Hukum Mengikuti BPJS Menurut Islam

5
2476

BincangSyariah.Com – BPJS merupakan kependekan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, adalah suatu badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang. Badan ini menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah untuk menyelenggarakan program khusus jaminan sosial kepada seluruh masyarakat Indonesia. BPJS Kesehatan mulai beroperasi secara resmi sejak 1 Januari 2014, dan BPJS Ketenagakerjaan beroperasi sejak 1 Juni 2014. (Baca: Hukum Asuransi Prudential dalam Islam)

Dulu, keduanya bernama Jamsostek (Jaminan Sosial dan Tenaga kerja) yang diresmikan pada 31 Desember 2013 sebagai wujud dari program pemerintah dengan jargon Jaminan Sosial Nasional (JSN) yang dipertegas oleh keberadaan UU Nomor 40 Tahun 2004. Lewat Undang-Undang ini, berdirilah PT Askes Indonesia (Persero), dengan mandat khusus jaminan sosial tersebut. Semenjak diterbitkannya UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT Askes Indonesia (Persero) berubah nama menjadi BPJS Kesehatan.

Mengenai kepesertaan dari BPJS ini, berdasarkan Pasal 14 UU Nomor 24 Tahun 2011, disampaikan bahwa setiap Warga Negara Indonesia dan warga asing yang sudah tinggal di Indonesia selama enam bulan, wajib menjadi anggota BPJS. Bagi perusahaan juga ditetapkan wajib mendaftarkan setiap pekerjanya sebagai anggota BPJS, dengan ketentuan untuk orang atau anggota keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan tersebut juga wajib ikut BPJS secara mandiri. Adapun untuk keluarga miskin, iuran BPJS ditanggung oleh pemerintah melalui program bantuan iuran.

Ada ketentuan dalam kepesertaan BPJS ini, bahwa keterlambatan pembayaran iuran, dikenai denda administratif sebesar 2% per bulan dari total iuran tertunggak dengan ketetapan paling lama 3 bulan, yang dibayarkan bersamaan dengan iuran yang tertunggak oleh perusahaan pemberi kerja. Adapun pengalokasian dana premi peserta, pihak BPJS diberikan hak oleh UU untuk menyalurkan dana tersebut sebagiannya ke jalur-jalur investasi untuk pengelolaan.

Baca Juga :  Makna dan Penggunaan Ungkapan Subhanallah dan Masyaallah yang Tepat

Itulah sekilas dari pelaksanaan BPJS beserta perangkat hukumnya. Beberapa pihak menyebut bahwa program ini menyimpan adanya akad riba, gharar, maisir dan idz’an. Gharar merupakan penipuan yang oleh pihak tersebut disebabkan unsur spekulatif yang terjadi. Mereka mengambil kaidah:

مَا يَكُوْنُ مَجْهُوْلُ العَاقِبَةِ لاَ يَدْرِى أَيَكُوْنُ أَمْ لَا

“Sesuatu yang ujung-ujungnya tidak jelas, hasilnya akan ada ataukah tidak.” (Al Mawsu’ah Al Fiqhiyyah, 31: 149).

Mereka juga mendasarkan diri pada keterangan hadits yang menjelaskan larangan bai’u al-habl al-hablah (jual anak hewan yang masih ada dalam kandungannya hewan yang dikandung).

Adapun alasan mereka mengenai keharaman dengan adanya akad idz’an, yaitu penundukan (imperialisme) terhadap yang lemah, adalah disebabkan karena adanya premi yang diwajibkan dan adanya denda administratif sebesar 2% per bulan bagi yang terlambat membayar premi. Seharusnya jika merupakan akad ta’awun (tolong-menolong), maka tidak ada denda keterlambatan atau kewajiban membayar premi.

Untuk membantah hal itu semua, maka pertama yang harus difahami adalah maksud utama dari diadakannya Jaminan Sosial Nasional (JSN) adalah untuk maksud praktik ta’awun (tolong menolong). Hukum melakukan tolong menolong melalui bantuan berupa dana kepada orang lain, hukumnya adalah sunnah karena niat semata mencari ridla Allah SWT.

Pemerintah memiliki kewajiban yang mengikat berdasarkan nash, yang berfokus pada mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakatnya. Karena praktik gotong royong dan ta’awun sudah menjadi ciri khas masyarakat Indonesia, maka guna memperkuat kemaslahatannya, pemerintah berhak menetapkan aturan yang mewajibkan proses ta’awun tersebut melalui penetapan besaran premi sesuai dengan kebutuhan yang terukur.

وحاصله انه إذا أمر بواجب تأكد وجوبه وإن أمر بمندوب وجب وإن أمربمباح فإن كان فيه مصلحة عامة كشرب الدخان وجب بخلاف ما إذا أمربمحرم أو مكروه أو مباح لا مصلحة فيه عامة إهـ

Baca Juga :  Mengenal Sarana Transportasi di Masa Nabi Saw

“Sebagai kesimpulan, sesungguhnya bila pemerintah memerintahkan suatu perkara wajib, maka status kewajibannya menjadi semakin kuat. Dan bila ia memerintahkan perkara yang sunnah, maka perkara sunnah itu dapat menjadi wajib. Bahkan bila ia memerintahkan suatu perkara yang mubah hukumnya, dan dalam kemubahannya itu terdapat kemaslahatan yang bersifat umum, seumpama perintah merokok, maka melaksanakan perkara mubah itu dapat menjadi wajib. Lain halnya bila ia memerintahkan suatu perkara yang diharamkan, atau dimakruhkan, atau mubah tapi tidak mengandung unsur kemaslahatan di dalamnya (maka tidak ada ketentuan wajib mengikutinya).” (Bujairami ‘ala al-Khathib, Juz II, halaman 238).

