Kiai As’ad Said Ali: Polarisasi Politik Ijtimak Ulama Harus Dihentikan dengan Musyawarah

0
616

BincangSyariah.Com – Wakil Ketua Umum PBNU 2010-2015, KH. As’ad Said Ali, menyarankan agar polarisasi politik Ijtimak Ulama dihentikan dengan musyawarah. Hal tersebut beliau sampaikan secara tertulis di laman Facebook-nya.

“Saya harus menghormati pendapat kedua belah pihak karena keduanya mewakili nurani pendukung masing-masing dan tidak mempunyai hak untuk menentukan siapa yang paling benar. Yang bisa saya lakukan hanyalah memberi saran secara terbuka, agar menyelesaikannya dengan kompromi” ungkap Wakil Kepala BIN selama 9 tahun era Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati dan Presiden SBY, itu.

Hal tersebut untuk meminimalisir perpecahan bangsa. Sebab dalam pengamatannya, aksi masa yang digelar oleh Ijtimak Ulama III menyiratkan sikap yang tidak mempercayai lembaga independen yang dibentuk sesuai konstitusi, yakni KPU dan MK. Sebaliknya kubu seberang tampaknya berpendirian bahwa pilpres berjalan sesuai aturan dan segenap permasalahan yang terjadi diselesaikan secara prosedural via KPU dan MK.

Menurutnya, aksi Ijtimak Ulama III berpotensi semakin memperlebar polarisasi politik akibat pilpres 2019. Sebab terlihat secara gamblang ada dua pihak yang berseberangan dengan melibatkan pendukung masing-masing, “Inilah yang disebut polarisasi politik,” ujarnya.

Sehingga Alumnus Pondok Pesantren  Al- Munawwir Krapyak Yogyakarta itu berpendapat perlu adanya lembaga yang bisa menjadi mediasi sebagai penengah konflik. Pada titik ini, beliau menyayangkan MPR yang telah berubah fungsi sehingga secara kelembagaan sulit untuk mengatasi persoalan tersebut.

Di satu sisi, menurutnya rakyat Indonesia perlu belajar dari pendiri bangsa ketika mencapai konsensus pada 18 Agustus 1945. Bahwa selebar apapun perbedaan bisa dilakukan kompromi selama rakyat menyadari persatuan sebagai satu bangsa. Itulah yang disebut hikmah atau kearifan lokal, semuanya harus bersedia berkorban untuk bangsa. ”Jer basuki mowo beo,” jelasnya dalam pribahasa jawa.

Baca Juga :  Cara Memahami Hadis "Setan Dibelenggu di Dalam Bulan Ramadan"

Selain itu KH. As’ad Said Ali mengajak agar masyarakat melihat kembali fakta di lapangan. Bahwa siapapun yang dianggap pemenang, beda suaranya tidaklah lebar. Sehingga keduanya harus mawas diri dan mendahulukan musyawarah, itulah jati diri bangsa Indonesia.

Apalagi, lanjutnya, demokrasi di Indonesia bukanlah demokrasi ala cowboy “the winner take all; pemenang mengambil semua”. Tapi demokrasi bangsa Indonesia adalah demokrasi musyawarah, berbagi kekuasaan, baik eksekutif atau legislatif atau kekuasaan lainnya.

Menurutnya, di sanalah letak perbedaan budaya Indonesia dengan budaya Barat yang pernah mengalami konflik berat sebagai akibat dominasi kekuasaan politik dan kekuasaan agama. Sebaliknya, sejarah bangsa Indonesia adalah sejarah persatuan.

“Kita sengsara dan berjuang bersama waktu zaman kolonial, kita tidak pernah mengalami perang agama seperti Barat,” ujar Kiai Senior NU itu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here