Hukum Meminta Kekuasaan

0
795

BincangSyariah.Com – Hari-hari mendatang ini, kita menyaksikan fenomena rebutan kuasa atas rakyat. Tahun 2018 akan diselenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Sebanyak 171 daerah di Indonesia akan berpartisipasi pada ajang pemilihan kepala daerah. Dari 171 daerah tersebut, ada 17 propinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Dan tahun 2019 adalah pemilihan presiden dan wakil presiden.

Bila saatnya tiba, maka masing-masing calon akan datang ke pelosok-pelosok desa, ke tokoh-tokoh masyarakat , termasuk kiai-kiai dan siapa saja untuk meminta dukungan suara. Bukan rahasia lagi bahwa para calon pemimpin itu memberi “sesuatu” kepada mereka. Para calon itu mengkampanyekan dirinya sambil menjanjikan kesejahteraan rakyat.
Pertanyaan kita adalah: bolehkah kita berebut atau meminta kekuasaan? Bagaimana pandangan ulama mengenai hal ini?

Abdurrahman bin Samurah berkata, “Nabi bersabda kepadaku,

لا تَسْألِ الِإمَارَةَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْألَةٍ وُكِلْتَ إليهَا، وَإنْ أوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْألةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا.

Janganlah kamu meminta jabatan. Karena jika kemudian kamu diberi jabatan itu, maka kamu akan dibebaninya. Tetapi jika kamu diminta menjabat tanpa kamu memintanya, maka kamu akan dibantu. (H.R. Bukhari dan Muslim).

Nabi juga bersabda,

إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلى الإِمَارَةِ وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Kalian berambisi menjadi penguasa, padahal itu bisa membuat kalian menyesal di hari kiamat kelak. (H.R. Bukhari).
Jawaban Nabi di atas adalah merupakan pesan etis, bukan larangan.[]

[Tulisan ini disadur dari buku Lawaamii’ al-Hikmah ‘Pendar-pendar Kebijaksanaan’]

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here