Menggunakan Kartu Kredit dalam Islam, Benarkah Mutlak Riba?

1
2268

BincangSyariah.Com – Jika beberapa waktu yang lalu, kita sudah berbicara mengenai hukum PayLater, yang merupakan kartu kredit online, maka kali ini kita akan mengkaji mengenai hukum penggunaan kartu kredit konvensional. Maksud dari kartu kredit konvensional ini, adalah program kartu kredit yang diproduksi oleh perbankan dalam bentuk fisik berupa kartu (card). Jadi, lain wujudnya dengan kartu kredit online yang dalam bentuk PayLater.

Akhir-akhir ini, kartu kredit bahkan diterapkan sebagai salah satu prasyarat pengajuan Kredit Tanpa Agunan (KTA). Pihak yang disasar adalah para pekerja masyarakat urban, yaitu masyarakat pinggiran perkotaan yang umumnya tidak memiliki aset fisik sebagai jaminan. Mereka hanya memiliki jaminan berupa slip gaji sebagai ikatan kepercayaan (watsiqah) bahwa mereka mampu untuk melunasinya.

Jika menilik dari ketiadaan jaminan tersebut, maka peluang akad yang masuk dalam kartu kredit menurut hukum Islam, adalah berangkat dari akad qardl beserta turunannya. Qardl sendiri secara syara’, didefinisikan sebagai:

دفع مالٍ ارفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله

“Menyerahkan suatu harta kepada orang yang dikehendaki agar dapat dimanfaatkan dengan disertai kewajiban mengembalikan gantinya.” (Al-Mausu’atu al-Fiqhiyyah, Juz 38, halaman: 36).

Bedanya qardl dengan akad mudlarabah adalah: keberadaan jaminan (dlaman) yang memperantarai kedua pihak yang utang (debitur) dengan pihak yang diutangi (kreditur). Sementara pada mudlarabah, jaminan ini ditiadakan. Yang ada hanya berupa kepercayaan agar pihak debitur mengelola harta yang diserahkan itu, dengan perjanjian bagi hasil yang disepakati.

Pertama, menilik dari asal berangkatnya akad pada kartu kredit ini berupa qardl, maka akad turunan yang masuk dalam kartu kredit berdasarkan jaminannya, bisa dikelompokkan menjadi 4 model, yaitu:

  • Gadai (rahn). Dalam gadai, maka wujud jaminan debitur kepada kreditur atas utangnya ini adalah berupa barang yang akan ditebus kembali oleh pihak debitur. Dengan demikian, di dalam akad ini, ada peluang munculnya akad bai’ bi al-wafa’.
  • Ijarah (sewa jasa). Wujud jaminan dalam akad ini adalah berupa pekerjaan. Semisal, jika tidak mampu mengembalikan utangnya dalam bentuk uang kontan, maka pihak debitur akan melakukan pekerjaan tertentu yang disyaratkan oleh kreditur. Pekerjaan yang disyaratkan ini menduduki kedudukan ijarah (sewa jasa) yang mana pihak debitur dapat memperoleh upah (fee) untuk menutup utangnya.
  • Qardlu hasan. Wujud jaminan dalam akad ini berupa pengembalian utang sebagaimana besaran asalnya dipinjam
  • Kafalah. Dengan akad ini, maka debitur tidak menyertakan jaminan dalam bentuk ketiganya (barang, amal, atau utang), melainkan kesanggupan pihak ketiga untuk membantu memproses pelunasan utangnya. Misalnya: jaminan itu berupa akad kafalah dengan SK gaji dari pihak ketiga sebagai jaminannya yang otomatis ditransfer ke rekeningnya untuk melunasi utangnya.
Baca Juga :  Menelusuri Asbab Nuzul Surah al-Kahfi

Ada sebuah catatan dari Syeikh Khatib Syarbaini dalam kitab Mughni al-Muhtaj, jilid III, halaman 202 tentang keberadaan utang debitur yang dijamin ini, antara lain:

(وَيُشْتَرَطُ فِى الْمَضْمُوْنِ) وَهُوَ الدَّيْنُ…(كَوْنُهُ) حَقًّا (ثَابِتًا) حَالَ الْعَقْدِ، فَلاَ يَصِحُّ ضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبْ…(وَصَحَّحَ الْقَدِيْمُ ضَمَانَ مَا سَيَجِبُ) كَثَمَنِ مَا سَيَبِيْعُهُ أَوْ مَا سَيُقْرِضُهُ، لأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَدْعُوْ إِلَيْهِ.

