Hukum Mendepositokan Uang di Bank dalam Islam

1
1488

BincangSyariah.Com – Ketika sebuah harta berupa uang titipan (wadi’ah) dibolehkan penggunaannya oleh pihak penitip (mudi’) kepada yang dititipi (muda’), menyebabkan fisik harta yang dititipkan berujung lenyap dan beralih menjadi fisik yang baru saat jatuh di tangan pihak yang dituju dari titipan itu (muda’ alaih). Secara hukum, lenyapnya harta titipan bersalin menjadi harta baru berubah menjadi akad utang (qardl). Akan tetapi, karena adanya jaminan (dlaman) dari muda’ (pihak yang dititipi), maka menurut Syeikh Taqiyuddin al-Husny, hal itu diperbolehkan disebabkan menimbang sisi maslahah yang lahir. (Baca: Hukum Menabung di Bank untuk Mudahkan Transfer Uang)

Maslahah tersebut, adalah:

  • Agar tetap ada orang / pihak yang mau dititipi untuk menyampaikan barang kepada orang lain atau menjagakan hartanya
  • Karena faktor kesulitan beberapa pihak dalam menyimpan hartanya sehingga butuh pihak yang mahu menerima titipan
  • Adanya hajat kebutuhan pihak penitip untuk sampainya harta yang dititipkannya kepada pihak yang dituju, tanpa adanya beban tambahan baginya guna memberikan uang transport yang besar kepada pihak yang dititipi.
  • Syarat kebolehan menitipkan barang itu disebutkan oleh Syeikh Taqiyuddin al-Husny, yaitu adanya illat amnu al-thariq (amannya media / jalan).
  • Wajib adanya jaminan (dlaman) dari pihak yang mendapatkan amanah titipan, karena harta titipan itu harus digunakan olehnya terlebih dulu selama perjalanan, sehingga berujung gantinya fisik.
  • Alhasil, karena bergantinya fisik harta itu menjadikan dualisme akad yang berlaku atas harta terseut, yaitu sebagai wadi’ah yang disertai jaminan oleh orang yang diamanahi (wadi’ah yadu al-dlammanah), namun di sisi lain menjadi qardlu (utang) secara hukum (qardlu hukmy).

Permasalahan yang lahir berikutnya, adalah ternyata pihak yang menitipkan harta jutru mendapatkan “harta lain” dari pihak yang dititipi (muda’). Akad seperti ini terjadi pada kasus harta tabungan deposito. Nah, permasalahannya, adalah harta itu buah dari akad apa? Inilah permasalahannya.

Jika ditelaah berdasarkan ciri-ciri penerimaan “harta tambahan” tabungan deposito itu, ada beberapa hal yang menarik untuk dicermati:

  1. Besaran “harta lain” itu dikalkulasi berdasar persentase tertentu dari jumlah harta yang dititipkan. Misalnya, 5% setiap tahunnya. Selanjutnya, harta lain tersebut dinamakan sebagai “bunga”.
  2. Ada minimal setoran yang berlaku atasnya
  3. Uang yang disetorkan tetap terjaga keamanannya dan nominalnya
  4. Setoran dan penarikan setoran hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu.
  5. Semakin besar dana dan semakin lama waktu penarikan deposit, maka semakin besar bunga yang akan diperoleh oleh pelanggan.
  6. Namun, jika pelanggan ingin menarik dana dari depositnya lebih awal dari waktu yang disepakati, pelanggan akan dikenakan penalti.

Jadi, sisi yang diambil dari beberapa maslahah yang diutarakan di atas, adalah sisi penjagaan harta pribadi, dan bukan karena kebutuhan pengiriman. Di sini kiranya yang perlu digaris bawahi. Jika merunut pada penjagaan pribadi, maka harta titipan pada deposito itu menjadi identik dengan akad wadi’ah yang disertai jaminan (dlaman) keamanan dari pihak yang mendapatkan titipan (lembaga jasa keuangan). Tapi, jika berhenti sampai di sini, maka yang susah untuk dijelaskan adalah lantas ‘harta tambahan’ dari pihak yang dititipi itu berasal darimana?

Sebaliknya, jika melihat dari sisi adanya pergantian fisik uang sebagai akibat dari penyaluran (tasharruf), maka harta itu menjadi masuk ke dalam bagian rumpun qardlu hukman (secara hukum disebut utang). Dan jika akad ini dipilih, maka “harta tambahan” itu akan berubah menjadi qardlu jara naf’an (utang yang menarik kemanfaatan) sehingga diputus sebagai riba yang diharamkan.

