Hukum Meminjamkan Nama untuk Kredit

0
1340

BincangSyariah.Com – Kita sering mendengar kasus meminjamkan nama untuk mengajukan suatu kredit di lembaga keuangan. Apakah di lingkungan anda juga sering terjadi hal semacam ini? Termasuk akad apakah pola semacam itu? Bagaimana bila pihak debitur yang meminjam nama itu mangkir dari tanggung jawabnya? Siapa yang dikenai tuntutan pelunasan tanggung jawab tersebut? (Baca: Hukum Jual Beli dengan Sistem Over Kredit dalam Islam)

Kredit, dalam bentuk penyerahan harta yang memungkinkan hilangnya fisik harta dengan kewajiban mengembalikan sejumlah harta yang diutangkan dalam bentuk fisik yang lain, adalah termasuk akad utang (qardl). Dan ini sudah mafhum kita ketahui. Tidak peduli apakah akad tersebut dengan obyek akad berupa uang atau barang, asal terjadi pergantian fisk barang yang diserahkan kemudian, maka akad itu sudah masuk kategori akad utang (qardl).

Jika utang tersebut memiliki sebuah jaminan kepercayaan berupa barang yang bisa dijual oleh pihak yang dimintai utang, saat pihak yang diutangi tidak sanggup melunasi utangnya, maka akad tersebut termasuk akad rahn (gadai). Jaminan utang yang berupa barang seperti ini, hukumnya adalah boleh (jaizah) dalam syariat, dan termasuk bagian dari akad ta’awun (tolong menolong) yang dilakukan oleh ahli tabarru’ (ahli berbuat kebaikan), dengan syarat baligh, berakal, merdeka.

Selain jaminan berupa barang, terkadang jaminan atas suatu utang juga dilakukan oleh pihak ketiga. Jaminan oleh pihak ketiga ini, kita kenal sebagai akad kafalah. Oleh karenanya, jika ada pihak yang berutang ke suatu instansi, kemudian yang dipergunakan untuk berutang adalah meminjam reputasi (jah) dari nama anda, atau barang yang memiliki atas nama anda, maka tidak diragukan lagi bahwa akad semacam ini termasuk akad kafalah. Alasan pokoknya adalah, anda merupakan pihak yang akan dicari bila terjadi kasus wan-prestasi oleh pihak yang anda pinjami nama tersebut. Iya, bukan?

Nah, apakah akad kafalah ini dibolehkan oleh syara’? Mari kita ulas secara lebih rinci!

Ada dua jenis akad kafalah, yaitu kafalah bi al-mal dan kafalah bi al-badan. Kafalah bil-mal, hakikatnya sama dengan rahn (gadai), hanya saja, harta yang dipergunakan sebagai jaminan adalah barang milik pihak ketiga (pihak kafil) dan bukan barang milik ashil (debitur asal). Sementara kafalah bi al-badan, adalah jaminan itu berupa pihak ketiga yang merelakan dirinya akan membantu memenuhi tuntutan kreditur, ketika pihak yang berutang (ashil) tidak sanggup melunasinya.

Baca Juga :  Hukum Jual Beli dengan Sistem Over Kredit dalam Islam

Tentu saja ada syarat yang harus dipenuhi dalam kafalah bi al-badan ini, yaitu asalkan tidak melanggar ketentuan nushushu al-syariah. Syariat menggariskan, bahwa hak yang boleh dijamin dengan badan adalah termasuk huquq al-adami, seperti pelunasan utang, atau kerja. Sementara bila obyek yang dijamin ternyata adalah ada hubungannya dengan hak Allah, maka tidak boleh melakukan kafalah bi al-badan. Contoh dari hak Allah, adalah qishash, rajam, hudud, pencurian,  dan lain-lain. Dalam hal semacam ini, tidak berlaku yang namanya kafalah.

