Investasi Reksadana dalam Tinjauan Hukum Islam

0
430

BincangSyariah.Com – Untuk memahami kedudukan reksadana dalam hukum Islam, maka diperlukan membuka referensi kembali tentang Efek Beragun Aset (EBA). Bahwa EBA merupakan surat berharga yang memiliki jaminan berupa aset. Aset yang dimaksud di sini ada 2, yaitu berupa aset manfaat (ainu al-manfaat) dan aset fisik (ainu al-mal). (Baca: Efek Beragun Aset dalam Tinjauan Hukum Islam)

Efek dengan jaminan berupa “aset manfaat” ini misalnya seperti aset yang terdiri atas saham, obligasi, pendapatan tetap dan deposito. Sementara efek yang beragun “aset fisik” contohnya adalah emas, perak, kopi, atau kapal, dan yang semisal.

Nah, dalam pasar modern, aset-aset itu diperdagangkan dalam bentuk nilai-nilai indeks. Padahal syarat yang berlaku dalam jual beli, adalah jual beli itu harus maklum, yaitu barang diketahui, atau paling tidak diketahui karakteristiknya, dan imkanu al-qabdli, yaitu bisa diserahterimakan barangnya. Keterangan ini, dapat kita temui pada keterangan Syeikh Taqiyuddin al-Hushny sebagai berikut:

اعلم أَن الْمَبِيع لَا بُد أَن يكون صَالحا لِأَن يعْقد عَلَيْهِ ولصلاحيته شُرُوط خَمْسَة أَحدهَا كَونه طَاهِرا الثَّانِي أَن يكون مُنْتَفعا بِهِ الثَّالِث أَن يكون الْمَبِيع مَمْلُوكا لمن يَقع العقد لَهُ وَهَذِه الثَّلَاثَة ذكرهَا الشَّيْخ الشَّرْط الرَّابِع الْقُدْرَة على تَسْلِيم الْمَبِيع الْخَامِس كَون الْمَبِيع مَعْلُوما فَإِذا وجدت هَذِه الشُّرُوط صَحَّ البيع

Artinya:

“Ketahuilah bahwasanya suatu barang boleh ditransaksikan bilamana kondisinya “shalihan”. Syarat “shalahiyah” dari barang ini ada 5, yaitu: 1) jika terdiri atas barang suci, 2) bisa dimanfaatkan, 3) barang itu berada dalam kuasa orang yang melakukan transaksi. Ketiga syarat ini telah disebutkan oleh Syeikh Abi Syuja’ dalam Matan Taqrib. Syarat 4) yaitu barang itu bisa diserahterimakan, dan 5) barang yang diperjualbelikan itu merupakan hal yang bersifat maklum. Bila kelima syarat ini mampu dijumpai pada barang yang tengah diperjualbelikan, maka sah jualbelinya.” (Kifayatul Akhyar, Juz I, halaman 234)

Baca Juga :  Hari Santri Nasional dan Peran Santri Untuk Kemerdekaan

Khusus pada serah terima barang, bilamana barang yang diperjualbelikan tidak bisa diserahterimakan, maka jual beli itu menjadi jual beli utang dengan utang. Batasan dari suatu barang sudah dianggap ada dalam kekuasaan pembeli, adalah bilamana pembeli sudah mampu menasharufkan dan menguasainya secara hukum. Penguasaan yang dijamin kewenangannya oleh hukum semacam ini dikenal dengan istilah qabdlu hukmy.

Adapun proses penerimaan barang yang dijualbelikan, baik secara hukum maupun secara hakiki, bisa dilakukan melalui dua cara, yaitu: 1) melalui perjumpaan langsung antara penjual dan pembeli, atau 2) melalui orang yang diupah oleh pembeli dan diangkat sebagai wakil (wakalah). Dalam reksadana, wakil dari pembeli diperankan oleh seorang manajer, yang lebih dikenal sebagai “Manajer Investasi”.

Alhasil, upah (ujrah) manajer investasi dalam produk reksadana adalah masuk kategori ujrah dari akad wakalah. Penyerahan modal nasabah kepada “Manajer Investasi” dengan niat untuk dikembangkan pada jalur tertentu, misalnya jalur “aset manfaat” dikenal dengan istilah akad wakalah bi al-ujrah.

Suatu misal, jika nasabah memilih jalur “reksadana saham”, maka pihak “Manajer Investasi” selaku wakil nasabah memiliki kewajiban menyalurkannya pada saham juga, tidak boleh ke selainnya. Dan karena saham merupakan “aset manfaat”, maka transaksi “Manajer Investasi” dengan penjual “saham” langsung di pasar modal, adalah masuk rumpun akad “syirkah / kemitraan”.

Jadi, kendati dhahirnya menyebut membeli saham, namun karena sifat saham sendiri adalah menjanjikan bagi hasil dari perjalanan sebuah entitas usaha, maka membeli saham itu artinya sama saja dengan menyertakan modal dalam entitas usaha yang menerbitkan.