Namun, pertanyaannya adalah penyerahan uang dari nasabah kepada pihak yang dititipi (lembaga jasa) adalah “apakah berangkat dari niat mengutangi”? Di sini dialektika itu dimulai.

Sejauh ini, kita belum pernah mendapati pernyataan bahwa nasabah yang menyertakan uangnya dalam deposito adalah dilatarbelakangi oleh niat / motif (al-niat al-ba’itsah) mengutangi bank. Akan tetapi, idzin dari nasabah bahwa harta simpanannya boleh dipakai itu sebagai yang ma’lum bi al-dlarurah (diketahui bersama sebab illat dlarurat). Yang dimaksud dengan dlarurat di sini adalah dlarurat karena faktor kemaslahatan, sebagaimana telah disebutkan di atas, yaitu agar tetap ada pihak yang mahu menerima titipan penjagaan harta. Selain itu, nasabah juga punya memiliki hajat yaitu keamanan hartanya.

Namun, bagaimanapun juga, alasan ini belum menjawab mengenai asal dari “harta tambahan” yang diberikan oleh pihak bank, kepada nasabah deposito. Untuk itu, sepertinya kita perlu menelaah sedikit mengenai peran dan fungsi didirikannya bank berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia (pada khususnya). Regulasi itu diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 1998.

Dan salah satu yang disebutkan dalam UU tersebut, adalah bahwa peran dan fungsi perbankan adalah sebagai “lembaga penghimpun dana masyarakat”.  Dengan kata lain, bank memiliki fungsi berupa mencarikan dana bagi masyarakat lain (debitur) yang membutuhkan pendanaan bagi usahanya. Seolah telah terjadi akad: “Carikan aku dana sebesar sekian-sekian, entar kamu saya kasih upah sebesar sekian per jutanya per tahun.”

اقترض لي ولك عشرة جعالة على فعل مباح فجازت كما لو قال: ابن لي هذا الحائط ولك عشرة

Carikan aku utangan maka kamu akan saya kasih 10%!,” dalam bentuk akad sayembara/proyek (bisa lebih banyak tergantung perolehan) atas pekerjaan yang bersifat mubah, maka hukumnya adalah boleh. Sebagaimana ada seseorang yang berkata: “Tolong bangunkan tembok ini untukku, nanti kamu saya akan kasih 10 dirham (per hari / borongan).” (Ibn Qudamah al-Maqdisi, al-Mughni ala Mukhtashar al-Kharaqy wa ma’ahu al-Syarhu al-Kabir ala Matn al-Muqni’, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt., halaman 511).

Dalam konteks ini, maka ujrah dari hasil pencarian itu menjadi berhak diterima oleh pihak yang mencarikan (bank) disebabkan adanya kulfah yang berasal dari sayembara (ju’alah) atau upah (ujrah) dari amal mencarikan utangan. Nah, yang menarik adalah, ketika melihat kebutuhan dari pengusaha itu, selanjutnya bank menciptakan produk yang diberi label sebagai deposito dengan akad yang sama.

Jika dijabarkan lebih jauh, akad deposito itu seolah berbunyi demikian: Kami diminta mencarikan utangan oleh para pengusaha yang butuh modal. Dari mereka, kami mendapatkan hasil sekian-sekian dari mereka. Dan ini adalah penghasilan yang dijanjikan ke kami dari upaya mendapatkan dana itu. Kami tidak punya data sendiri, makanya  kami mengajak kalian. Bagaimana jika kalian ikut kerjasama dalam program ini? Nanti, kita akan berbagi keuntungan (profit sharing). Jika penghasilan itu sebesar 10% per modal yang dikucurkan ke mereka, maka bagian keuntungan kami adalah 5% dan anda juga mendapatkan 5%.

Konsekuensi dari mengikut akad ini, adalah setiap nasabah deposito mendapatkan pembagian keuntungan (profit sharing) sebesar 5% dari keuangan yang disertakannya. Wallahu a’lam bi al-shawab

100%

1 KOMENTAR

  1. […] BincangSyariah.Com – Bank merupakan lembaga intermediasi, yang memiliki peran sebagai lembaga pembiayaan dan sekaligus lembaga pendanaan. Karenanya, perbankan dibedakan menjadi 2, yaitu: 1) bank dagang (commercial banking) yang berperan dalam pembiayaan (qardl) dan 2) bank investasi (investment banking) yang berperan dalam pendanaan / investasi (istitsmary). (Baca: Hukum Mendepositokan Uang di Bank dalam Islam) […]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here