Hukum Menyedekahkan Harta Riba untuk Kepentingan Umum

0
1124

BincangSyariah.Com – Islam adalah agama yang paripurna. Islam tidak hanya mengatur mengenai bab ibadah dan pokok-pokok ajaran agama, melainkan juga telah menetapkan batas-batas (tahdid) mengenai cara mendapatkan harta dan cara menginfakkannya. Melalui batasan-batasan ini, harta yang didapatkan dengan jalan yang sesuai syariat maka disebut dengan harta halal. Sementara itu, harta yang didapatkan dengan jalan yang menselisihi syariat, maka disebut dengan harta haram. Kesahihan cara dalam mendapatkan harta, berpengaruh besar terhadap status halal atau haramnya harta yang didapat. (Baca: Doa Agar Harta yang Kita Miliki Tak Jadi Fitnah)

Jika syariat telah menggariskan bahwa suatu harta diperoleh dengan jalan haram, maka di dalamnya pasti ada unsur batil yang diperintahkan untuk menghindari. Allah SWT telah menggariskan di dalam Q.S. Al-Nisa [4] ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta-harta di antara kalian dengan jalan bathil kecuali disertai adanya niaga yang saling ridla di antara kalian.” (Q.S. Al-Nisa [4]: 29).

Di dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 188, Allah SWT juga berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kalian saling memakan harta-harta di antara kalian dengan jalan bathil. Dan janganlah kalian membawa urusan harta kalian ke hakim agar supaya kalian dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan jalan yang berdosa, sementara kalian orang yang mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 188).

Di dalam Q.S. Al-Hadid [57]: 7, Allah SWT berfirman:

آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ

“Mereka beriman kepada Allah dan rasul-Nya dan menginfakkan sebagaian dari apa yang telah Allah kuasakan kepada kalian.” (Q.S. Al-Hadid [57]: 7)

Baca Juga :  Tips Tubuh Sehat dari Ali bin Abi Thalib

Al-Qurthuby, di dalam kitab tafsirnya, yaitu Tafsir al-Qurthubi, Juz 17, halaman 238, menyatakan penafsiran ayat terakhir ini dengan:

دليل على أن أصل الملك لله سبحانه، وأن العبد ليس له فيه إلا التصرف الذي يرضي الله

“Ayat ini merupakan dalil bahwasanya sesungguhnya hukum asal kepemilikan adalah milik Allah SWT. Sementara hamba, hanyalah seorang yang dikuasakan untuk melakukan penyaluran sebagaimana jalan yang diridlai-Nya.” (Tafsir al-Qurthuby, Juz 17, halaman 238).

Al-Abdary, salah seorang ulama dari kalangan Madzhab Maliki, menyatakan bahwa:

وإن كان للإنسان أن يتصرف في ماله لكن تصرفًا غير تام محجورًا عليه فيه؛ لأنه لا يملك الملك التام؛ لأنه أبيح له أن يصرفه في مواضع ومنع أن يصرفه في مواضع، فالمال في الحقيقة ليس هو ماله وإنما هو في يده على سبيل العارية على أن يصرفه في كذا ولا يصرفه في كذا، وهذا بيِّن منصوص عليه في القرآن والحديث

“Kendati seseorang sudah menyalurkan hartanya, akan tetapi bila penyaluran itu tidak sempurna sebagaimana yang diperintahkan syariat, maka penyaluranitu termasuk penyaluran yang dilarang. Mengapa? Karena ia bukan pemilik sempurna dari harta. Ia hanya diperkenankan menyalurkan di wilayah tertentu dan dilarang di wilayah tertentu. Harta pada hakikatnya bukanlah miliknya. Harta yang ada di tangannya tiada lain hanya merupakan pinjaman (‘ariyah) semata yang diperintahkan menyalurkan di jalur tertentu dan dilarang dijalur yang lain. Inilah penjelasan dari syariat tentang harta sebagaimana termaktub di dalam al-Qur’an dan al-Hadits.” (Al-Madkhal, Juz 1, halaman 132).

Dengan berlandaskan pada ketentuan ini, maka pada hakikatnya penyaluran sebuah harta dari seorang insan, bagaimanapun bentuknya penyaluran itu, dalam hakikatnya bukanlah penyaluran milik sendiri. Karena bukan milik sendiri, berarti esensinya ia tengah menyalurkan milik pihak lain. Dan pihak lain yang dimaksud adalah Allah selaku pemilik hakikinya. Untuk itu, penyaluran itu menghendaki kesesuaian dengan ridla-Nya.