Terkait dengan kafalah bi al-mal, karena dalam kafalah bi al-mal melazimkan adanya perpindahan tuntutan penagihan dari pihak ashil (debitur asal) ke pihak penjaminnya, khususnya bila terjadi kasus wan-prestasi (‘udwan), ta’addi (melampaui batas) atau idlrar (merugikan), maka 1) syarat yang harus dipenuhi dalam hubungannya dengan obyek yang dijamin (makful lah), adalah keharusan makful lah tersebut bersifat ma’lum. Jika makful lah itu berupa utang, maka utangnya harus maklum, baik besarannya, kontan atau tundanya, masa pelunasannya. Alasan keharusan bersifat maklum ini adalah, karena pada dasarnya, di dalam akad kafalah ini terjadi akan pertukaran (mu’awadlah/over).

Oleh karena itu, pertukaran dalam hal utang dan tuntutan pemenuhan atas utang, 2) melazimkan diketahuinya besaran dan sifat utang yang dijamin (makful lah). Apakah benar bahwa hal tersebut adalah utang, ataukah sekedar perbuatan (fi’lun) yang menjadi tanggung jawab debitur asal untuk melakukannya, atau bahkan kondisi tertentu (ainun) yang harus diperankan oleh debitur asal. Ketiganya wajib dketahui oleh kafil (pihak penjamin).

Ketidakmakluman pada makful lah berupa utang (dainun), perbuatan (fi’lun) atau barang/karakteristik tertentu (ainun), menjadikan akad kafalah tersebut berlaku sebagai dua kemungkinan, yaitu antara: 1) tidak sah, atau 2) bisa jadi merupakan kafalah muthlaqah (penjaminan muthlaq).

Suatu akad kafalah dipandang sebagai tidak sah, bila tidak memenuhi unsur yang disyaratkan oleh kafil. Seumpama: “jika kamu benar-benar serius ingin usaha, maka silahkan kamu pinjam uang ke lembaga X dengan atas namaku. Dan bila terjadi kerugian, sementara kerugian itu bukan disebabkan unsur keteledoranmu (ta’addi / taqshir), maka aku yang akan menjadi penjamin utangmu itu, sepenuhnya (atau separonya, atau sebagiannya). Namun, jika kerugian itu disebabkan unsur teledormu, maka aku tidak bisa menjadi penjamin.” Dan ternyata pihak yang dijamin kemudian berbuat teledor, maka pihak kafil boleh tidak bertanggung jawab atas tanggungan tuntutan pelunasan. Semuanya harus kembali kepada ashil, yaitu pihak yang bermasalah (debitur asal).

Baca Juga :  Apakah Biaya Administrasi Kredit di Pegadaian Termasuk Riba?

Adapun kafalah muthlaqah, berlaku jika tidak ada syarat apapun yang dibenarkan oleh syara’ dan diucapkan oleh kafil kepada ashil (debitur peminjam namanya kafil tersebut). Jadi, bila ada suatu kredit kog diatasnamakan kepada seseorang, tanpa penjelasan apakah penjaminan tersebut  bersifat seluruhnya atau sebagiannya, sifat kontan atau kreditnya, pokoknya pasrah begitu saja kepada pihak ashil (debitur yang meminjam nama kafil untuk berutang), maka bila pihak atas nama itu menyetujuinya, maka secara tidak langsung ia berperan selaku kafil muthlaq (pihak penjamin muthlaq dengan atas nama). Istilah kafil muthlaq ini menyesuaikan dengan istilah yang berlaku atas akad kafalah muthlaqah.

Selaku kafil muthlaq, jika terdapat kasus wan-prestasi dari pihak ashil (debitur atas nama), maka pihak kafil muthlaq ini yang dikenai tuntutan pelunasan utang oleh pihak mudin, yaitu kreditur yang mengutangi. Meskipun pihak kafil ini hanya sekedar merelakan namanya saja dipergunakan untuk berutang. Sebab, yang dinamakan kafalah adalah dimaknai sebagai:

الكفالة: هي ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق أي في الدين، فيثبت الدين في ذمتهما جميعاً

“Kafalah merupakan permintaan tanggungjawabnya pihak penjamin atas pemenuhan haknya pihak yang dijamin dalam mendapatkan haknya, yakni berupa pelunasan utang, yang mana utang tersebut secara otomatis (tsubut) berubah menjadi tanggungjawab penjamin seluruhnya.” (Mughny al-Muhtaj, Juz 2, halaman 198).

