Hukum Wakaf dan Hibah Manfaat Asuransi

1
1061

BincangSyariah.Com – Di dalam salah satu kitab fiqih Madzhab Syafii, disebutkan bahwa wakaf didefinisikan sebagai:

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح

“Menahan suatu harta yang bisa dimanfaatkan beserta tetapnya wujud ‘ain (karakter) barangnya, dengan memastikan penyaluran senantiasa dalam pengawasan (raqabah) pada wilayah yang mubah peruntukannya.” (Asna al-Mathalib, Juz 2, halaman 457).

Yang menarik dari ta’rif ini adalah diksi yang menyebutkan bahwa barang wakaf itu terdiri harta yang bisa dimanfaatkan (yumkinu al-intifa bih). Diksi “bisa dimanfaatkan”, itu menandakan bahwa harta tersebut bisa digunakan, dikembangkan (tamwil), dikelola, atau bahkan diinvestasikan (istitsmar). (Baca: Perbedaan Wakaf Uang dengan Shadaqah)

Jika demikian halnya, maka wujud fisik dari barang wakaf haruslah terdiri dari barang nominal (mal mutaqawwam), sehingga memiliki nilai. Nilai dari harta ini adalah menyesuaikan dengan waktu saat ia ditetapkan dalam rupa harga. Bisa jadi, hari ini ia berharga 10 ribu, tapi esok di kemudian hari bisa berubah menjadi 1 juta padahal dalam wujud fisik yang sama. Ini merupakan ciri khas dari barang nominal (mutaqawwam).

Nah, mari kita bayangkan bahwa “barang nominal” itu diasuransikan!

Jika suatu barang nominal itu merupakan “aset asuransi” yang diwakafkan, maka itu artinya ia memiliki wujud “manfaat asuransi” yang bisa digunakan di kemudian hari juga.

Suatu misal, Anda mengikuti asuransi dan harta anda disalurkan pada jalur akad tabarru’ dan akad tijarah (investasi niaga). Untuk dana tabarru’, harta itu tidak bisa anda ambil sebab berkaitan dengan asal hartanya adalah ditujukan untuk maksud tolong-menolong dan berbagai resiko bersama dengan anggota asuransi lainnya. Namun, dana yang disalurkan pada jalur akad tijarah (dengan besaran 70%), maka dana itu merupakan dana investasi anda sebagaimana hal itu berlaku umum dalam lembaga asuransi. Dana itu bisa diambil kapan saja, ketika tiba jangka waktu yang ditetapkan dengan besaran premi pokok yang dialokasikan ke akad tijarah ditambah perolehan bagi hasil dari akad investasi.

Baca Juga :  Hukum Jual-Beli Mushaf Alquran

Wakaf Manfaat Asuransi

Nah, pertanyaannya, bagaimana bila harta investasi akad tijarah itu lalu anda wakafkan pada jalur tertentu, semacam jalur pendidikan (misalnya)?

Jika kita mengacu pada pendapat yang membolehkan wakaf tunai, maka itu berarti wujud nilai pokok harta (ain al-waqf) merupakan sesuatu yang bersifat tetap. Ketika harta itu berkembang sebab diinvestasikan, maka hasil investasi itu dikenal dengan istilah ghullatu al-waqfi (hasil wakaf).

Sebuah analogi (qiyas), adalah ibarat wakaf sebuah tanah, maka wujud fisik batas tanah, sehingga udaranya, sampai dengan bumi lapis tujuh, maka batas tanah itu merupakan ain al-waqfi (fisik tanah). Wujud digalinya sumur di tanah tersebut, merupakan rai’u al-waqfi (barang manfaat). Jika rai’u al-waqfi ini dijual, maka pihak pengelola wakaf menerima hasil penjualan. Hasil penjualan ini kita kenal sebagai ghullatu al-waqfi (hasil pengelolaan aset wakaf). Alhasil, ghullatu al-waqfi ini bisa diambil kapanpun dan disalurkan pada jalur yang ditentukan oleh pewakif itu terjadi.

Lantas bagaimana dengan rukun wakaf yang berhubungan dengan mauquf alaih (ruang penyaluran wakaf)?

Ada dua jenis wakaf, yaitu waqaf muthlaq dan waqaf li al-mashlahah. Pada waqaf muthlaq, berlaku ketentuan bahwa wakaf itu diperuntukkan untuk hal-hal tertentu. Jika suatu tanah diwakafkan untuk Masjid A, maka segala hal yang dihasilkan dari tanah tersebut, mencakup rai’u al-waqfi dan ghullatu al-waqfi, harus disalurkan ke Masjid A, tanpa kecuali. Lain halnya dengan waqaf li al-mashalih, maka berlaku ketentuan, bahwa penggunaan rai’u al-waqfi dan ghullatu al-waqfi adalah bersifat umum, asalkan memenuhi ketentuan dari yang disyaratkan oleh pewakaf yaitu berupa kemaslahatan. Jika kemaslahatan itu ditentukan untuk madarasah, maka ia harus disalurkan ke madarasah. Namun, jika wakaf itu ditentukan untuk kemaslahatan umum, maka penyalurannya menjadi berlaku umum pula.

