Kedudukan BI Rate dan BI-7 Days Reverse Repo Rate/BI7DRRR dalam Bingkai Fikih Mazhab

1
38

BincangSyariah.Com – BI rate, sering dikenal dengan istilah Suku Bunga Acuan Bank Indonesia (BI), merupakan sebuah instrumen yang mencerminkan kebijakan moneter Indonesia dalam menyikapi kondisi riel lapangan pasar keuangan (pasar modal), baik dari sisi deflasinya maupun inflasinya.

BI rate ini dikeluarkan dan ditetapkan oleh BI (Bank Sentral) serta diumumkan ke publik, sehingga dijadikan acuan untuk mendorong iklim ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan penetapan BI rate ini, dalam praktiknya hanyalah berfungsi sebagai a) acuan yang tidak mengikat (ghairu al-lazimah) yang b) hendaknya ditransmisi langsung oleh semua perbankan yang ada di Indonesia dalam bentuk c) penurunan atau penaikan bunga pinjaman atau margin murbahah dari pembiayaan yang dilakukannya.

Pada Tanggal 16 Agustus 2016, beberapa tahun silam, BI rate ditetapkan sebagai sudah tidak berlaku lagi oleh Gubernur BI dan selanjutnya diperkenalkan istilah baru yang mirip dengannya serta memiliki fungsi yang sama. Yang membedakan keduanya hanyalah persoalan durasi yang berbeda. Istilah baru itu selanjutnya disebut sebagai BI-7 Days Reverse Repo Rate (BI7DRRR).

Secara rinci, perbedaan prinsipil dari kedua BI rate dengan BI7DRRR, adalah:

  1. BI rate dihitung untuk mengasumsikan bunga selama 12 bulan,
  2. Sementara lewat BI-7 Days Repo Rate, tenor itu dipendekkan menjadi maksimal 3 bulan.

Mengapa perlu pemangkasan tenor?

Alasan yang disampaikan oleh pihak BI adalah sebab pada dasarnya pergerakan kurs mata uang senantiasa berubah setiap harinya (overnight). Jika, instrumen keuangan negara tidak berlaku adaptif terhadap kecenderungan untuk perubahan ini, maka hampir bisa dipastikan, bahwa negara akan banyak kehilangan posisi daya tawar dalam iklim ekonomi dan investasinya.

Walhasil, BI-7 Days Reverse Repo Rate (BI7DRRR) merupakan instrumen pengendalian moneter yang ditetapkan menyesuaikan secara riel terhadap perilaku dan kondisi yang terjadi di pasar uang saat terkini. Mengapa perlu penyesuaian? Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa kondisi pasar uang adalah senantiasa berubah setiap harinya (overnight). Ketidakmampuan berlaku adaptif, justru membahayakan perekonomian suatu negara. Pasar senantiasa bergerak sehingga mendorong terjadinya perilaku evolutif. Siapa yang tidak adaptif, maka dia akan tersingkir.

Berbekal sifatnya yang mudah menyesuaikan ini, maka BI7DRRR diharapkan mampu berperan terhadap menjaga stabilitas perekonomin suatu negaa melebihi dari instrumen BI rate (Suku Bunga Acuan BI) sebelumnya.

Baca Juga :  Peran BI-7-Days Reverse Repo Rate pada Kebijakan Fiskal Kontraktif
Evolusi BI7DRRR pada Perbankan di Indonesia

Sebagaimana kita ketahui bahwa perbankan di Indonesia menganut dua sistem perbankan, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbankan konvensional menganut sistem bunga yang acap dipandang sebagai sistem ekonomi ribawi. Sementara itu, perbankan syariah menerapkan sistem yang berbasis akad jual beli dengan menarik keuntungan serta berusaha menghindari dari praktik pembungaan.

Dua aliran ekonomi ini, oleh BI dianggap sebagai sebuah aspirasi yang perlu diwadahi dalam suatu kebijakan. Itulah sebabnya, BI kemudian memberlakukan dua mekanisme BI7DRRR. Pertama, untuk perbankan konvensional, BI7DRRR (baca: Suku Bunga Acuan) ditetapkan melalui sebuah Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Kedua, untuk perbankan syariah, BI7DRRR ditetapkan melalui sebuah Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Masing-masing memiliki peran yang sama, yaitu sebagai instrumen pengendalian moneter, hanya saja berbeda dari sisi dasar akad penetapannya.

Untuk Bank Konvensional, BI7DRRR ditetapkan melalui penetapan suku bunga atas dana yang dipinjamkan oleh BI lewat bantuan liquiditas kepada bank-bank di Indonesia. Hal yang sama juga berlaku atas bunga deposito perbankan konvensional yang disimpan di BI. Jadi, suatu misal Bank BCA, menyimpan dananya di BI sebesar 10 Trilliun, dengan SBI sebesar 6,50% untuk jangka waktu 1 tahun, maka di akhir tahun penyimpanan, BCA dapat menarik dana yang disimpannya tersebut yang besarannya akan berubah menjadi 10,65 Trilliun.

Hal yang sama juga berlaku atas perbankan syariah yang menaruh keuangannya (wadiah yad al-dlammanah / qardl hukman) di BI. Akad yang dipergunakan oleh BI untuk penerbitan SBIS adalah akad ju’alah.