Pendapat di atas merupakan pendapat yang disepakati oleh kalangan Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah. Alasannya, karena penagihan utang, tidak boleh dilakukan oleh kreditur kepada dua pihak antara debitur dan penjaminnya. Penagihan harus dilakukan kepada salah satu pihak.

Pendapat  ini agak berbeda menurut Madzhab Hanafi. Di dalam kafalah muthlaqah semacam, berlaku ketentuan yang disinyalir sebagai penadapat ashah oleh Hanafiyah, bahwa:

هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة مطلقاً أي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المدين في المطالبة بنفس أو بدين أو عين كمغصوب ونحوه، فلا يثبت الدين في ذمة الكفيل، ولا يسقط عن الأصيل

“[Kafalah] adalah pengalihan suatu tanggungan (kewajiban) yang terdiri dari tanggungan pemenuhan tuntutan secara muthlaq, yakni pengalihan tanggungan kepada kafil di dalam memenuhi haknya kreditur berupa tuntutan yang berlaku atas jiwa, utang, atau sifat tertentu barang, seumpama [pengembalian / ganti rugi] barang yang dighashab dan sejenisnya. Oleh karenanya, tanggung jawab atas utang ini tidak sepenuhnya otomatis (tsubut) berpindah menjadi tanggung jawabnya kafil, sehingga tidak otomatis gugur juga dari tanggung jawabnya pihak ashil.” (Fathul Qadir, Juz 5, halaman 389)

Baca Juga :  Apakah Sayap Laron yang Sudah Terpisah Dihukumi Najis?

Alhasil, bila diteliti dari pendapatnya kalangan Hanafiyah ini, dalam kafalah muthlaqah, tanggungan pihak yang dijamin (debitur pengguna atas nama kafil) tidak otomatis gugur tanggung jawab pemenuhan utangnya. Demikian halnya, pihak kafil tidak secara otomatis bisa lepas tangan sebab sifat ikatan (iltizam) yang dimilikinya. Sifat iltizam ini lahir diakibatkan ia sudah merelakan namanya untuk digunakan sebagai atas nama, secara muthlak.

Karena ada dua pendapat antara kalangan pertama, yaitu Malikiyah, Syafiiyah, Hanabilah, dengan kalangan kedua, yaitu kalangan Hanafiyah, maka solusi ketika terjadi kasus “sengketa pemakaian atas nama” semacam ini, maka hal tersebut diputus berdasar pertimbangan ‘urf (tradisi). Suatu misal, bila ditradisi itu berlaku bahwa pengertian peminjaman “nama” itu adalah digunakan untuk sifat kafalah terbatas saja, semisal hanya ijin untuk berutang dengan wasilah nama atau barang yang dimiliki kafil, maka pihak kafil yang dipinjam namanya tidak boleh dikenai tuntutan. Hal ini berbekal dalil qiyas dengan bolehnya barang milik orang lain yang digunakan sebagai jaminan gadai, asalkan pihak pemiliknya mengidzinkan penggunaannya untuk digadaikan. Namun bila urf itu ternyata bermakna bahwa pembolehan namanya itu digunakan menandakan ia sanggup sebagai penjamin secara muthlaq, maka pihak yang punya nama menjadi berperan selaku kafil muthlaq.

العرف الثابت كالنص الثابت

“Tradisi yang berlaku sebagai tsubut (secara otomatis), statusnya adalah menyerupai nash yang berlaku tsubut (otomatis).”

Jadi, berhati-hatilah meminjamkan nama Anda untuk kredit. Pemberian ijin oleh anda, untuk digunakannya nama anda dalam mengajukan kredit, secara tidak langsung akan sangat berbahaya jika posisi anda tidak diback up oleh saksi dan bukti. Bila kelak terjadi penyalahgunaan identitas anda, maka anda yang akan terkena dampak hukumnya, secara negara. Meskipun, pada dasarnya peminjaman nama anda untuk digunakan ini pada hakikatnya adalah boleh secara syariat dan termasuk akad ta’awun. Alhasil, semuanya kembali pada Anda! Wallahu a’lam bi al-shwab

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here