Hukum Tidak Mematuhi Pemerintah dalam Menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19

1
8

BincangSyariah.Com-  Berikut penjelasan bagaimana hukum tidak mematuhi pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19?

Syahdan, pandemi Covid-19 hingga kini masih berlanjut. Satu tahun lebih sudah viris Corona melanda Indonesia. Jutaan orang terinfeksi virus yang mematikan ini. Pun puluhan ribu nyawa manusia melayang akibat virus yang berasal dari Wuhan ini.

Untuk menghindari korban bertambah banyak, maka pemerintah menerapkan 5 M—Mencuci tangan, Memakai masker, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, Membatasi mobilisasi dan interaksi. Langkah Ini merupakan protokol kesehatan yang wajib ditaati oleh masyarakat dan pemerintah. Agar korban terjangkit dan meninggal terus berkurang.

Namun faktanya, masih terdapat ada juga warga masyarakat, pejabat pemerintahan, aparat penegak hukum yang lalai dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Dan masih terdapat juga narasi yang mengatakan bahwa Covid-19 tidak ada. Corona hanya konspirasi Barat untuk menghancurkan Islam. Imbasnya, tak sedikit yang mengacuhkan protokol kesehatan covid-19. Nah dalam Islam, bagaimana hukum tidak mematuhi pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19?

Dalam Islam mematuhi pemimpin merupakan suatu kewajiban. Dengan catatan selama pemimpin tersebut tak menyuruh kepada maksiat kepada Allah. Dan tak memerintahkan maksiat kepada Allah. Allah berfirman dalam Q.S an-Nisa ayat 59;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu

Dan juga ada hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam al Bukhari;

 اَطاَعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ

Artinya; Tidak (boleh) taat (terhadap perintah) yang di dalamnya terdapat maksiyat kepada Allah, sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam kebajikan. (HR Bukhari/ 7257)

Dan juga pada hadis lain baginda Nabi bersabda ;

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ، فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ

Artinya: Atas seorang wajib mendengar dan taat dalam perkara yang dia sukai atau benci selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Apabila diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat. (HR. Bukhari/7144)

Ayat dan hadis ini memerintahkan seorang musim untuk taat kepada pemimpin. Sejatinya, ketaatan pemimpin merupakan suatu kewajiban. Selama pemimpin tersebut tak menyuruh mengerjakan maksiat kepada Allah. Pun dalam suasana pandemi, peraturan pemerintah  terkait protokol kesehatan Covid-19 merupakan suatu keniscayaan dan wajib diikuti bersama.

Menurut Abu Bakar bin Mas’ud al Kasani al Hanafi, dalam kitab Bada’i ‘al-Sana’i’ fi Tartib al-Syara’i, bahwa mematuhi pemerintah hukumnya adalah wajib. Selama pemimpin tersebut tak menyuruh melaksanakan perbuatan maksiat.

Al Kasani dalam Bada’i ‘al-Sana’i’ fi Tartib al-Syara’i, jilid VII mengatakan;

طاعة الإمام فيما ليس بمعصيةٍ فرضٌ، فكيف فيما هو طاعةٌ؟

Artinya; Mematuhi pemimpin selama tidak menyuruh maksiat kepada Allah, merupakan kewajiban. Maka bagaimana kenapa tidak Taat?

Ulama dari mazhab Maliki pun mengatakan pendapat serupa—wajib taat kepada pemimpin—, selama tak memerintahkan durhaka dan melanggar syariat Allah. Menurut Muhammad bin Ahmad bin Ahmad Al Maliki dalam kitab al Bayan wa at Tahsil wa Syarh wa Taujih wa Ta’lil li Masaili al Mustakhrijah, wajib bagis eorang muslim untuk taat kepada pemimpin.

Ibnu Rusyd Al Jadd—begitu nama populernya—, mengatakan kewajiban taat kepada pemimpin tersebut, sekalipun pemimpin itu yang yang ia benci atau ia sukai. Lebih lanjut, kita wajib taat pada pemimpin, Meskipun pemimpin itu  berlaku tak adil.

Ibn Rusyd Al Jadd al Maliki mengatakan;

واجب على الرجل طاعة الإمام فيما أحب أو كره، وإن كان غير عدل، ما لم يأمره بمعصية   

Artinya; Wajib atas seseorang taat kepada pemimpin, pada apa yang ia sukai dan ia benci, meskipun pemimpin itu berlaku tidak adil. Tapi dengan catatan, pemimpin itu tak menyuruh maksiat pada Allah.

Pada sisi lain, dalam kitab Syarah Mukhtasar Khalil lil Kharisyi disebutkan  hukumnya wajib taat kepada pemerintah.  Pun pada pelbagai  peraturan yang  mereka rumuskan. Selama peraturan itu tak bertentangan dengan syariat.

Imam Muhammad Abdullah Al-Kharisyi  dalam Syarah Mukhtasar Khalil, jilid II halaman, 122 mengatakan;

تجبُ طاعةُ الإمام في كل ما يأمر به، ما لم يَأْمُرْ بِمُحَرَّمٍ مجمع عليه

Artinya; wajib taat kepada pemerintah, pada segala hal yang mereka perintahkan, selama mereka tidak menyuruh mengerjakan sesuatu yang diharamkan Allah.

Dalam mazhab Syafi’i pun hukumnya wajib mematuhi pemimpin. Imam Nawawi dalam kitab Majmu’ Syarah al Muhadzab mengatakan  meskipun pemimpin itu tidak adil, maka wajib taat pada pelbagai peraturan yang ia buat. Dan wajib meninggalkan peraturan yang dilarang pemimpin tersebut.

Imam Nawawi berkata dalam Majmu’ jilid 10, halaman 47;

تجب طاعة الإمام في أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، ما لم يخالف حكم الشرع، سواء كان عادلًا أو جائرًا

Artinya; wajib hukumnya taat pada pemimpin, pada apa yang ia perintahkan dan larang, selama itu tidak menyalahi hukum syariat. Meskipun pemimpin itu adil atau tidak adil (baca; wajib ditaati).

Dengan demikian mematuhi pelbagai pemerintah suatu kewajiban. Terlebih mematuhi pemerintah dalam melaksanakan protokol kesehatan Covid-19. Pasalnya, peraturan tersebut bermanfaat bagi diri sendiri. Sekaligus untuk memutus mata rantai Covid-19.

Demikian penjelasan hukum tidak mematuhi pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

(Baca:Shalat Menjaga Jarak Pada Masa Covid 19, Bolehkah?)

 

 

100%

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here