Mengenal Jalur Investasi Baru Syirkah Mudharabah, Solusi Akad Bagi Hasil bagi Pengusaha dan Investor

0
34

BincangSyariah.Com – Salah seorang netizen berkirim pesan kepada penulis tentang  suatu skema bisnis. Menurut penulis, pertanyaan netizen tersebut masuk dalam syirkah mudharabah. Penulis dimintai pertimbangan kajian terhadap model skema bisnis sebagaimana berikut ini:

Seorang pengusaha.melakukan usaha yang bergerak dalam bidang pengadaan barang. Kemudian dia butuh modal untuk memulainya. Lalu, dia membuka peluang investasi dengan nilai misal target 100 juta. Target investasi ini dia tawarkan kepada masyarakat dengan memberikan janji prosentase bagi hasil sebesar 5% (misalnya) untuk setiap modal usaha yang dikutsertakannya). Minimal penyertaan modal adalah sebesar 1 juta rupiah dan berlaku kelipatannya. Artinya, modal yang bisa diikutsertakan, adalah 1 juta, 2 juta, 3 juta, dan seterusnya.

Adapun lama kontrak modal, adalah berlangsung selama jangka waktu tertentu. Misalnya, dengan durasi kontrak selama 1 tahun.  Selama periode 1 tahun tersebut, setiap bulannya, pemodal akan mendapatkan hasil sebesar 5% per bulannya. Kemudian jika sudah 1 tahun, modal investasi itu bisa ditarik sebesar 100%. Jadi kalau ada yang ikut serta sebesar 10 juta, maka perbulan ia mendapatkan 500 ribu dan di akhir tahun ia mendapat 10 juta plus 500 ribu x 12 bulan, total 16 juta. Prosentase bagi hasil yang menentukan adalah pemilik usaha. Dan cara penghitungannya dilakukan  berbasis modal investor. Berapapun yang disetor akan diberi 5% perbulannya. Apakah model investasi semacam ini terbilang sah? Kira-kira bisnis seperti itu ada padanannya dalam kitab klasik atau tidak?”

Demikianlah pertanyaan itu disampaikan kepada penullis. Dan untuk itu, berikut  ini adalah pertimbangan hukum untuk menjawab permasalahannya.

Masalah Pendirian Usaha dan Pola Penyertaan Modal

Jika ditilik dari pola pendirian usaha itu, nampak bahwasanya pihak pengusaha  sedang kebingungan untuk mencari tambahan modal usahanya dengan target pencapaian sebesar 100 juta. Lalu ia menggalang investor untuk bergotong royong dalam usaha itu, dengan catatan bahwa pihak pengelola usahanya adalah inisiator usaha.

Jika ditilik dari segi pihak yang menjalankan usaha yang terdiri dari 1 pihak saja, yaitu inisiator usaha, maka tidak diragukan lagi bahwa akad ini termasuk jenis akad mudharabah (bagi hasil).

Namun, jika melihat adanya unsur investor yang terlibat, dan memungkinkan lebih dari 1 orang, maka akad ini masuk rumpun akad syirkah (kemitraan). Jadi, ada dua akad yang terlibat dan diikatkan menjadi satu. Ya mudharabah, ya syirkah.

Para ulama kontemporer menamai jenis akad ini sebagai syirkah mudharabah dan memasukkannya dalam kelompok akad syirkah yang baru.

Ada 2 catatan yang menyebabkan akad ini tidak bisa dikategorikan sebagai syirkah secara terpisah atau mudharabah secara terpisah, antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, secara syirkah, akad tersebut adalah rusak disebabkan setiap anggota yang  ikut serta dalam andil modal, tidak ikut mengelola usaha. Padahal dalam ketentuan syariat, berlaku bahwa yang dinamakan dengan akad syirkah, adalah modal bersama, kerja bersama, dikelola bersama, mendapatkan keuntungan bersama, dan untung rugi ditanggung bersama.

Kedua, secara mudharabah, akad tersebut adalah rusak, disebabkan karena dalam mudharabah, meniscayakan  adanya 1 orang pemodal yang diajak patungan. Alasan utamanya adalah, karena mudharabah merupakan cabang dari akad qiradl (yaitu pendampingan modal usaha).

Alhasil, secara syirkah, akad itu adalah rusak, dan secara mudharabah, akadnya juga rusak. Lalu solusi yang  ditawarkan oleh para ulama, yaitu cara menggali modalnya dikelompokkan sebagai syirkah (kemitraan). Sementara bagi hasil keuntungan dan kerugiannya, mengikuti akad mudharabah.

Alhasil, pembagian keuntungan, menjadi harus ditetapkan lewat mekanisme kesepakatan. Apakah boleh kesepakatan itu ditetapkan sebesar  5%. Maka jawabnya adalah boleh, disebabkan ketentuan harus adanya kesepakatan itu.

Mekanisme Pembagian Keuntungan Pengusaha dan Investor

Menetapkan kesepakatan bahwa keuntungan dibagi sebesar 5% dari “hasil usaha / keuntungan” hukumnya adalah boleh karena tidak menyalahi akad kemakluman. Yang tidak diperbolehkan dalam syariat adalah bila keuntungan itu ditetapkan berdasarkan volume penyertaan modal.

Misalnya, 10 juta adalah modal yang disertakan, dan 5% bagi hasilnya diperoleh berdasar 10 juta modal yang disertakan, maka total pendapatan yang diperoleh seperti ini adalah termasuk berasal dari akad yang dilarang. Jika dirinci secara fikih, akad semacam ini menjadikan seolah harta modal tersebut berlaku sebagai utang (qardl). Sementara persentase bagi hasilnya, menempati maqam manfaat dari utang (jara manfaatan li al-muqridl).

Alhasil, relasi akad antara modal dan janji bagi hasil tersebut memenuhi unsur riba qardli sehingga haram. Lain halnya dengan janji bagi hasilnya adalah berupa 5% dari keuntungan usaha.

Secara fikih, akad semacam ini memenuhi ketentuan yang berlaku dalam akad prestasi usaha. Akad prestasi usaha sering dikenal dengan istilah akad ju’alah (sayembara). Cirinya, semakin besar keuntungan yang didapat, maka semakin besar pula bagi hasil yang didapatkan peserta. Demikian pula sebaliknya yang terjadi bila terpenuhi adanya unsur kerugian.

Akan tetapi, memasukkan pola permodalan sebagaimana ditanyakan oleh netizen di atas sebagai akad ju’alah, adalah juga tidak tepat. Sebab,pihak yang dijanjikan  hasil  adalah iinvestor yang tidak ikut serta dalam mengejar target. Pihak yang berperan selaku pengejjar target adalah mudharib, yaitu pengusaha.

Masuk Akad Syirkah Mudharabah?

Sejauh ini, penulis masih menemukan satu akad yang mewadahinya, yaitu syirkah mudharabah sebagaimana penjelasannya sudah disampaikan di muka. Akad ini secara ju’alah berlaku untuk mudharibnya. Sementara, bagi para investor yang turut  menyertakan modal, menempati derajatnya rabbul maal (pemodal).

Ilustrasi  sederhananya, hakikatnya hanya ada 2 pemodal. 1 pihak terdiri dari pengusaha yang berperan selaku pihak yang dimodali. Di sisi yang lain ada asosiasi investor yang menempati maqam rabbul maal.

Alhasil, bagi para investor menerima bagian sebagai asosiasi, dan secara pribadi menerima bagi hasil  berdasar nisbah penyertaan modal dari asosiiasi sebagaimana pembagian itu berlaku pada akad syirkah. Wallahu a’lam bi al-shawab.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here