Tentu hal ini akan berbeda pola akadnya, bila aset yang disasar dalam reksadana berupa aset fisik berupa emas, perak, kopi dan sejenisnya. Karena dalam aset fisik, kendati yang tengah berlangsung adalah jual beli indeks, jual beli itu tetap disebut jual beli. Intisari dari serah terima harga dan barang ada dalam bentuk catatan-catatan yang dijamin secara hukum dan berlangsung spot (halan/ tunai)

Baca Juga :  Hukum Jual Beli Indeks Emas di Pasar Berjangka dalam Islam

Oleh karenanya, pihak manajer investasi berhak mewakili nasabah dalam menerima bagi hasil yang dimilikinya. Hal ini sekilas dapat kita fahami dari ibarat berikut:

إذا كان القبض شرطا لصحة العقد كالصرف والسلم، فللوكيل عندئذ ولاية القبض والإقباض، أما إذا لم يكن شرطا كما في البيع المطلق، فيملك الوكيل بالبيع قبض الثمن الحال وتسليم المبيع بعده إن لم يمنعه الموكل من ذلك، لأن ذلك من حقوق العقد ومقتضياته، فكان الإذن في البيع إذنا فيه دلالة، فإن نهاه الموكل عن قبض الثمن أو تسليم المبيع، أو كان الثمن مؤجلا، فليس للوكيل شيء من ذلك

Artinya:

Apabila “serah terima” merupakan “syarat utama” yang ditetapkan agar suatu akad berjalan sah, seperti transaksi pertukaran dua barang ribawi (sharf) atau akad salam (jual beli pesan), maka dalam kondisi seperti ini, peran wakil yang harus dijalankan adalah melakukan penyerahan barang kepada pihak lain atau mewakili menerima penyerahan barang dari pihak lain ke muwakil dengan atas nama muwakkil.

Kecuali bila “serah terima” adalah “bukan merupakan syarat” bagi sahnya jual beli (transaksi), misalnya pada kasus jual beli mutlak (dengan obyek bukan barang ribawi), maka pengambilalihan wakil terhadap serah terima harga barang dan harga secara tunai (spot / kontan) saat kesepakatan transaksi sudah terjadi, adalah diperbolehkan selama pihak yang mewakilkan tidak melarangnya mewakili serah terima.

Mengapa? Karena serah terima harga dan barang adalah bagian dari hak-hak transaksi yang harus dipenuhi dan merupakan tujuan utama dari dilakukannya transaksi. Adanya idzin muwakkil kepada wakil dalam menjualkan barang yang dimilikinya, merupakan petunjuk diidzinkannya dia menjadi wakil dalam serah terima harga dan barang pula.

Sebaliknya, bila ia dilarang oleh pihak yang diwakilinya, maka tidak berhak pula ia mewakili menerima atau menyerahkan harga dan barang. Atau, seandainya harga yang terjadi dari proses transaksi itu merupakan transaksi tempo, maka sama sekali baginya tidak berhak mewakili serah terima harga dan barang. Semua itu terjadi bila tidak diijinkan oleh muwakkil.” (al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah, Juz 32, halaman 267).

Baca Juga :  Prinsip Tabungan Wadi'ah: Akad Dasar Menabung dengan Risiko Fisik Uang Boleh Berganti

Dalam reksadana, di antara kesepakatan-kesepakatan yang dibangun antara nasabah dan manajer investasi ini menyangkut beberapa hal, antara lain:

Pertama, hak dan kewajiban nasabah dan manajer investasi, yang dalam hal ini sudah kita bahas di muka; kedua, lamanya kontrak manajer investasi oleh nasabah. Dalam klausul kontrak ini, seorang manajer investasi menjadi berhak mendapatkan ujrah ma’luman dari nasabah; ketiga, kesepakatan bagi hasil antara nasabah dan manajer investasi itu sendiri.

Nah, poin terakhir ini yang kemudian memecah relasi peran seorang manajer investasi dengan nasabah. Jika relasi itu dibangun atas dasar ujrah ma’luman, maka manajer investasi adalah berperan selaku orang yang disewa (ijarah). Manajer investasi tidak berhak atas sepeser keuntungan pun yang didapat dari hasil pengembangan. Jadi, 100% keuntungan adalah milik nasabah. Manajer investasi hanya berhak atas upah (ujrah). Dan semua ini memungkinkan bila aset yang disasar adalah berupa EBA fisik.

Namun, jika manajer investasi mewakili penyertaan modal nasabah pada sebuah entitas usaha (saham atau obligasi), maka seharusnya yang berlaku adalah tidak ada durasi akhir kontrak antara nasabah dan manajer investasi. Adanya durasi kontrak, menjadikan akad keduanya beralih menjadi transaksi qiradl. Artinya, manajer investasi tidak berhak atas ujrah sebagai wakil, namun ia berhak mendapatkan bagi keuntungan atas hasil pengelolaan sesuai kesepakatan yang dibangun antara dia dan nasabah selaku pemilik modal (investor). Wallahu a’lam bi al-shawab

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here