Kedudukan Fatwa MUI di Indonesia

0
1589

BincangSyariah.Com– Belakangan kedudukan fatwa menjadi topik hangat, khususnya fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI). Pasalnya pasca keluarnya fatwa MUI tentang penistaan agama dan atribut natal, muncul gerakan masyarakat yang berusaha agar fatwa tersebut dapat dijalankan. Lantas bagaimana sebenarnya posisi fatwa dalam Islam dan perundung-undangan di Indonesia.

Sebelum kita membahas tentang kedudukan fatwa, kita akan sedikit menjelaskan apa yang dimaksud dengan fatwa. Fatwa secara sederhana dapat kita katakan sebagai jawaban atas persoalan hukum yang belum diatur ketentuannya. Karenanya dalam fatwa selalu ada orang yang bertanya (mustafti), orang yang menjawab fatwa (mufti), dan jawabannya disebut sebagai fatwa.

Demikian dapat kita katakan bahwa fatwa merupakan jawaban atas persoalan baru yang sebelumnya tidak atau belum jelas ketentuan hukumnya. Untuk itu fatwa bertindak sebagai penjelas hukum dari persoalan tersebut. Karenanya fatwa adalah produk hukum yang membutuhkan metode makro dan mikro pada saat pembuatannya.

Proses pembuatan fatwa menggunakan perangkat-perangkat yang banyak. Seperti penguasaaan terhadap konteks (al-waqi’) dan hubungan antara dalil-dalil nass yang menghubungkan dengan konteksnya.

Orang yang mengeluarkan fatwa dapat berasal dari orang pribadi maupun dari sekolompok orang, seperti MUI, NU, Muhammadiyah dan organisasi keIslaman lainnya. Semuanya dalam hal ini adalah sama. Tidak ada yang lebih unggul antara satu ormas dengan ormas lainnya. Mungkin dalam metodenya saja yang berbeda. Oleh karena itu penting untuk menguji metode dan dalil-dalil yang digunakan.

Walau demikian penting untuk diketahui bahwa tidak semua orang dapat mengeluarkan fatwa, dia harus memenuhi kriteria mujitahid, seperti faham bahasa Arab, nasikh mansukh, ijmak, dan lain sebagainya. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan “orang yang paling berani mengeluarkan fatwa adalah orang yang paling berani mendekati api neraka”.

Baca Juga :  Kritik Ali Mustafa Yaqub atas Fatwa MUI tentang Penentuan Arah Kiblat

Fatwa sebagai produk hukum bersifat tidak mengikat, termasuk fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Sebagaimana imam As-Syatibi mengatakan bahwa fatwa adalah keterangan-keterangan tentang hukum syara’ yang tidak mengikat untuk diikuti.

Karenanya sifat fatwa hanya sebatas opini hukum yang tidak wajib untuk diikuti. Beda halnya dengan putusan pengadilan yang bersifat ilzam(mengikat). Fatwa hanya mengikat terbatas bagi orang yang bertanya atau yang meminta fatwa tersebut. Sedangkan selain itu fatwa menjadi pilihan untuk diikuti atau tidak.

Dalam konteks ketentuan hukum di Indonesia fatwa bukan lah aturan yang wajib diikuti dan ditegakkan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa hirarki peraturan perundang-undangan terdiri dari: (1) UUD 1945; (2) Ketetapan MPR;  (3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu); (4) Peraturan pemerintah; (5) Peraturan Presiden; (6) Peraturan Daerah Propinsi; dan (7) Peraturan Daerah Kabupaten.

Melihat dari ketentuan di atas, fatwa bukan merupakan aturan yang mengikat. Mungkin akan berbeda dengan negara muslim lainnya. Di Indonesia, selama fatwa tersebut belum diserap dalam perundang-undangan atau setidaknya di ‘endorse’ oleh peraturan perundang-undangan maka fatwa tersebut tidak dapat ditegakkan. Maksud dari ‘endorse’ di sini adalah undang-undang memberikan kewajiban untuk mematuhi fatwa. Sebagaimana halnya Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI tentang ekonomi syariah. Fatwa ini mengikat atau wajib diikuti oleh pelaku usaha syariah. Karena peraturan perundang-undangan mengatakan bahwa prinsip syariah adalah ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI.

Walau demikian fatwa bukan berarti produk yang sia-sia, dia tetap menjadi jawaban hukum atas persoalan baru. Karena ia merupakan hasil ijtihad. Di samping itu fatwa (tidak terbatas pada MUI) dapat menjadi masukan dalam perubahan hukum yang akan dilakukan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh MUI selama ini dengan baik.

Baca Juga :  Tanda-tanda Kebangkrutan Beragama dalam Hadis Nabi

Wallahu a’lam. 



BincangSyariah.Com dikelola oleh jaringan penulis dan tim redaksi yang butuh dukungan untuk bisa menulis secara rutin. Jika kamu merasa kehadiran Bincangsyariah bermanfaat, dukung kami dengan cara download aplikasi Sahabat Berkah. Klik di sini untuk download aplikasinya. Semoga berkah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here