BincangSyariah.Com – Sebelumnya penulis ingin menyampaikan bahwa tulisan ini berawal dari penelitian penulis tentang penggunaan Hadis dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penelitian ini berawal dari kondisi perkembangan ekonomi syariah di dunia internasional semakin menggeliat, kondisi tersebut didukung dengan dibentuknya lembaga fatwa khusus tentang ekonomi syariah.

Majlis Ulama Indoensia (MUI) pada 14 Oktober 1997 melakukan pertemuan pembentukan Dewan Syariah Nasional yang ditindak lanjuti dua tahun kemudian dengan keluarnya SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999. Tugas utama DSN adalah mengeluarkan fatwa dalam bidang ekonomi syariah. Fatwa tersebut akan menjadi pedoman bagi Lembaga Keuangan Syariah dan Regulator.

Seputar Metode Penetapan Fatwa DSN

Dalam menjalankan kewenangannya, DSN berpedoman pada aturan Nomor U-596/MUI/X/1997 tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majlis Ulama Indonesia sebagaimana halnya MUI. Pada Pasal 2 pada pedoman tersebut disebutkan bahwa dalam mengeluarkan fatwa melakukan beberapa langkah, yaitu; Pertama, melihat pada kitabullah dan sunnah rasul yang mu’tabarah serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.

Kedua, jika tidak terdapat dalam kitabullah dan sunnah rasul maka keputusan tidak boleh bertentangan dengan ijma’, qiyas dan dalil mu’tabar, seperti istihsan, masalih mursalah dan sad az-zaria’ah. Ketiga, sebelum fatwa dikeluarkan harus memperhatikan pendapat-pendapat yang sepakat dan yang berbeda pendapat.

Setiap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI terdiri dari, nomor, judul, konsideran, isi, penutup, dan tanda tangan ketua dan sekretaris. Terkait dengan isi konsideran terbagi menjadi tiga yaitu, pertama, menimbang, ketentuan ini memuat tentang alasan filosofis, sosilogis dan yuridis fatwa dikeluarkan. Kedua, adalah mengingat. Pada poin ini berisi Alquran, Hadis,  dan kaidah fikih tersusun secara hirarkis. Sedangkan yang ketiga adalah memperhatikan, pada poin ini mencantumkan fatwa-fatwa lain yang berhubungan dengan fatwa aquo.

Hadis dalam Fatwa-fatwa DSN

Baca Juga :  Menjawab Tudingan Nasionalisme Pecah Belah Umat Islam

Dari beberapa isi konsideran di atas yang menarik untuk diperhatikan adalah penggunaan Hadis dalam fatwa DSN. Penggunaan Hadis dalam fatwa DSN menarik untuk dianalisis karena posisi Hadis dalam struktur hukum Islam sangat penting. Mayoritas persoalan masalah hukum Islam dijawab dengan Hadis. Dalam disiplin ilmu fikih maupun ilmu hadis, tidak semua hadis dapat dijadikan sebagai hujjah.

Oleh karena itu, dalam aturan MUI sebagaimana disebut di atas, Hadis yang dapat dijadikan sebagai hujjah adalah hadis yang mu’tabarah, artinya dapat dipertanggungjawabkan. Hadis yang dapat dipertanggungjawabkan adalah Hadis yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum, seperti hadis sahih, hasan, dan dhaif dengan syarat-syarat tertentu.

Terkait dengan asuransi syariah, terdapat 7 fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN terhitung dari tahun 2001 sampai dengan 2011. Sebagaimana fatwa No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah, No: 39/DSN-MUI/X/2002 tentang Asuransi Haji, No: 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah, No: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah, No: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru’ Pada Asuransi Syari’ah, No: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Syari’ah Dan Reasuransi Syari’ah, No: 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana Tabarru’ Bagi Peserta Asuransi Yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir.

Keterhubungan antara persoalan dengan hadis yang digunakan tidak selalu singkron. Tidak semua tema yang dibahas dalam fatwa DSN di atas mencantumkan hadis yang berhubungan langsung dengan tema dan permasalahan yang dibahas. Misalnya dalam fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 yang mengatur tentang pedoman umum dalam asuransi. Hadis tentang ‘aqilah tidak dijadikan sebagai dasar hukum. Padahal hadis tersebut sebagai salah satu model asuransi yang dipraktikkan pada masa Nabi Saw.

Di sisi lain, Hadis yang tidak berhubungan langsung dengan permasalahan dalam fatwa justru masuk, misalnya Hadis tentang innamal ‘amalu bin niyat. Secara umum, Hadis ini berkaitan dengan praktik ibadah. Sedangkan untuk bidang mu’amalah hadis ini belum pernah dijadikan sebagai dasar dalam memberikan istinbath hukum.

Baca Juga :  "Masbuq" saat Jamaah Salat Idulfitri

Dari aspek teknis pengutipan, DSN tidak konsisten dalam menggunakan tata cara pengutipan hadis. Berikut ini beberapa hal yang terkait dengan teknis pengutipan, yaitu:

  1. Dalam konsideran dinyatakan bahwa hadis tersebut diperoleh dari kitab hadis tertentu, namun setelah diselediki kembali hadis tersebut tidak tercantum dalam kitab yang dimaksud namun justru terdapat dalam kitab hadis lain. Bahkan ada juga yang tidak mencantumkan hadis tersebut diriwayatkan dari diperoleh dari kitab apa.
  2. Terkait dengan penulisan sanad, DSN tidak konsisten dalam hal penulisan sanad. Sehingga terdapat hadis yang dituliskan sanadnya secara lengkap, ada hadis yang dicantumkan sahabatnya saja dan ada pula yang tidak menggunakan sanad sama sekali.
  3. Karena sebagian hadis yang diperoleh tidak dirujuk langsung kepada kitab hadis, maka beberapa hadis terdapat kesalahan dalam pengutipan atau peringkasan pengutipan, sehingga terjadi muharraf bahkan pengurangan matan hadis dari matan aslinya. Harusnya penulisan hadis yang hanya mengambil bagian tertentu harus memberikan tanda titik-titik pada hadis-hadis yang dihilangkan.

Dari aspek pemilihan kualitas hadis, DSN kurang cermat dalam memilih hadis. Hal ini terbukti masih terdapat hadis yang kualitasnya masih diperdebatkan oleh ulama, bahkan ada yang dinilai dhoif. Padahal di sisi lain masih terdapat hadis sohih yang semakna dengan hadis yang dicantumkan.

Solusi Perbaikan

Sebagai sebuah lembaga fatwa, DSN seharusnya memperhatikan tata cara pengutipan dan pemilihan hadis-hadis sesuai dengan tema yang dibahas, sehingga kesalahan-kesalahan demikian tidak terjadi. Dalam pengutipan hadis DSN harus melakukan proses takhrij dan dirasatul asanid terlebih dahulu sebelum menjadikan hadis tersebut sebagai dasar hukum. Dalam metode penulisan, harusnya MUI membuat metode penulisan hadis yang seragam, agar antara satu fatwa dengan fatwa yang lainnya sama. Wallahu’alam bis Shawab

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here