Baca Juga :  Mengiringi Jenazah, Lebih Utama di Depan atau di Belakang?

Dengan begitu, penyaluran harta yang ada di tangan orang lain dengan jalan zalim itu sama artinya dengan penyaluran yang tanpa idzin (ghashab). Kendati disalurkannya untuk maksud shadaqah, ia tidak beroleh fahala shadaqah sebab bukan wilayah yang diidzinkan padanya oleh Allah SWT.

Al-Qurthubi di dalam kitabnya Al-Mufhim li ma Asykala min Talkhish Kitabi Muslim, Juz 3, halaman 59 menegaskan:

وإنما لا يقبل الله الصدقة من المال الحرام؛ لأنه غير مملوك من المتصدق، وهو ممنوع من التصرف فيه، فلو قبلت منه لزم أن يكون مأمورًا به منهيًا عنه من وجه واحد وهو محال

“Sesungguhnya Allah SWT tiada menerima shadaqah dari harta yang haram. Karena sesungguhnya harta haram yang dishadaqahkan itu sama artinya tidak bisa dimiliki oleh pihak yang diberi shadaqah. Oleh karenanya pula, pihak penerima juga tidak bisa melakukan penyaluran terhadapnya. Jika harta itu nekad diterima mutashaddiq dari pihak penshadaqah, maka hukum yang berlaku mengikat terhadapnya adalah apa yang sebelumnya diperintahkan melaksanakan olehnya menjadi yang terlarang olehnya. Di lihat dari satu sisi ini, maka penyaluran ke yang diperintahkan adalah bersifat muhal.” (Al-Qurthuby, Al-Mufhim li ma Asykala min Talkhish Kitabi Muslim, Damaskus: Dar Ibn Katsir, tt., Juz 3, halaman 59)

Berbekal penjelasan ini, maka harta yang diperoleh dengan jalan haram, pada hakikatnya tidak bisa dikuasakan kepada individu per individu, sehingga berubah statusnya menjadi harta kepemilikan. Meskipun itu berupa organisasi yang berkecimpung di jalan dakwah. Suatu misal, harta riba. Karena harta riba itu hukumnya haram, maka menshadaqahkan harta riba yang diperoleh dengan jalan haram ke pihak yang mengatasnamakan dakwah, hukumnya adalah tidak menghilangkan sifat keharaman itu.

Baca Juga :  Tahnik adalah Vaksinasi Islami, Benarkah?

Apa sebabnya? Karena harta haram tidak bisa dikuasakan/dimilikkan. Sementara pemakaian di dalam jalan dakwah itu sama artinya dengan menguasakan harta haram itu ke organisasi yang mewadahi dakwah sehingga hal itu bersifat muhal (tidak mungkin). Jika organisasi itu justru menerima dan mengetahui bahwa harta itu adalah berasal riba,  maka sama artinya dia telah ridha dengan harta riba. Penyalurannya dalam bentuk dan model apapun, tidak menghilangkan sifat keharamannya. Ibnu Rajab al-Hanbaly menyatakan:

متى علم أن عين الشيء حرام، أُخِذَ بوجه محرم، فإنَّه يحرم تناوله، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر وغيره

“Suatu ketika bila ada seseorang mengetahui bahwasanya suatu aset merupakan yang haram, kemudian ia mengambil dengan jalan yang diharamkan pula, maka itu sama artinya apa yang dia makan adalah menjadi haram pula. Ibnu Abd al-Barr dan ulama lainnya mengatakan bahwa hal semacam ini sudah menjadi kesepakatan para ulama.” (Ibn Rajab al-Hanbaly, Jami’u al-Ulum wa al-Hikami, Beirut: Dar al-Salam, tt., Juz 1 Halaman 210).

Lain lagi, bila harta itu dialihkan ke fasilitas umum. Yang namanya fasilitas umum itu tidak ada yang memiliki orang per orang atau lembaga per lembaga. Jadi, andaikan ada penyaluran harta yang diperoleh atau diduga berasal dari riba ke fasilitas umum / mashalih umum, maka tidak ada unsur penguasaan di dalamnya. Setiap harta yang tidak ada unsur penguasaan, berarti harta itu kembali ke pemiliknya. Siapa? Ya sudah barang tentu adalah Allah SWT. Wallahu a’lam bi al-shawab.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here