Alhasil, berdasarkan ibarat ini, maka premi yang berisikan dana untuk takaful dan ta’awun dapat berlaku sebagai suatu kewajiban karena relasinya dengan kewajiban patuh terhadap pemerintah. Al-Baghawi di dalam Tafsir al-Baghawi menyebut bahwa perintah ta’awun di dalam al-birr (kebajikan), adalah berlomba-lomba dalam mematuhi perintah (Allah, Rasul dan Ulil Amri) (Tafsir al-Baghawi, Juz 2, halaman 90).

Setiap perkara wajib yang ditetapkan dengan landasan nash, maka mengandung konsekuensi logis yaitu berupa ta’zir (denda) yang dimaksudkan untuk pendidikan (ta’zir li al-ta-dib). Sebagaimana hal ini senafas dengan amanat sabda Rasulillah shallallahu ‘alaihi wasallam bahwa ketika terjadi paceklik di masyarakat Asy’ari, maka beliau memerintahkan para sahabat agar memungut harta dari kalangan muslimin, lalu mengumpulkannya, kemudian dibagikan secara merata ke semua penduduk muslim (Syarah Shahih Muslim li al-Nawawi, Juz 8, halaman 270).

Tindakan yang diteladankan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ini tidak bisa dikategorikan sebagai idz’an, atau mengambil harta orang lain secara bathil, melainkan tindakan untuk maksud kemaslahatan dan pendidikan sosial (li al-ta’dib). Dalam praktik BPJS, hal ini dikenal sebagai denda administratif yang tentunya lebih kecil kadarnya dibanding yang diteladankan oleh Rasulillah shallallahu a’laihi wasallam di atas. Apalagi, tindakan denda ini merupakan yang ditentukan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan bersama. Alhasil, jauh dari unsur idz’an, apalagi kemudian denda ini dikaitkan dengan riba. Tentu hal ini adalah cukup jauh dari pengertian tersebut, sebab dalam riba, pihak yang diharamkan memungut manfaat adalah muqridl, yaitu pihak yang mengutangi. Sementara dalam praktik BPJS, tidak ada pihak yang diutangi.

Baca Juga :  Selfi Saat Umroh atau Haji, Haramkah?

Dengan demikian, bisa ditarik kesimpulan bahwa BPJS hukumnya adalah boleh. Yang mungkin patut dipermasalahkan adalah penyaluran dana investasi, yang mutlak harus ke wilayah yang dibenarkan oleh syariat. Tidak boleh menyalurkan dana investasi ke jalur-jalur yang dilarang syara’. Alhasil, secara umum, hukum mengikuti BPJS Kesehatan adalah boleh. Sebagaimana hal ini juga telah diputuskan oleh hasil Muktamar NU ke-33 di Jombang tentang BPJS Kesehatan. Wallahu a’lam bi al-shawab

5 KOMENTAR

  1. Kan rakyat sudah membayar pajak, utk pembangunan termasuk kesehatan.
    Apa lg, pejabat bpjs itu mendapat imbalan yg luar biasa.

  2. […] Konsep asal tolong menolong pada hakikatnya adalah yang dikuatkan oleh syariat seiring ayat yang menyatakan perintah untuk melakukannya (Q.S. Al-Maidah [5] ayat 2). Shighat amar (kata perintah) yang dipergunakan di dalam ayat ini menunjukkan pengertian yang mendekati wajib (sunnah muakkadah), atau bahkan bisa meningkat ke status wajib, khususnya bila pihak yang dimintai pertolongan adalah pihak yang mampu. Meninggalkan menolong saudara yang tidak mampu ketika diri penolong ini orang yang mampu melakukan merupakan sikap yang tercela (madzmumah) di dalam syariat. (Baca: Hukum Mengikuti BPJS Menurut Islam) […]

  3. Selama ini para pemerhati atau pengamat hanya melihat dari sisi peserta saja padahal ada pihak rumah sakit pemberi pelayanan yang di sana juga ada transaksi dengan pihak BPJS dimana prosesnya perlu kajian khusus apakah sudah sesuai dg kaidah dalam islam atau tidak karena kadang rumah sakit rumah sakit diharuskan mengembalikan uang dalam jumlah yang tidak sedikit yang sudah dibayarkan bpjs kpd rumah sakit pd th sebelumnya sehingga menyebabkan kerugian yg besar ..nah bagaimanakah hukumnya transaksi tersebut? ghororkah atau halal? atau…??….Seyogyanya untuk membahas hal ini harus secara komprehensif tidak hanya dari satu bagian saja dari banyak proses penyelenggaraan BPJS Kesehatan ini…

  4. Bolehkah sesuatu yg mengandung unsur riba lalu tetap dijadikan sebagai dalil dengan alasan saling tolong menolong. Jangan mencampur aduk kan yg haq dengan yg batil akhi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here