Darurat Imunisasi MR dalam Perspektif Fikih

5
2119

BincangSyariah.Com – Dalam persoalan babi, para ulama sepakat bahwa hukum mengonsumsi daging babi adalah haram. Dan akhir-akhir ini perdebatan mulai tampak ke permukaan dalam merespons penggunaan vaksin yang berasal dari bahan yang mengandung babi (data valid). Beberapa ulama di daerah melakukan penolakan atas imunisasi MR (Measless dan Rubella) ini dengan alasan keharaman bahan yang digunakan imunisasi. Sementara itu, MUI melalui fatwa Nomor: 33 Tahun 2018
Tentang Penggunaan Vaksin Mr (Measles Rubella) Produk Dari Sii (Serum Intitute Of India) Untuk Imunisasi telah merilis fatwa kebolehan penggunaan dengan alasan keterpaksaan.

Kondisi Obyektif Perlunya Imunisasi

Imunisasi MR harus mendapatkan perhatian serius. Jika tidak, anak berusia 9 bulan hingga 15 tahun yang merupakan generasi penerus bangsa akan mendapatkan ancaman dan risiko kebutaan, kecacatan, dan kematian.

CA Nidom, Guru Besar Universitas Airlangga Surabaya dan Peneliti Vaksin, dalam artikelnya berjudul Vaksin Bukan Makanan yang dimuat koran Kompas, mengatakan bahwa tujuan utama pemberian vaksin atau imunisasi adalah mencegah serta menurunkan morbiditas penyakit strategis, sekaligus memutus rantai penularannya di masyarakat (herd immunity).

Imunisasi merupakan cara yang sangat efisien dan efektif karena murah, mudah, dan ampuh. Selain itu, menurutnya, jika tidak dilakukan vaksin, seseorang bukan hanya tidak bisa melindungi diri terhadap infeksi, tetapi juga bisa menjadi sumber penular penyakit tersebut. Pada titik ini, tidaklah tepat jika dikatakan bahwa imunisasi bukan sesuatu yang mendesak atau belum masuk kategori darurat.

Data dari Kementerian Kesehatan (2018) menunjukkan beberapa hal berikut:

  1. Ditemukan wabah campak (measles) di NTB dan Papua Nugini. Sehingga provinsi NTB dan Papua perlu mendapatkan perhatian khusus.
  2. 32 juta anak Indonesia di antara umur 9 bulan dan 15 tahun tidak terlindungi virus Campak dan Rubella.
  3. Campak bisa menyebabkan kebutaan, kecatatan, radang otak, bahkan kematian.
  4. KLB Campak mengakibatkan 75 anak meninggal di Asmat dari 651 anak yang terjangkit campak dari Desember 2017 hingga Maret 2018.
  5. Kamis, 06 September 2018, di Banjarbaru virus Rubella menyerang 49 santriwati dua pondok pesantren di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Data ini menunjukkan harus ada langkah konkret untuk meniadakan risiko wabah measles dan rubella, dan yang dirasakan paling ampuh dan terjangkau adalah imunisasi (menyuntikkan vaksin MR) kepada anak berusia 9 bulan hingga 15 tahun secara merata karena kondisi darurat. Namun demikian, ada hal yang diperdebatkan tentang vaksin MR tersebut. Yakni tentang keharaman/kehalalan vaksin, disebabkan adanya keterangan tentang gelatin babi yang dianggap bercampur dalam vaksin tersebut. Sementara itu, sampai saat ini belum ditemukan vaksin MR serupa yang bahan olahnya berasal dari barang yang halal atau suci.

Makna Darurat dalam Literatur Islam

Imam Zarkasyi dan Imam Suyuthi mendefinisikan darurat sebagai sebuah kondisi yang memaksa seseorang untuk mengonsumsi sesuatu yang diharamkan, di mana bila tidak melakukannya dikhawatirkan akan kehilangan nyawa. Menurut mazhab Maliki, darurat adalah adanya keyakinan atau dugaan kuat atas kondisi yang mengkhawatirkan jiwa seseorang. Menentukan sebuah keadaan masuk dalam kategori darurat tidak disyaratkan harus bersabar menunggu sampai benar-benar datangnya kematian, namun cukup dengan khawatir sekalipun masih bersifat dugaan (dhan).

Baca Juga :  Syaikh Bin Baz Haramkan Memakai Kaos dan Topi Tauhid

Adapun menurut ulama mazhab Syafii, darurat diibaratkan sebagai kondisi seseorang yang kelaparan, khawatir akan kehilangan nyawa atau sakit parah yang tidak bisa diobati serta hanya tersedia makanan yang haram, maka ia wajib memakannya. Demikian beberapa pendapat lintas mazhab yang dirangkum oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Nadhariyyat ad-dharurat as-Syariyah.

