Hukum Menonton Film Melalui Situs Streaming Ilegal Menurut Etika Bisnis Islam

6
1802

BincangSyariah.com – Pandemi Covid-19 telah membawa perubahan perilaku masyarakat sejak diberlakukannya Work from Home (WFH), Distance Learning, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak awal 2020. Pemberlakuan kebijakan tersebut menyebabkan peningkatan signifikan pada akses internet melalui operator seluler di Indonesia sebesar 10 hingga 15 persen. Dilansir dari Katadata, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom, tercatat mengalami peningkatan trafik internet sebesar 15,6% selama periode 15 Maret hingga 1 April 2020. Pada periode sebelumnya, trafik internet Telkom sebesar 8,3 Tbps, kini meningkat menjadi 9,6 terabits per seconds (Tbps).

Pola Hidup masyarakat yang akrab dengan gawai atau gadget juga tak lepas dari streaming dan download video atau film, baik melalui platform legal maupun ilegal. Perilaku tersebut telah mendorong peningkatan kepadatan bandwith yang berimbas pada kecepatan internet yang tidak lagi optimal. Streaming film melalui wstus ilegal seperti Layarkaca21, IndoXXI, dan sejenisnya secara faktual menyedot alokasi bandwith lebih besar ketimbang layanan prioritas untuk conference dan work from home seperti Zoom, Webex, dan Google Meet. Menkominfo Johhny G. Plate dalam Press Conference-nya mengatakan “Bagi semua yang menggunakan ruang digital kita secara ilegal, termasuk film yang ilegal, kami minta untuk jangan menggunakannya. Tidak saja ilegal, itu akan menyedot bandwidth-bandwidth yang akan mengganggu keseluruhan traffic dalam rangka kita efektif mengatasi atau memutus penyebaran COVID-19.”

Sebagai negara dengan 209,12 juta jiwa (87% dari total populasi beragama Islam), umat Muslim Indonesia harus mengetahui hakikat menonton film dalam Islam dan bagaimana hukum streaming film, baik legal maupun ilegal dalam tinjauan etika bisnis Islam terhadap penyedia situs dan konsumen yang mengakes situs terkait.

Hukum Menonton Film via Situs Streaming Ilegal dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam

Hukum asal menonton film dalam Islam adalah mubah, lalu bagaimana bila menonton film dilakukan dengan streaming di situs film bajakan (Ilegal)? Dalam tinjauan etika bisnis Islam, praktik Streaming film ilegal melibatkan pihak penyedia situs dan pihak konsumen. Penyedia situs menyajikan beragam pilihan film melalui alamat situs yang dapat diakses oleh Konsumen melalui peramban internet (Browser). Kemudian, konsumen dapat mengakses situs tersebut untuk menonton film yang diinginkan secara “Gratis.”

Faktanya, kata “Gratis” tersebut tidaklah bermakna “Cuma-Cuma” sebagaimana dalam KBBI. Situs Streaming film ilegal menyelipkan berbagai Iklan (Advertisement) di website-nya. Iklan tersebut merupakan ladang pendapatan bagi penyedia situs, sehingga segala cara dilakukan untuk mendapatkan klik pada Iklan tersebut. Biasanya setelah iklan diklik, Tab baru akan muncul yang mengarahkan ke situs terkait yang disebut sebagai Iklan Pop-Up.

Tak jarang, Iklan Pop-Up ini mengandung malware dan menyerang perangkat konsumen untuk mencuri data-data penting. Penemuan mengejutkan pada 2017 misalnya, situs LK21 (Situs Streaming Film Ilegal) ternyata dapat menarik 8 juta orang per hari menurut analisis trafik Alexa. Jika setiap pengunjung menghasilkan Rp 10 setiap iklan diklik, maka penyedia situs dapat memeroleh keuntungan hingga Rp 80 juta per hari. Parahnya, orang-orang yang bekerja keras di balik layar untuk produksi film-film tersebut sama sekali tidak mendapatkan keuntungan karena film-film yang ditampilkan dan disebarluaskan adalah ilegal, serta melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Mengenai Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Islam mengakui dan melindungi kepemilikan tersebut sebagai Hak Milik Pribadi. Dalam Fatwa MUI Nomor Nomor 1 Tahun 2003 dan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 dijelaskan bahwa HKI dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashu) sebagaimana mal (kekayaan) selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. HKI dapat dijadikan obyek akad (al-ma’qud’alaih), baik akad mu’awadhah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarru’at (nonkomersial), serta dapat diwakafkan dan diwariskan. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah Haram. Hal ini berlaku juga untuk Hak Cipta Film (Sinematografi) yang turut dilindungi negara melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Keharaman melakukan Pembajakan dan Pengedaran Film dalam Situs Streaming Film Ilegal bersumber dari:

  1. Al-Qur’an Surah Al-Baqarah Ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil…” (QS. Al-Baqarah: 188)

  1. Hadits Nabi Riwayat Ahmad berkenaan dengan Harta Kekayaan

“Rasulullah saw. menyampaikan khutbah kepada kami; sabdanya: “Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya…” (HR. Ahmad).

  1. Hadits Qudsi Riwayat Muslim tentang Larangan Berbuat Zhalim

“Hai para hamba-Ku! Sungguh Aku telah haramkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan kezaliman itu sebagai hal yang diharamkan di antaramu; maka, janganlah kamu saling menzalimi…” (HR. Muslim).

  1. Hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya:

لاَ ضَرَرَ وَلاَضِرَار

“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain.”

  1. Qawa’id Fiqhiyyah

“Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram” dan “Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas (menggunakan) hak milik orang lain tanpa seizinnya.”

Dari sisi penyedia situs streaming ilegal dalam etika bisnis Islam hukumnya adalah Haram karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Etika Bisnis yang diusung oleh Islam. Pertama, terdapat Penyalahgunaan Hak Kekayaan Intelektual atas Karya Film yang dibajak oleh Situs Streaming. Kedua, menimbulkan bahaya pada Perangkat Konsumen (PC, Smartphone, dan sejenisnya) berupa pencurian data dan penyebaran Malware. Ketiga, menampilkan Iklan yang mengajak kepada Kemaksiatan seperti Iklan Judi hingga Iklan Pornografi. Keempat, mengganggu stabilitas Perekonomian Negara karena Penerimaan Pajak Penghasilan Hak Cipta menjadi berkurang, padahal penerimaannya dapat digunakan untuk membangun perekonomian.

Sedangkan, dari sisi Konsumen, Streaming film ilegal hukumnya juga Haram. Hal ini diharamkan karena konsumen dapat dirugikan (terjadi Dharar dan Zhulm) bila mengakses situs streaming film ilegal tersebut. Karena eksistensi situs streaming film terkait dengan maslahat banyak orang, maka Islam menyeru Negara untuk melakukan tindakan hukum dan pencegahan terhadap praktik ilegal ini sehingga tidak terdapat pihak yang dirugikan, sebagaimana kaidah yang berbunyi “Tindakan Imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan Kemaslahatan.” Pemeritah Indonesia dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan amanat tersebut dengan memblokir 1.745 situs Streaming Film sejak 2017 hingga 2019 di Jagat Internet Indonesia.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, Streaming Film melalui Situs Ilegal dalam Islam hukumnya adalah Haram dan Wajib Dihindari. Pemerintah harus berperan aktif dalam memberantas situs-situs Streaming Film Ilegal melalui Pemblokiran Massal, menindak dan menghukum dengan tegas kepada oknum-oknum pembajak Film, menyediakan dan mendorong Platform Streaming Film Legal di Indonesia, serta mensosialisasikan Bahaya Streaming dan Download Film Ilegal kepada Masyarakat Pengguna Internet di Indonesia.

Bagi Masyarakat, hendaknya melakukan Apresiasi kepada Sineas dan Produser Film dengan menonton dan membeli Lisensi Film yang Legal, disamping tetap memperhatikan kriteria Film yang Halal, Baik, dan tidak menyimpang dari Hukum Syara’. Langkah tersebut tentunya sejalan dengan Tujuan Syariah yakni Mencegah Mudharat dan Mendapat Maslahat sebagaimana Kaidah Fiqh yaitu Dar’ul Mafasid Muqaddam ‘ala Jalbil Mashalih (Menghindarkan mafsadat lebih utama dari mendatangkan maslahat) dan Ad-Dharaaru Yuzaalu (Bahaya kerugian haruslah dihilangkan).

6 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here