Ini 4 Hal Terkait Investasi Asuransi Agar Terhindar dari Riba

1
949

BincangSyariah.Com – Berdasarkan Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia No. 21/DSN MUI/X/2001 tentang Asuransi Syariah, ada dua jenis akad yang diberlakukan 1) antar nasabah asuransi dengan nasabah asuransi lainnya dalam satu lembaga, dan 2) antara nasabah asuransi dengan pihak lembaga asuransi. Akad yang berlaku antar nasabah asuransi ini, dikenal sebagai akad tabarru’. Sementara itu akad antara nasabah asuransi dengan lembaga asuransi, adalah akad investasi. (Baca: Hukum Investasi Dolar dalam Islam)

Untuk akad antara peserta asuransi dengan peserta asuransi lainnya merupakan inti dari berdirinya jasa asuransi, yaitu untuk saling takaful, gotong royong menanggung problem peserta sesama nasabah jasa asuransi. Karena merupakan soko guru asuransi, maka keberadaan dana yang dikumpulkan oleh peserta asuransi tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun, baik peserta anggota, maupun pihak lembaga. Pihak lembaga hanya berwenang mengaturnya sesuai dengan unit yang sudah disepakati oleh setiap anggota jasa asuransi.

Yang menarik ditelaah adalah keberadaan dana investasi yang dikumpulkan lewat akad tijarah antara peserta dengan pihak lembaga asuransi ini. Benarkah ada bidang usaha yang dipergunakan untuk sarana mengembangkan dana tersebut? Apa peran jasa asuransi dalam melakukan pengelolaan dana nasabah itu? Setidaknya ada beberapa alasan, mengapa hal ini menjadi penting untuk diketahui, antara lain:

Pertama, pihak lembaga asuransi adalah bukan lembaga tamwil (pengembangan harta). Ia berdiri karena soko guru akad tabarru’ (sukarela). Jika di dalamnya, kemudian ada unit link penyaluran dana ke jalur investasi, menandakan bahwa pihak asuransi harus memiliki bukti penyaluran dana tersebut ke bidang usaha tertentu yang dimilikinya, atau yang menjalin mitra dengannya. Karena jika tidak, maka dana yang diserahkan oleh pihak peserta ke lembaga jasa akan berubah statusnya menjadi dana wadi’ah (titipan) atau dana qardh hukmi, yaitu secara hukum menjadi utangnya kafil (lembaga asuransi) kepada ashil (nasabah asuransi)). Simak ulasan dari muallif kitab Bughyatu al-Mustarsyidin berikut!

Baca Juga :  Ritual Nishfu Sya’ban, antara Tradisi dan Pemurnian Islam

أفتى محمد صالح الريس فيمن أرسل مع غيره دراهم أمانة يوصلها إلى محل آخر، وأذن له في التصرف فيها بأخذ بضاعة، وما ظهر فيها من ربح يكون للأمين في مقابلة حمله الدراهم وإعطائها المرسل إليه كالأجرة، بأنه إن كانت الدراهم المذكورة ملكاً للمرسل وأذن كذلك جاز، وكان الرسول ضامناً وحكمه حكم القرض حتى تصل إلى المرسل إليه، وإن لم تكن ملكه ولم يأذن مالكها في التصرف لم يجزه ذلك، بل يضمنها الحامل ضمان غصب والمرسل طريق في الضمان لو تلفت.

“Muhammad Shalih Al-Rais telah berfatwa mengenai seseorang bersama pihak lainnya yang diutus agar mengirimkan dirham ke tempat lain dalam bentuk harta amanah. Namun, pihak yang dimintai tolong tersebut diidzinkan menggunakannya terlebih dulu dengan jalan menjadikannya barang dagangan. Laba dari hasil berdagang, menjadi milik penerima amanah sebagai upah dari membawakan dirham dan sekaligus meneruskannya sampai ke tempat tujuan, sebagai layaknya upah. Fatwa disampaikan, bahwa jika dirham itu adalah milik pribadi dari si pengirim, maka praktik semacam itu adalah diperbolehkan, dengan catatan bila utusan tersebut sanggup menjaminnya. Hukum harta itu bagi orang yang diutus adalah menempati derajat hukumnya utang (qardlu hukmy) sampai kemudian harta itu jatuh ke tangan pihak yang dikirimi. Adapun, jika harta itu bukan milik pengirim pribadi, serta tidak ada idzin dari pemilik aslinya untuk digunakan, maka harta itu tidak diperkenankan. Bahkan pihak yang membawa dirham itu berlaku sebagai layaknya pembawa harta yang dighashab. Sementara orang yang menyampaikan harta titipan ke pembawa bisa dituntut pertanggungjawaban risiko, jika terjadi kerusakan pada harta.” (Sayyid Abdurrahman Ba’alawi, Bughyatu al-Mustarsyidin fi Talkhish Fatawi Ba’dli al-Aimmati min Al-Ulama al-Muta-akhirin ma’a Dlammi Fawaid Jammatin min Kutubin Syatta li al-Ulama al-Mujtahidin, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt., halaman 149).