Meskipun terjadi perbedaan antara mazhab Maliki dan mazhab Syafii dalam disyaratkan atau tidaknya bersabar menunggu kematian, tetapi dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi darurat adalah kondisi terpaksa yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kematian atau cukup hanya kekhawatiran mendekati kematian.

Darurat Imunisasi

Menurut Ramadah Hamdoon Ali dalam essainya yang berjudul Istihalah al-Asy’ya’ fi Mizan al-Fiqh al-Islami, yang dimuat Majalah Kuliyah al-Ulum al-Islamiyyah, mengatakan para ulama telah bersepakat atas keharaman pengobatan dengan benda haram atau najis. Kesepakatan tersebut didasarkan pada hadis nabi yang berbunyi, “Sesungguhnya Allah Swt. tidak menjadikan obat-obatan dari sesuatu yang diharamkan bagi kalian.” Meskipun demikian, dalam kondisi-kondisi tertentu, keharaman ini bisa berubah menjadi kebolehan.

Mazhab Hanafi mensyaratkan dua hal untuk mengubah keharaman menjadi kebolehan. Pertama, adanya pengetahuan yang pasti bahwa benda haram/najis tersebut benar-benar bisa menyembuhkan. Dan kedua, tidak ditemukan benda halal. Mazhab Maliki mensyaratkan keadaan darurat atau khawatir kehilangan nyawa. Sedangkan dalam mazhab Syafii, Imam Nawawi dalam kitab al-Majmu’ syarah al-Muhadzdzab (Juz 9 hal. 54-55) menyatakan boleh secara mutlak dengan catatan  pengobatan dilakukan dalam kondisi darurat dan tidak ditemukan obat yang suci. Jika sudah ditemukan, maka hukumnya kembali haram.

Syekh Izzudin bin Abdissalam dalam Qawaid Ahkam fi Mashalih Anam juga mengatakan bahwa pengobatan menggunakan benda-benda najis diperbolehkan selama tidak ditemukan benda yang suci. Alasannya, karena kemaslahatan kesehatan dan keselamatan lebih penting dan diutamakan ketimbang kemaslahatan menghindari benda najis. Hal ini menunjukkan bahwa menolak kemudaratan berupa hilangnya nyawa atau timbulnya penyakit lebih diutamakan daripada memperoleh kemaslahatan dalam bentuk menghindari obat yang belum jelas kesuciannya.

Ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemafsadatan (kerusakan) harus diutamakan daripada memperoleh kemaslahatan”.

Syaikh Thahir ibn Asyur dalam Tafsir Tahrir wa a-Tanwir-nya  menggarisbawahi kebolehan pengobatan dari benda yang diharamkan. Ia mengatakan, “Jika ada keyakinan atau prasangka kuat (hasil penelitian) dari para dokter yang terpercaya akan manfaat pengobatan dengan menggunakan benda yang diharamkan, maka hukumnya diperbolehkan.

Hal ini selaras dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الضرورة تبيح المحظورات

“Kondisi darurat memaksa diperbolehkannya hal yang dilarang”

Para ulama Timur Tengah seperti ulama Arab Saudi dan ulama Sudan juga merespons hal yang sama sebagaimana dilansir dalam Islamweb. Di antaranya Syeikh Abdul Hayyi Yusuf, pengajar di Universitas Khartoum Sudan, menyatakan bahwa pengobatan dengan menggunakan benda yang terbuat dari bahan najis seperti babi atau bangkai hewan yang halal dimakan namun tidak disembelih secara syar’i, pada dasarnya tidak diperbolehkan. Namun, bila tidak ditemukan imunisasi selain menggunakan benda yang najis, maka diperbolehkan karena keterdesakan (darurat).

Baca Juga :  Bukan Hanya dengan Ucapan, Ini Cara Bersyukur dengan Perasaan dan Perbuatan

Fatwa tersebut mendasarkan kepada ayat Alquran yang berbunyi:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰـهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ

Artinya: Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. (Q.S. Al-An’am: 119).

Dikaitkan dengan vaksin MR, kita mendapati kondisi darurat (sangat berbahaya) bagi orang yang tidak melakukan imunisasi vaksin MR, seperti tersebut di atas. Akan lebih berbahaya bila dalam waktu dekat masyarakat (terutama yang diduga rentan mendapat serangan virus campak dan rubella, usia 9 bulan sampai 15 tahun) tidak mendapatkan imunisasi vaksin MR. Mereka bukan hanya berpotensi sakit berat dan mematikan, tetapi juga berpotensi menjadi pembawa penyebaran virus. Dengan demikian, maka dapat diposisikan adanya kondisi darurat atas imunisasi vaksin MR.