Baca Juga :  Ketentuan Lembaga Asuransi, Nasabah dan Objek Asuransi dalam Hukum Islam

Nah, wakaf aset asuransi pun juga bisa ditetapkan melalui dua kategori di atas. Ia bisa berlaku sebagai waqaf muthlaq, namun juga bisa berlaku sebagai waqaf li al-mashalih. Jika manfaat dari wakaf aset asuransi itu ditetapkan untuk sebuah yayasan pendidikan (misalnya), maka pihak yayasan pendidikan bisa menerima besaran manfaat dari dana investasi lewat jalur akad tijarah pada asuransi, meskipun pewaqif sudah meninggal.

Berapa besar dana yang berhak dikucurkan pada yayasan selaku mauquf ‘alaih di sini? Sudah pasti dengan tetap menjaga bahwa ain al-waqfi (pokok investasi) tidak boleh rusak sehingga yang berhak diterima adalah ghullatu al-waqfi (hasil investasinya). Suatu misal, total hasil aset investasinya adalah sebesar 1 Milyar dengan pokok investasinya sebesar 600 juta. Maka, sisa dari aset investasi yang berhak diambil sebagai ghullatu al-waqfi adalah sebesar 400 juta, yang bisa dimanfaatkan oleh yayasan. Pokok harta, tetap harus ada di lembaga asuransi, mengingat hal tersebut berkaitan erat dengan ketentuan ain al-waqfi (fisik wakaf) yang menghendaki batas, sebagaimana layaknya batas tanah.

Hibah Manfaat Wakaf

Jika mengikuti kaidah bahwa segala sesuatu yang bisa dijualbelikan adalah bisa diijarahkan, dihibahkan, diwasiatkan, diwariskan bahkan diwakafkan, maka hal yang sama juga bisa berlaku pada aset asuransi. Jika aset asuransi bisa diwakafkan, maka itu berarti ia juga bisa dihibahkan. Semua itu berangkat dari ketetapan bahwa aset asuransi merupakan aset nominal (mutaqawwam).

Dan karena aset asuransi yang disalurkan lewat akad tijarah (investasi) memiliki manfaat yang bisa diambil di kemudian hari oleh pemilik aset, maka aset dan manfaat itu pun juga bisa dihibahkan kepada pihak lain yang dikehendaki (mauhub ‘alaih) oleh wahib (penghibah). Jika pihak mauhub (yang dihibahi) itu belum ada seiring dengan usia yang belum menjangkaunya (barangkali), sementara pihak pemberi hibah sudah meninggal, maka akad yang berlaku antara penghibah dan kafil (perusahaan asuransi) adalah bisa dikelompokkan ke dalam rumpun akad washiyat.

Penunaian washiyat oleh perusahaan asuransi kepada pihak yang dihibahi ini merupakan amanah yang wajib disampaikan. Jika tidak dilakukan, maka pihak kafil hukumnya berdosa sebab pelanggarannya terhadap harta amanah.

Sebagai catatan terakhir, bahwa karena di dalam asuransi ada nilai manfaat yang bisa dipergunakan kelak di kemudian hari, maka keberadaan aset asuransi bisa diwakafkan atau dihibahkan. Ketentuan barang yang bisa diwakafkan dan dihibahkan ini adalah menyerupai ketentuan yang berlaku atas barang yang bisa dijualbelikan (mabi’). Oleh karenanya, kondisi barang itu wajib berupa ainun mutaqawwam (barang fisik yang bisa dinyatakan sebagai nilai).

Baca Juga :  Hukum Asuransi Pendidikan dalam Islam

Selain itu, aset asuransi tersebut harus memiliki manfaat. Pemanfaatan “manfaat asuransi” tidak boleh menghabiskan “fisik pokok asuransi” yang terdiri dari pokok harta yang dialokasikan dalam akad tijarah asuransi. Lain halnya dengan bila aset asuransi dari akad tirah itu dihibahkan. Maka baik manfaat maupun fisik pokok aset investasi, seluruhnya bisa disampaikan kepada pihak yang dihibahi. Jika pihak yang dihibahi belum wujud, sementara pihak pemberi hibah sudah meninggal, maka akad yang berlaku antara kafil dan pemberi hibah adalah akad washiyat. Wallahu a’lam bi al-shawab

1 KOMENTAR

  1. […] Menurut para ulama, menerima dana hibah dari non-muslim hukumnya boleh dan halal. Dalam Islam tidak ada larangan bagi pemeluknya untuk menerima kebaikan dari pemeluk agama lain. Kita boleh dan halal menerima bantuan dan dana hibah dari non-muslim sebagaimana kita juga boleh membantu dan memberikan hibah kepada mereka. (Baca: Hukum Wakaf dan Hibah Manfaat Asuransi) […]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here