Baca Juga :  Hadis tentang Allah Tidak Pernah Zalim

Kedua, jika dana investasi itu dinilai sebagai qardl hukmi, maka ketika terjadi pengembalian dana kepada peserta asuransi dengan jumlah dana yang lebih besar dari dana awal yang disetorkan lewat premi investasi, maka tak urung bahwa kelebihan itu memenuhi syarat qardlu jara naf’an (utang menarik kemanfaatan), sehingga merupakan riba yang diharamkan.

Ketiga, untuk menghindari terjadinya praktik utang dengan menarik kemanfaatan (riba), maka solusinya adalah:

  • Pihak jasa asuransi harus pro-aktif dalam melakukan tamwil / pengembangan terhadap dana konsumen, baik lewat jalur usaha yang dimilikinya, seperti dengan jalan melaksanakan niaga dengan keuntungan yang dibagi antara peserta asuransi selaku pemilik modal, dengan pihak asuransi selaku mudlarib (pengelola) dana. Dengan jalan ini, menandakan bahwa jalinan akad antara peserta asuransi dengan pihak lembaga jasa, adalah akad syirkah (kemitraan) dengan bagi hasil yang disepakati (syirkah mudlarabah).
  • Jika lembaga asuransi memilih peran selaku penghubung (mediator) antara nasabah dengan bidang usaha tertentu, maka itu menandakan bahwa lembaga asuransi perannya adalah selaku wakil dari nasabah, sehingga ia berhak mendapat upah (ujrah/fee) yang disepakati antara nasabah dengan perusahaan asuransi.

Keempat, agar terjadi arus kas masuk yang dihasilkan dari aktifitas investasi pada lembaga asuransi, paling tidak, syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga asuransi, adalah ia pernah diminta untuk mencarikan dana utangan modal (iqtiradl) oleh perusahaan tertentu. Dengan akad pencarian utangan ini, maka perusahaan asuransi bisa mendapatkan fee lewat akad ju’alah (prestasi) atau ijarah (sewa jasa) yang dilakukannya.

Dengan menimbang keberadaan empat hal di atas, maka “manfaat investasi” (dana surplus laba investasi asuransi) yang kelak dibagikan kepada nasabah, menjadi dapat dijamin kehalalannya sehingga transaksi yang terjadi di lembaga asuransi menjadi terbebas dari unsur riba dan maisir (spekulatif). Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 275 dan Q.S. Al-Maidah [5] ayat 90.

Baca Juga :  Tidak akan Mati Hati Seseorang yang Menghidupkan Malam Ied, Hadis atau Bukan?

Di sisi lain, karena dana investasi itu disalurkan lewat akad mudlarabah (bagi hasil), maka kita perlu melakukan ricek terhadap track record lembaga asuransi yang sudah berlaku saat ini. Jika benar ada unsur pembagian yang proporsional antara nasabah asuransi dengan pihak lembaga jasa, maka menandakan bahwa akad mudlarabah (bagi hasil) itu memang benar-benar ada.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, terdapat sebuah klausul dari salah satu lembaga asuransi yang disepati bersama dengan nasabah asuransi, antara lain sebagai berikut:

  1. Surplus operasional dana investasi yang diberikan kepada pemegang polis (pemegang bukti pembayaran premi), diberikan tanpa memperhatikan apakah si pemegang polis sudah pernah menerima atau belum terhadap klaim yang sudah disepakati (klaim resiko kerugian) lewat akad tabarru’.
  2. Surplus operasional dibagikan pada pemegang polis dengan pertimbangan jumlah kontribusi premi yang disetorkan.
  3. Surplus operasional dibagi antara peserta asuransi syariah dengan pihak perusahaan.
  4. Surplus operasional dibagikan dengan metode lain sesuai dengan kesepakatan. Misalnya: surplus keuntungan investasi dibagi dengan ketentuan: 60% ditahan dalam saldo tabarru; 30% diberikan kepada peserta dan 10% kepada pengelola (perusahaan asuransi).

Jika menilik keberadaan klausul ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa benar telah terjadi praktik penyaluran dana investasi ke jalur usaha tertentu dengan pihak jasa asuransi sebagai wakil nasabah. Hal ini terbukti, pihak asuransi berani mematok pengembalian profit dari hasil investasi yang ada dengan komposisi pihak pemilik modal menerima lebih besar dari pihak asuransi yang hanya sebatas bertindak selaku wakil nasabah (peran mediator).

Alhasil, dapat digambarkan bahwa akad antara nasabah (yang diwakili pihak kafil) dengan perusahaan pengelola dana, adalah akad syirkah mudlarabah (kemitraan). Dengan demikian, dana yang dikembalikan kepada pihak nasabah pemegang polis asuransi bukanlah dana dari qardlu jara naf’an (riba), melainkan hasil investasi, sehingga halal. Wallahu a’lam bi al-shawab

1 KOMENTAR

  1. […] BincangSyariah.Com – Dualisme ilmu pengetahuan di bidang ekonomi dan perasuransian dewasa ini, menyebabkan terjadinya bias masyarakat dalam memandang dan menyikapi jasa asuransi. Padahal alasan dasar dibolehkannya asuransi (takaful), adalah dalam ranah kebutuhan saling tolong menolong dalam bingkai “lembaga yang akuntabel dalam mengurusnya”. (Baca: Ini 4 Hal Terkait Investasi Asuransi Agar Terhindar dari Riba) […]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here