Masalahnya, vaksin MR yang tersedia diindikasikan mengandung gelatin babi. Dan dalam pengalaman pembuatan vaksin, dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk riset berkualitas sampai menemukan vaksin, setidaknya antara 15-20 tahun. Itupun masih menyisakan kemungkinan gagal menemukan antivirus sampai membuat vaksinnya. Sehingga tuntutan mendapatkan vaksin MR yang halal, dalam waktu dekat adalah sebuah keinginan yang sulit diwujudkan.

Selain itu, ada beberapa keadaan yang kurang lebih sama: ada sejumlah syarat kondisi darurat sudah terpenuhi, di antaranya: 1) sudah ada keadaan yang menunjukkan bila vaksin tidak diberikan, maka akan mengancam nyawa (bertentangan dengan menjaga jiwa atau hifdz ad-nafs) dan dapat merusak generasi (bertentangan dengan menjaga keturunan atau hifdzh al-nasl) atau setidaknya menimbulkan penyakit dan bisa menularkan virus; 2) sudah ada banyak yang terkena dampaknya; 3) belum ada alternatif vaksin yang tersertifikasi halal; 4) informasi cukup akurat dari tim medis.

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa imunisasi dengan vaksin MR hukumnya diperbolehkan. Bahkan hukumnya dapat pula ditingkatkan menjadi “wajib”. Mengapa, karena konsekuensi dari kondisi darurat seharusnya tidak cukup dalam posisi “mubah” yang bermakna “terserah”, seseorang dan negara memiliki tanggung jawab untuk “mewajibkan” agar keadaan darurat dapat teratasi.

Kesimpulan dan Rekomendasi

1) Semua ulama sepakat bahwa hukum asal daging babi adalah haram. Ulama juga tidak berselisih paham tentang hukum asal penggunaan daging babi dalam segala makanan dan minuman, termasuk turunannya seperti vaksin.

2) Perumusan hukum fiqh dimaksudkan sebagai cara untuk mendapatkan pencapaian maksud disyariatkan agama, yang mencakup 5 hak dasar manusia (al-dlaruriyyat al-khamsah) yakni hifdzh al-din (menjaga agama), hifdzh al-nafs (menjaga jiwa), hifdzh al-‘aql (menjaga akal sehat), hifdzh al-nasl wa al-‘irdl (menjaga keturunan dan harga diri), dan hifdzh al-mal (menjaga harta benda). Kelima hak dasar (al-dlaruriy) tersebut menjadi pertimbangan utama dalam memberikan hukum fiqh, termasuk kepada hukum yang semula (hukum asal) sudah jelas halal dan haramnya.

Baca Juga :  Hukum Imunisasi dalam Hukum Islam

3) Pembahasan vaksin, termasuk vaksin MR merupakan bagian dari upaya pemenuhan hifdzh al-nafs dan hifdzh al-nasl wa al-‘irdl. Oleh karena itu, keduanya menjadi bahan pertimbangan utama (rujukan utama) dalam hal hukum penggunaan vaksin MR. Bila ditemukan dalil (dasar argumentasi, nash atau non-nash) yang menjadikannya berstatus darurat (dlaruriy), maka hukum asal keharaman menjadi patut dipertimbangkan.

4) Seperti tersebut di atas, ada banyak keadaan obyektif yang menunjukkan tingkat bahaya penyakit rubella yang akan dialami oleh anak-anak pada usia 9-15 tahun, jika mereka tidak mendapatkan suntikan vaksin MR. Dalam pandangan mazhab Hanafi dan Maliki, keadaan perubahan dari daging babi ke dalam bentuk lain, sudah menjadi alasan perubahan sebuah hukum dari semula haram menjadi halal. Adanya sebuah kekhawatiran tentang sebuah kejadian penyakit berat, itu sendiri sudah termasuk menjadi prasyarat keadaan darurat. Sedangkan dalam pandangan mazhab Syafii, mengingat potensi dan bukti bahaya pengabaian vaksin MR, maka keadaan tersebut sudah termasuk keadaan darurat. Dalam fatwa yang akhir-akhir ini dikeluarkan oleh Bin Baz, juga menyatakan bahwa keadaan penggunaan vaksin MR adalah darurat.

5) Dalam posisi yang memenuhi prasyarat darurat, maka pemerintah bukan hanya saja diperbolehkan memberikan vaksin MR kepada warga negara, melainkan bila merujuk kepada pendapat mayoritas adalah wajib. Tentu saja dengan persyaratan harus dilakukan dengan sosialisasi yang baik.