“(Hal yang dijamin) yaitu piutang (disyaratkan harus berupa hak yang telah terjadi) pada saat akad. Oleh karena itu, tidak sah menjamin piutang yang belum terjadi…. (Qaul qadim Imam al-Syafi’i menyatakan bahwa sah penjaminan terhadap piutang yang akan terjadi), seperti harga barang yang akan dijual atau sesuatu yang akan diutangkan. Hal itu karena hajat (kebutuhan orang) terkadang mendorong adanya penjaminan tersebut.” (Mughni al-Muhtaj, jilid III, halaman 202)

Alhasil, utang yang bisa ditanggung oleh pihak penerbit kartu, adalah harus berupa utang yang sudah terjadi saat akad, dan bukan utang yang belum terjadi. Jika utang itu sudah terjadi, maka ada “hak debitur” yang dikuatkan oleh syariat untuk meminta “pihak ketiga” (kreditur) guna mencarikan utangan yang disertai dengan upah pencariannya. Simak lebih lanjut ulasan di bawah!

Kedua, menilik dari wujud kartu kredit merupakan bagian dari produk jasa perbankan, maka dalam setiap produk jasa pasti menghendaki adanya sewa jasa. Kita umumnya menengarainya sebagai biaya charge atau biaya admin. Oleh karenanya, ketika debitur mulai menggunakan kartu kredit itu di dalam bagian transaksinya, maka saat itu, ia tengah menggunakan jasa (ijarah) yang menghendaki ujrah (fee).

Gambaran relasi debitur dan kreditur pada penggunaan kartu kredit

Dari kedua pola pandangan ini, akad kartu kredit umumnya memanfaatkan jalinan relasi kafalah dan ijarah antara debitur dengan kreditur (bank penerbit). Maksud dari akad kafalah ini adalah berupa jaminan pihak ketiga atas hasil kerja debitur yang akan langsung ditransfer ke rekening miliknya guna mencicil tanggungannya. Sementara itu, maksud dari akad ijarah ini adalah akad penggunaan jasa kartu kredit itu sendiri dan meminta pihak bank agar mencarikan utangan guna menutup utangnya debitur ke tempat belanjanya. Adanya utang yang menghendaki ditutup ini lahir karena pihak debitur sudah melakukan akad jual beli terlebih dahulu dengan pihak toko, tempat ia belanja.

Baca Juga :  Hikmah Diciptakannya Mata

Hukum penggunaan Kartu Kredit

Mencermati dari hukum asalnya berupa akad qardl, maka berlaku ketentuan syara’ syara’ yang berbunyi:

كل قرض جرى نفعا للمقرض فهو ربا

“Setiap akad utang piutang yang menarik kemanfaatan bagi pihak yang mengutangi (kreditur) adalah riba.”

Dengan ketentuan ini, maka setiap nilai yang menambah pokok utang, maka bisa disebut sebagai bagian dari riba qardli (riba utang) yang diharamkan. Ketentuan ini berlaku, khususnya bila tidak ada wasilah berupa barang yang memperantarai antara debitur dan kreditur.

Bukankah pihak debitur sudah melakukan transaksi jual beli terlebih dulu dengan pihak toko, tempat ia belanja, sehingga ada wasilah berupa barang? Jika mencermati keberadaan barang belanjaan yang dibawa oleh debitur dari pusat perbelanjaan, maka itu menjadi madhinnah (indikator) bahwa pihak debitur meminta jasa kepada pihak penerbit kartu kredit untuk mencarikan utangan (istiqradl) guna menutup utangnya di pusat perbelanjaan.

Alhasil, debitur berperan sebagai pihak mustaqridl. Sementara bank penerbit kartu kredit berperan sebagai muqtaridl. Sebagai muqtaridl, pihak penerbit kartu boleh memungut jasa (upah) karena kerjanya mencarikan utangan dengan prinsip ujrah (upah ma’lum) atau bahkan ju’alah (persentase). Semisal, setiap 1 jutanya, upahnya adalah 10 ribu (ujrah ma’lum). Atau, setiap jutanya, dikenakan tarif 12% (ju’alah) yang dibayar selama 1 tahun, sebagaimana klausul perjanjian di awal ketika debitur ingin mendapatkan produk kartu kredit.

