran institusi pendidikan dan dakwah dalam memerangi ideologi ini. Caranya ialah dengan menggalakkan studi dan penelitian ilmiah tentang isu yang berkaitan dengan ideologi ini. Kemudian hasil studi & penelitian tersebut didistribusikan secara massif untuk dipelajari dan dikaji di sekolah-sekolah, masjid-masjid , dan juga media.

Tak lupa pula diadakan seminar yang mengedepankan dialog dengan pengasong utama paham takfir dengan harapan kembalinya mereka ke jalan yang benar. Dengan demikian, cara ini tak lain adalah usaha  menggalakkan kontra narasi terhadap isu-isu yang sering dihembuskan oleh kaum takfiri untuk ditujukan kepada kaum muda dan orang awam.

Ketiga, para ulama serta umara (pemimpin) harus secara kompak, tegas, dan terbuka menolak ideologi takfir ini. Mereka harus melakukan ini tanpa ragu dan takut akan ancaman demi membangun kesadaran publik. Ketika sejumlah besar ulama dan pemimpin menolak ideologi ini secara berkesinambungan & berkelanjutan, niscaya pengasong serta pengikut takfiri terdesak dan tidak memiliki ruang bebas untuk membantahnya.

Keempat, para ulama, kaum intelektual, pemerintah, organisasi, dan media harus berani mengakui ketelodoran mereka, yang secara tidak langsung turut serta menciptakan lahan subur bagi penyebaran paham takfir. Bagaimanapun juga, ada kegagalan memberi pemahaman agama yang benar kepada generasi muda kita, sehingga mereka menjadi sasaran empuk bagi kaum takfiri untuk menyebarkan pemahaman yang salah dan berbahaya. Dan hal ini diperparah pula dengan kemarahan publik terhadap keterbelakangan, kemiskinan, dan korupsi yang dapat kita saksikan setiap harinya.

Kelima, mengembalikan lagi peran institusi-institusi tradisional yang independensi kurikulumnya teruji dalam sejarah, seperti al-Azhar di Mesir, al-Zaitunah di Tunisia, al-Qarawiyyin di Maroko, atau seperti pesantren-pesantren di Indonesia. Institusi ini harus didukung dengan untuk memastikan kemandiriannya secara finansial dan administratif. Hal ini mesti dilakukan demi mencegah upaya pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk mengutak-atik kurikulum institusi tersebut. Peran institusi tersebut adalah memberi penawaran solusi dan opini secara independen dan bebas dari kepentingan politik, baik dalam bidang ekonomi, sosial, atau aspek kehidupan lainnya.

Keenam¸ berhenti menggunakan solusi yang instan dan dangkal, seperti memberikan beban kepada aparatur keamanan untuk bernegosiasi dengan kelompok ekstrimis dan pengasong ideologi takfir.

Ketujuh, terus memperbarui perspektif paradigma & kultural tradisi kita agar tidak mudah terjebak pada dua kutub ekstrem dalam menyikapi tradisi; tafrith (terlalu kaku) dan ifrath (terlalu bebas).

Artinya, terlalu kaku berpegang pada tradisi-tradisi yang sebetulnya dibangun berdasarkan kondisi waktu dan konteks tertentu, atau berusaha mencari kesamaan dengan pihak lain sedemikian rupa sehingga identitas dan prinsip kita menjadi kabur, hilang, dan tanpa bentuk. Usaha memperbarui ini meniscayakan meningkatkan kepercayaan diri yang mengarahkan kita menuju keinginan bersama untuk hidup berdampingan dan berinteraksi dengan komunitas umat manusia yang lebih luas.

Wallahu a’lam.

100%

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here