6) Keadaan darurat adalah keadaan ad hoc (sementara), keadaannya akan hilang bilamana alasan daruratnya telah hilang. Pada saat yang bersamaan, semua pihak yang berwenang atau berkompeten tetap memiliki kewajiban untuk berusaha agar alasan darurat dapat dihilangkan, menuju ke hukum asal sebuah keadaan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengusahakan agar komponen babi dalam vaksin MR dapat digantikan oleh unsur lain yang halal.

7) Vaksin MR memberi tantangan dan pembelajaran yang sungguh penting bagi umat Islam. Pembuatan vaksin MR dan berbagai vaksin yang lain banyak dilakukan di negara-negara dan orang-orang yang memang tidak keterkaitan dengan tingkat hukum halal dan haram. Selain itu, dua hewan yang banyak menjadi bahan pembuatan vaksin adalah babi dan monyet. Keduanya bukan merupakan binatang yang halal menurut hukum fiqh. Ini tantangan umat Islam yang sungguh penting dicermati. Sedangkan pembelajaran yang perlu dipetik adalah perkembangan fiqh yang kian luas dan membutuhkan kompetensi. Umat Islam hendaknya menghentikan berbagai perdebatan (perselisihan) klasik seperti tentang jumlah rakaat salat tarawih atau kebolehan berziarah kubur dan maulud Nabi. Bukan itu tidak penting, tetapi dalil-dalil terhadap hukum-hukum tersebut sudah jelas, termasuk pro dan kontranya. Akan lebih baik jika energi umat Islam digunakan untuk mengeksplorasi luasnya pengetahuan Allah Swt.

5 KOMENTAR

  1. Salah satu ingredient vaccine adalah gelatin ini yg dipermasalahkan.

    Gelatine derived from pigs is used in some live vaccines as a stabiliser to protect live viruses against the effects of temperature. Gelatine in vaccines is highly purified and hydrolysed (broken down by water), so it is different from the natural gelatine used in foods. For example, very sensitive scientific tests have shown that no DNA from pigs can be detected in the nasal flu vaccine (Fluenz). These tests show that the gelatine is broken down so much that the original source cannot be identified.
    …….
    Some Muslim leaders have also ruled that the use of gelatine in vaccines does not break religious dietary laws, because it is highly purified and it is also injected rather than ingested (eaten).

    Apakah logika seperti ini relevan: bangkai babi, darah, yg jadi kompos dan dipakai memupuk padi halal krn tidak ada lagi terdeteksi unsur babinya. Terjadi perubahan struktur molekul dll. Kutipan di atas menyebut tdk terdeteksi DNA babinya pada enzim utk stabilizer vaksin. Makanya ulama2 di eropa menyebut haĺal (?).

    • @Manap: Logika semacam itu setahu saya memang dipertimbangkan dalam penetapan hukum fikih. Sebagaimana kaidah fikih tentang hal lainnya, tentu saja ada pihak yang menerima, ada juga yang menolak. Yang penting menurut saya masyarakat harus diberi tahu berbagai alternatif pandangan, serta tahu haknya memilih fatwa yang menurutnya paling logis.

  2. Kalau berdasarkan tulisan Kyai Ghoffar jelas ada kedaruratan sehingga menjado dibolehkan. Demikian juga Fatwa MUI.
    Saya membaca tulisan Prof Nadir ttg urusan vaksin ini juga memungkinlan perbedaan ulama ttg keharaman bahan vaksin yg sudah berubah zatnya (logika kompos dan pupuk itu).
    Sebaiknya para ustad dan pemuka agama menghentikan kesalahan informasi dan hoax yg beredar, bahkan ikut disebarkan. Ikutlah bertanggung jawab mengajak masyarakat ikut imunisasi. Kampanye antivaksin itu berbahaya. Jangan2 kita jatuh pada peringatan Allah ttg mengikuti sesuatu yg kita tidak ketahui ilmunya dan akibatnya.

    Kondisi darurat hilangnya herd immunity mengancam anak2 kita. Ketika anak2 sakit, wanita hamil mengandung dan melahirkan bayi cacat, dan kematian merebak baru kita panik. Kadang2 kita tdk sadar apa yg disebarkan tanpa ilmu berakibat fatal.

    • Setuju, Pak/Bu. Orang-orang yang merasa pemuka agama baiknya ikut ambil peran dalam penyuluhan kesehatan masyarakat. Sebagian kelompok malah mancing di air keruh nyebar info ga karu-karuan tentang imunisasi. Kalo anak orang kena penyakit yang disalahin malah takdir Tuhan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here