Khilafah dalam Al-Qur’an Bukan Sistem Negara

0
26

BincangSyariah.Com – Isu khilafah yang sering diperbincangkan belakangan ini seperti tidak ada habisnya. Walaupun sudah banyak saya kira yang berusaha memberikan penjelasan bahwa negara ini tidak perlu lagi dirubah, dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi khilafah Islam. Perdebatan ini berujung memanjang. Mereka sama-sama menggunakan data argumentatif baik yang pro khilafah maupun yang kontra kepada masyarakat. Sehingga orang awam yang tidak mengerti malah semakin bingung, yang mana yang harus diikuti?

Artikel ini adalah buah dari kegelisahan akademik penulis untuk melihat bagaimana Islam memandang khilafah ini. Kegelisahan inilah yang membuat penulis tertarik untuk menuliskan artikel ini. Meskipun artikel ini bukanlah sesuatu yang pertama kali ditulis, karena sudah banyak tulisan-tulisan sebelum ini juga mengkaji tema yang serupa, tetapi setidaknya tulisan ini sebagai jihad intelektual penulis di dalam al-tawasi bi al-haqi wa al-tawashi bi al-shabri.

Kalau boleh jujur, tidak satupun ditemukan di dalam kitab suci Al-Qur’an maupun hadits yang menjelaskan tentang perintah mendirikan negara Islam. Justru yang banyak ditemukan adalah bahwa bagaimana cara hidup yang didasarkan pada nilai-nilai Qurani.

Kalau ada sebagian orang yang berbuat kasar terhadap sesama berarti dia telah gagal paham memahami agamanya dan menyalahi tugas-tugasnya sebagai manusia. Adapun tujuan diciptakannya manusia di muka bumi untuk memerankan fungsinya sebagai Khalifah.

Orang sering kali gagal paham ketika mereka telah dihadapkan pada term khilafah ini. Dianggapnya bahwa adanya kata Khalifah di dalam Al-Qur’an tersebut sebagai anjuran untuk menegakkan pemerintahan Islam di dunia. Oleh karena itu, mendirikan negara Islam menurut mereka adalah menjadi wajib adanya. Hal itu secara tidak langsung telah mempersempit pemaknaan terhadap substansi khilafah itu sendiri.

Baca Juga :  Manakah yang Lebih Baik, Presiden Jadi Imam Salat atau Tuan Rumah?

Padahal, istilah khilafah bukan diartikan sebagai sebuah sistem negara, kalau dipahami sebagai sistem hal itu salah fatal, karena tidak ditemukan sedikitpun baik di dalam Al-Qur’an maupun hadis nabi yang secara eksplisit dan implisit menjelaskan bahwa nabi Muhammad Saw. dalam memerintah telah menetapkan sistem pemerintahan yang baku (Muhammad Izzat Darwazat, 1966: 74), akan tetapi yang dimaksud khilafah tersebut lebih pasnya adalah orangnya bukan pada negaranya.

Dalam kesimpulan Izzat Darwazah, ketika mengelompokkan ayat-ayat Al-Qur’an, termasuk yang terkait dengan kenegaraan, tidak ditemukan sedikitpun di dalam Al-Qur’an tersebut yang secara tegas menjelaskan sistem dan bentuk pemerintahan di dalam Islam, yang ada hanyalah  “ide” tentang pembentukan negara dan adanya kepala negara yang memimpinnya. Tetapi pemaknaan “ide” di sini, menurut Suyuthi Pulungan kurang pas. Dia lebih condong menggunakan istilah “isyarat”, karena, menurutnya, sejumlah ayat Al-Qur’an yang menyebut berbagai masalah kemasyarakatan perlu ditegakkan dalam kehidupan manusia secara teratur dan harmonis terkandung isyarat perlu adanya pengorganisasian dan yang memimpinnya (Suyuthi, 1994: 10).

Baik. Kita lihat term khilafah di dalam Al-Qur’an. Kata khilafah disebutkan sebanyak tiga kali di dalam Al-Qur’an, yang selama ini dijadikan justifikasi atas didirikannya khilafah, yakni QS. Al-Baqarah (2): 30, Shad, (38): 26, dan Al-An’am, (26): 165. Menurut kebanyakan mufassir, kata khilafah di sini tidak mengacu pada pemaknaan negara khilafah atau pemerintah khilafah. Bahkan tidak ditemukan pemaknaan secara definitif kata-kata yang menunjuk pada bentuk negara atau pemerintahan di dalamnya. (Aksin Wijaya, 2018: 207).

Menurut penulis, kata khilafah lebih cocok ketika diartikan sebagai pemimpin. Sebab, yang diputuskan para sahabat nabi ketika itu bukanlah sistem atau bentuk negara, melainkan siapa yang menjadi pemimpin sebagai pengganti nabi Muhammad Saw.

Baca Juga :  Sekali Lagi, Perlukah Khilafah di Indonesia?

Ini juga telah pernah dijelaskan oleh Prof. Dr. Mahfud MD, guru besar ahli hukum tata negara, dalam sebuah acara di ILC dengan tema 212: Perlukah Reuni, tahun lalu. Menurutnya, tidak ada penjelasan tentang pemerintahan di dalam Islam, kalau penyebutan khilafah sebagai pemimpin, menurutnya, ia. Jadi jelas bahwa khilafah di Indonesia itu tidak pas untuk ditegakkan. Apalagi konsep tentang negara di sini adalah persoalan ijtihadiyah. Dalam artian, umat Islam bisa memilih bentuk pemerintahan yang sah secara nilai yang didasarkan pada Al-Qur’an dan hadis.

Kata penutup dari artikel sederhana penulis ini, satu hal yang ingin penulis katakan adalah, bahwa Islam tidak melulu berisi tentang seperangkat teologis dan indoktrinasi, melainkan juga yang perlu diperhatikan oleh umat Islam adalah tentang bagaimana umat Islam ini bisa hidup secara igalitar dan menjunjung tinggi nilai-nilai pemerintahan yang berlaku universal, yaitu: kesamaan, kebebasan, persaudaraan, interaksi, dan empati yang menjauhkan hegemoni manusia satu atas lainnya serta otoritarianisme penguasa.

Itulah ajaran Islam yang agung–membangun nurani kemanusiaan yang ditakdirkan bisa berempati dan merasakan nilai-nilai kemanusiaan bagi manusia (Husaini Mu’nis, 2019: 286). Wallahu A’lam. []

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here