إذا استقرض الإنسان لغيره بجاهه قال الحنابلة: له أخذ جعل منه مقابل اقتراضه له بجاهه بخلاف أخذ الجعل على كفالته له فإنه غير جائز

“Apabila seseorang meminta orang lain agar mencarikan utangan untuk dirinya dengan berbekal kepercayaan yang dimilikinya, maka para ulama Hanabilah berkata: “Boleh bagi orang tersebut mengambil akad ju’alah, yang dengannya ia mengambil fee sebanding dengan utangan yang berhasil didapatkannya berbekal jah (kepercayaan) yang dimilikinya. Hal ini tentu berbeda jika pengambilan akad ju’alah tersebut menjadikan pihak yang berposisi mencarikan berubah menjadi kafil. Pada saat pihak yang mencarikan utangan berlaku sebagai kafil, maka hukumnya adalah tidak boleh (sebab kedudukan kafil adalah setara dengan pihak yang berutang. Ia akan dimintai pelunasan jika pihak debitur mangkir dari pelunasan).” (al-Mausu’atu al-Fiqhiyyah, Juz 33, halaman 33-34)

Baca Juga :  Bolehkah Menggunakan Paylater dalam Islam?

Dengan demikian, maka upah yang bisa diterima oleh penerbit kartu kredit itu bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

  • berasal dari upah jasa penggunaan produk kartu (biaya charge), dan
  • upah yang berasal dari mencarikan utangan.

Lebih lanjut, Imam Al-Syairazi menyatakan dalam al-Muhadzab, Juz 1, halaman 394, kitab al-ijarah, sebagai berikut:

يَجُوْزُ عَقْدُ اْلإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ الْمُبَاحَةِ – إلى أن قال – وَلأنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْمَنَافِعِ كَالْحَاجَةِ إِلَى اْلأعْيَانِ، فَلَمَّا جَازَ عَقْدُ الْبَيْعِ عَلَى اْلأعْيَانِ وَجَبَ أَنْ يَجُوْزَ عَقْدُ اْلإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ.

“Boleh melakukan akad ijarah (sewa menyewa) atas manfaat yang dibolehkan… karena keperluan terhadap manfaat sama dengan keperluan terhadap benda. Manakala akad jual beli atas benda dibolehkan, maka sudah seharusnya dibolehkan pula akad ijarah atas manfaat.” (al-Muhadzab, Juz 1, halaman 394).

Alhasil, penggunaan kartu kredit dalam hukum Islam adalah boleh, selagi tidak mengandung illat riba di dalamnya. Ciri dari kartu kredit tersebut memuat unsur riba, adalah bila ada pungutan di luar 2 biaya yang dibenarkan oleh syara’ di atas, yaitu: 1) biaya charge, dan 2) biaya upah mencarikan utangan baik secara ijarah atau ju’alah.

Ciri khas riba dalam kartu kredit, adalah, bila utang itu telah jatuh tempo (tenor), namun pihak debitur belum bisa melunasi utangnya, maka ia dikenakan terus persentase biaya ujrah pencarian utangan sehingga berujung ketiadaan ma’lum sebagai ujrah (upah ma’lum) atau ja’lu (upah sayembara). Wallahu a’lam bi al-shawab.

1 KOMENTAR

  1. […] Misalnya, jika kontan, harganya 12 juta. Jika kredit, harganya 12 juta + bunga 25% diangsur selama 12 bulan. Bunga dari bunyi pernyataan semacam ini, dinamakan dengan istilah “keuntungan yang diharapkan” oleh pihak kreditur bila suatu barang dijual secara kredit. Alhasil, harga maklumnya adalah 12 juta ditambah 3 juta, sehingga total 15 juta dengan diangsur selama 1 tahun. Yang tidak diperbolehkan adalah, bila terjadi tertundanya pembayaran, maka pihak debitur dikenakan kewajiban membayar bunganya saja, meski pokok cicilannya tidak dibayar. Inilah yang dimaksud dengan riba nasiah yang diharamkan. Alhasil, jika tidak ada illat riba nasiah ini, maka harganya menjadi maklum dan akad jual beli menjadi sah. (Baca: Menggunakan Kartu Kredit dalam Islam, Benarkah Mutlak Riba?) […]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here