Kedudukan BI7DRRR dalam Bingkai Fikih Mazhab

Jika dirinci peran dan kedudukan masing-masing pihak yang terlibat dalam BI7DRRR yang telah berevolusi menjadi Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), maka secara fikih, kedudukan setiap pihak yang berperan dalam SBIS tersebut, adalah sebagai berikut:

  1. Bank Indonesia (BI) bertindak sebagai ja’il (pemberi pekerjaan)
  2. Bank Syariah bertindak sebagai maj’ul lah (penerima pekerjaan)
  3. Objek akad /underlying Ju’alah (mahall al-‘aqd) adalah partisipasi Bank Syariah untuk membantu tugas Bank Indonesia dalam pengendalian moneter melalui penyerapan likuiditas dari masyarakat dan menempatkannya di BI dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.
  4. Sebagai syarat sah bahwa BI bisa disebut sebagai ja’il (pemberi pekerjaan), adalah BI harus memberikan pengumuman terlebih dulu mengenai SBIS tersebut. Oleh karenanya, hal ini menyerupai sebuah pernyataan Ahmad ibn Hanbal yang dikutip oleh Ibn Qudamah di kitabnya al-Mughni,

ولو قال: اقترض لي من فلان مائة, ولك عشرة ، فلا بأس, ولو قال: اكفل عني ولك ألف لم يجز؛ وذلك لأن قوله: اقترض لي ولك عشرة جعالة على فعل مباح, فجازت, كما لو قال: ابن لي هذا الحائط ولك عشرة ، وأما الكفالة, فإن الكفيل يلزمه الدين, فإذا أداه وجب له على المكفول عنه, فصار كالقرض, فإذا أخذ عوضا صار القرض جارّا للمنفعة, فلم يجز”

Baca Juga :  Apakah Denda Pembayaran Listrik Pascabayar Termasuk Riba?

“Seandainya ada seseorang yang berkata: “Carikan aku utangan dari Fulan sebanyak 100! Untukmu aku beri 10, maka akad seperti ini adalah tidak apa-apa.” Namun bila orang itu mengatakan: “Jamin utangku,  kamu saya beri 1000,” maka akad seperti ini adalah tidak boleh. Kedua pernyataan sebagaimana disampaikan di atas, seumpama pernyataan pertama, yaitu carikan aku utangan maka kamu aku kasih bagian 10% tiap-tiap satuannya (secara ju’alah), maka hukumnya adalah boleh, karena menyerupai pernyataan seseorang: “Bangunkan aku tembok, kamu saya kasih upah 10 (per satuannya)!” Namun, bila dinyatakan dengan akad penjaminan, maka pihak kafil menjadi terikat oleh utang yang ditanggungnya. Oleh karena itu, bila ia menunaikannya, maka hak baginya adalah sebatas obyek utang yang  ditanggung saja (tidak boleh lebih) sebab obyek pertanggungan itu berpindah statusnya sebagai akad utang (antara kafil dan makful lah). Bila pihak kafil memungut adanya imbalan, maka imbalan itu seolah berubah menjadi “manfaat“ dari uang yang diutangkannya. Dengan demikian, akad semacam ini adalah tidak boleh.” (j. 4 h. 214)

Pendapat di atas adalah berlaku di 3 Madzhab lainnya, selain Madzhab Syafii, dengan pertimbangan unsur jah, yaitu reputasi / nama baik dari pihak yang dimintai tolong mencarikan utangan. Jah ini dalam konteks 3 mazhab tersebut menempati derajat yang bisa diberi upah, baik melalui akad ijarah (sewa jasa), maupun akad ju’alah (akad sayembara).

Adapun dalam konteks Madzhab Syafii, akad semacam di atas, memiliki dua khilaf pendapat. Pendapat pertama menyatakan sebagai tidak sah karena illat syarat bathil. Meminta orang lain mencarikan pinjaman dengan berorientasi pada jah, adalah yang tidak diperbolehkan. Sebab pihak yang dimintai menyerupai pihak yang berlaku sebagai kafil terhadap utang. Alhasil, seolah uraian dari akad diatas, adalah kafil berhutang kepada pihak A. Sementara itu pihak yang menyuruh, berhutang kepada kafil. Memberikan tambahan terhadap utang kepada kafil, adalah termasuk akad mnarik kemanfaatan.

Baca Juga :  Podcast: Pekerjaan Rumah Tangga Tanggung Jawab Siapa?

Pendapat kedua dari Mazhab Syafii (merupakan pendapat yang shahih), menyatakan sebagai sah, dengan catatan permintaan itu dsampaikan melalui akad perwakilan (wakalah) sehingga pihak yang disuruh berhak atas upah yang dijanjikan oleh pihak yang  menjadikannya wakil, baik melalui akad ijarah maupun akad ju’alah.

Melihat dari uraian ini, maka seolah antara 3 mazhab sebelumnya dengan mazhab Syafii hanya dibedakan dari sisi wasilah yang memperantarainya. 3 Madzhab sebelumnya menggunakan jah sebagai wasilah, sementara Madzhab Syafii menggunakan akad wakalah sebagai wasilah. Wallahu a’lam bi al-shawab.

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here